Menuju konten utama

Bahlil Kaget Hasil Quick Count Prabowo-Gibran Tembus 58 Persen

Bahlil Lahadalia tidak menyangka hasil pemilu 2024 akan memenangkan pasangan 02 Prabowo-Gibran dengan angka quick count hingga 58 persen.

Bahlil Kaget Hasil Quick Count Prabowo-Gibran Tembus 58 Persen
Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyapa pendukungnya saat menghadiri acara pemantauan hasil hitung cepat atau quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU

tirto.id - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, tidak menyangka pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming memperoleh angka quick count hingga 58 persen pada Pilpres 2024. Bahlil mengaku kaget karena angka quick count melebihi ekspektasi mereka di angka 54 persen.

"Jujur ya ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan kami sendiri kaget karena target maksimum itu 54 (persen). Fair. Saya fair, target kami itu dengan hitung dan kerja kami hitung kami menang insyaallah sekali putaran tapi angka kami itu maksimum 54 (persen) tapi kan rakyat nggak bisa kita bendung," kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/2/2024).

Bahlil mengatakan, angka perolehan Prabowo-Gibran luar biasa. Ia beralasan, angka perolehan Prabowo-Gibran melebihi perolehan suara Presiden Jokowi saat berkompetisi di Pilpres 2014 dan 2019.

Ia beralasan, angka kemenangan Prabowo-Gibran masih bisa 50 persen lebih dengan dua kompetitor sementara Jokowi memperoleh 50 persen suara lebih dalam pertarungan head-to-head di Pilpres.

Bahlil menilai, perolehan suara Prabowo-Gibran tinggi karena sejumlah faktor. Pertama adalah partisipasi anak muda yang diperkirakan tembus 53 persen. Ia meyakini pemilih muda ini mendukung Gibran yang merupakan representasi anak muda.

Kedua, masyarakat Indonesia berempati kepada pihak yang difitnah. Ia menilai hal itu bisa menjadi indikator kandidat untuk maju Pilkada atau Pilpres mendatang.

Terkait adanya kecurangan, Bahlil menganggap hal tersebut sebagai dinamika politik. Ia mengajak publik yang tidak menerima hasil pemilu dan menduga ada kecurangan bisa menggunakan mekanisme penanganan kecurangan pemilu seperti Bawaslu dan Pengadilan. Ia menyinggung bahwa negara demokrasi adalah negara yang mendengarkan pendapat termasuk isu kecurangan pemilu.

"Silahkan saja, nggak apa-apa. Yang penting kita harus semua dalam kerangka aturan yang ada," kata Bahlil.

Baca juga artikel terkait PRABOWO-GIBRAN atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Politik
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang