Bagaimana Rasanya Jadi Kasta Terendah di India?

tirto.id - Hari itu, Rabu (3/1/2018), kurang lebih 300.000 warga kasta Dalit menduduki jalanan Kota Mumbai hingga seluruh negara bagian Maharashtra, India. Jalur kereta diblokade. Bus-bus diserang. Para penumpang terpaksa turun, jadwal keberangkatan tertunda berjam-jam. Sekolah dan restoran banyak yang terpaksa ditutup.

Menurut laporan jurnalis Guardian Michael Safi, orang-orang Dalit berkerumun di desa Bhima Koregaon sejak Minggu (31/12/2017) untuk merayakan kemenangan British East India Company atas Peshwa dari Kerajaan Maratha pada 1818. Kerajaan Maratha menguasai sebagian besar wilayah India sebelum kedatangan Inggris. Dulu orang-orang Dalit banyak yang mendukung Inggris. Menurut catatan sejarah, pernah sebuah batalyon beranggotakan 900 tentara berhasil mengusir pasukan Peshwa yang berjumlah 20.000 prajurit.

Perayaan tahun ini adalah yang ke-200. Banyak warga kasta Dalit menjadikannya sebagai momen historis terpenting sekaligus simbol perlawanan terhadap sistem kasta yang masih menindas. Kondisi yang membuat mereka terkesan tak lebih berharga, bukan bagian dari rakyat India, serta sudah ribuan tahun berjalan. Dengan kata lain, menimpa dari generasi ke generasi, sebagaimana aturan pewarisan nasib ala sistem kasta: berdasarkan keturunan darah.

Awalnya aksi massa berjalan tertib. Kemudian, seperti yang diamati Safi, seorang aktivis Dalit memergoki dua aktivis nasionalis sayap kanan Hindu menyerang sebuah prosesi di dekat obelisk yang dibangun Inggris untuk memperingati pertempuran. Obelisk tersebut dianggap simbol kolonialisasi Inggris atas India. Namun bagi kaum Dalit, obelisk adalah simbol perjuangan Dalit.

Baca juga: 'Love Jihad': Modal Hindu Fanatik untuk Mempersekusi Muslim India

Puluhan mobil di pinggir jalanan dibakar massa. Satu orang dikabarkan tewas, lainnya luka-luka, dan setidaknya ada 100 lebih warga Dalit yang diamankan pihak kepolisian Mumbai.

Menurut Biro Sensus India yang dilansir India Express, pada tahun 2011 ada 16,6 persen warga kasta Dalit dari seluruh populasi di India. Hampir setengahnya tinggal di negara bagian Uttar Pradesh (21 persen), West Bengal (11 persen), Bihar (8 persen), dan Tamil Nadu (7 persen). Negara bagian dengan penduduk kasta Dalit terbanyak adalah Punjab (31,94 persen), sementara yang paling sedikit adalah Mizoram (hampir 0 persen).

Dalit adalah kasta terendah di India yang bahkan tak dimasukkan dalam empat tingkatan sistem varna (Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra) sehingga digolongkan sebagai varna kelima (panchama). Nama “dalit” berarti “yang tertindas” dalam Bahasa Sanskerta atau “yang terpecah/tercerai berai” dalam Bahasa Hindi.

Istilah “dalit” digunakan dalam klasifikasi sensus British Raj (pemerintah kolonial Inggris di India) untuk merujuk kelas tertindas sebelum tahun 1935. Ekonom dan pembaharu BR Ambedkar (1891-1956), yang juga seorang Dalit dan menjadi tokoh paling penting bagi kaum tersebut, mempopulerkannya pada tahun 1970. Istilahnya kian akrab di telinga rakyat India setelah diadopsi oleh kelompok aktivis bernama Dalit Panthers.

Baca juga: Minoritas Muslim dan Kristen Korban Hindu Nasionalis di India

Komisi Nasional untuk Kasta yang Terdaftar India menganggap penggunaan istilah “dalit” sebagai tindakan yang "tidak konstitusional" karena undang-undang modern lebih memilih istilah “Kasta yang Terdaftar”. Namun sejumlah sumber menilai “dalit” lebih representatif untuk menunjuk kelompok-kelompok di India yang tertindas dibanding “Kasta yang Terdaftar”.

Menurut James G. Lochtefeld dalam buku “The Illustrated Encyclopedia of Hinduism: N-Z”, warga Dalit dianggap “mencemari” masyarakat Hindu sehingga dijatah pekerjaan paling kotor dan gaji terendah. Sejak lama orang-orang Dalit menjadi korban pengucilan; orang yang menyentuh fisik si Dalit bisa dianggap tercemar.

Lembaga riset kebijakan ekonomi tertua India National Council of Applied Economic Research (NCAER) bersama Universitas Maryland, pernah mengadakan survey seputar sikap kelompok-kelompok sosial di India terhadap orang Dalit. Hasil survey yang dilaporkan harian India Express pada 2014 menemukan bahwa 27 persen responden masih menghindari kontak fisik dengan orang-orang kasta Dalit, atau yang disebut praktik “untouchability”. Riset juga menunjukkan bahwa sepertiga dari penganut Hindu yang menjadi responden (30 persen) masih melakukannya. Lebih spesifik lagi, mereka melarang warga Dalit memasuki dapur atau menggunakan peralatan masak-makan.

Tak hanya warga Hindu, praktik “untouchability” juga dilakoni para responden Sikh yakni sebesar 23 persen, Muslim sebanyak 18 persen, dan Kristen dengan 5 persen. Dengan kata lain, diskriminasi yang terjadi hingga saat ini meluas tidak hanya dilakukan oleh warga empat kasta teratas tapi juga penganut ajaran non-Hindu di India.

Baca juga: Kemiskinan dan Hukum yang Ngawur Dorong Perbudakan Anak di India

Dr. Vinod Sonkar pernah berbagi pengalaman sebagai korban kepada BBC. Sonkar punya gelar PhD di bidang hukum dan mengajar di sebuah kampus di Delhi. Suatu hari ia memesan teh di sebuah warung di daerah Rajastan. Si pemilik menyerahkan secangkir teh sambil bertanya apa kasta Sonkar.

“Aku seorang Dalit,” jawab Sonkar.

“Kalau begitu, cuci sendiri gelasmu sendiri jika sudah selesai,” kata si pemilik warung.

Harga diri Sonkar terasa diinjak-injak betul. Gelas yang dipegangnya ia lempar, melayang menyeberangi ruangan, dan pecah menghantam tembok. Pelanggan lain sampai menghentikan aktivitas minum tehnya.

Sonkar tak ragu menyebut India sebagai negara penganut apartheid. Apartheid pernah dilaksanakan di Afrika Selatan selama dijajah oleh minoritas kulit putih yang membuat aturan pemisahan dari warga kulit hitam di ruang publik. Sonkar meneliti India dengan cara membandingkan sistem sosial masyarakatnya dengan negara bekas penganut aparteid lain, termasuk Amerika Serikat yang dulu menganut kebijakan perbudakan dan segregasi serupa.

India memang telah melarang praktik “untouchability” sejak tahun 1956. Aturan tentang kesetaraan juga terpampang jelas di konstitusi dan UU Penyalahgunaan Kekerasan yang disahkan tanggal 31 Maret 1995. Namun Sonkar berargumen, terlepas dari aturan hitam di atas putih, 15 persen dari populasi Dalit masih dipinggirkan oleh masyarakat India lain.

Baca juga: Tak Ada yang Terhormat dalam Praktik Membunuh Atas Nama Kehormatan

Menurut laporan eksklusifnya, Human Rights Watch punya kesimpulan serupa: ada aturan formal terkait pelarangan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan maupun persekusi terhadap warga kasta Dalit, namun penegakannya di lapangan kerap nihil. Otoritas lokal terkadang menerima laporan warga Dalit yang jadi korban kekerasan massal (dulu juga sering ada praktik pembunuhan di luar hukum) dan tindak melawan HAM lain. Namun penegakan hukumnya kerap berakhir nihil.

Amit adalah salah seorang wargha Dalit dari desa Haryana. Kepada BBC ia menyepakati kesimpulan HRW melalui kisah-kisahnya yang pedih. Warga Dalit, paparnya, masih sering dilarang memasuki rumah atau kuil ibadah oleh orang-orang kasta yang lebih tinggi. Dalam perubahan sosial yang diharapkan namun berjalan lambat, Amit menyaksikan seorang Dalit diikat di sebuah pohon dan dipukuli orang dari kasta yang lebih tinggi.

“Polisi tak berbuat apa-apa sebab tak ada di antara mereka yang berasal dari kasta Dalit,” katanya.

Diskriminasi melahirkan kemiskinan. Warga Dalit di berbagai pelosok di India rata-rata menghuni kelas sosial terbawah alias berkubang di bawah garis kemiskinan. Beberapa ada yang bisa memperbaiki kondisi hidup lewat pendidikan tinggi, namun nasib ini belum merata ke seluruh warga Dalit. Dalam aturan klasik, yang masih banyak ditemukan hingga kini, warga Dalit menggantungkan hidupnya dari profesi “kotor” dan otomatis bergaji paling rendah.

“Ini seperti kau lahir dengan stempel di dahi dan kau tak akan pernah bisa menghapusnya,” kata Amit mengilustrasikan bahwa diskriminasi yang dihadapi kaumnya adalah sesuatu yang terberi sejak lahir.

Kondisi yang sama sekali tidak adil, tapi mengubahnya pun tak semudah membalik telapak tangan.