tirto.id - Juru Bicara Front Pembela Islam Slamet Maarif menampik maksud aksi bela tauhid untuk membubarkan Banser. Menurutnya itu hoaks.
Tujuan aksi yang digelar Jumat (2/11/2018), adalah meminta pemerintah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengakui bendera yang dibakar di Garut adalah bendera tauhid, bukan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Dari sudut pandang agama, undang-undang, tidak ada yang menyebutkan itu bendera ormas. Yang dibakar itu bendera tauhid," kata Slamet, di rumah pemenangan Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Kamis (1/11/2018) malam.
Salah satu pejabat PBNU yang mengatakan bendera yang dibakar adalah milik HTI—yang telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang—adalah Helmy Faishal Zaini. Keterangan ini kemudian dipakai polisi sebagai dasar untuk menjerat pembakar dan pembawa bendera. Tiga orang ini dijerat tindak pidana ringan (tipiring).
Meski didesak, namun PBNU tampaknya tak bakal mengubah pendirian. Itu setidaknya dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Masduki Baidowi. Menurutnya apa yang dituntut FPI salah alamat.
"Urusannya polisi, lah. Proses hukum sudah jalan," kata Masduki kepada reporter Tirto, Jumat kemarin.
Bukan cuma menolak mengubah pernyataan, Masduki juga menyebut pengerahan massa cuma memperkeruh suasana. Kontroversi pembakaran bendera sudah selesai ketika pimpinan ormas Islam bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat, 26 Oktober lalu. Pembakar bendera juga sudah meminta maaf.
"Ini, kan, berarti ingin memanaskan suasana. Kalau memang Islami, ya bukan seperti itu caranya. Kalau seperti yang dia lakukan saat ini [demonstrasi], kan, mencari perkara namanya," imbuhnya.
Slamet Maarif enggan menanggapi pernyataan Masduki ketika kami beritahu apa tanggapan PBNU. Ia hanya menyatakan aksi tetap berlangsung.
Ketika berita ini ditulis perwakilan aksi bela tauhid telah diterima Menko Polhukam Wiranto di kantornya. Sebelum bertemu perwakilan demonstran, Wiranto mengatakan kalau apa yang dilakukan demonstran sia-sia.
"Apakah perlu lagi? Mubazir," katanya.
Bikin Kacau
Anggota Komisi VIII DPR Deding Ishak mengatakan massa aksi bela tauhid tak perlu menuntut PBNU karena itu bisa membangkitkan ketegangan antarorganisasi Islam.
"Katanya tidak mau umat diadu domba, sebaiknya percaya saja kepada hukum," kata Deding kepada reporter Tirto.
"Terus kalau sudah diakui mau apa? Ini kan justru memancing kekacauan berlanjut," tambah anggota Komisi Agama DPR ini mengomentari apa yang diinginkan demonstran.
Menuntut PBNU juga bisa berakibat buruk pada FPI, kata Deding. Masyarakat tidak akan simpati dengan gerakan ini.
"Saya lihat sikap PBNU itu sudah sangat arif. Jangan sampai kearifan itu berubah kemarahan karena tidak dihargai. NU itu besar, ormas Islam lain juga tidak sedikit. Ini bahaya kalau memanas," kata Deding.
Agar situasi tetap kondusif dan tak terjadi gesekan yang bisa bermuara kepada konflik fisik, lebih baik semua pihak mesti saling menghormati.
"Permintaan maaf harus dihormati. Pak JK yang memediasi juga harus dihormati," pungkasnya.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Rio Apinino
