tirto.id - Seruan boikot telah menggoyang hubungan Indonesia-Perancis. Situasi ini dipicu sikap dan pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang dianggap telah menghina Islam.
Pada 21 Oktober 2020, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengeluarkan pernyataan terhadap kasus pembunuhan seorang guru di Paris, Samuel Paty. Samuel dipenggal dengan pisau setelah menunjukkan karikatur Nabi Muhammad dari majalah satir Charlie Hebdo di salah satu kelasnya.
"[Paty] dibunuh karena para Islamis menginginkan masa depan kita ... Mereka tahu bahwa dengan adanya pahlawan dalam kesunyian seperti [Paty], mereka tidak akan pernah dapat memilikinya,” ucap Macron di Paris, 21 Oktober 2020, seperti dilaporkanReuters.
MengutipAl Jazeera, Macron juga mengumumkan rencananya untuk mempertahankan nilai-nilai sekuler Perancis dari apa yang ia sebut sebagai "radikalisme Islamis."
Merespons sikap Perancis, beberapa negara di dunia telah menggaungkan aksi boikot. Indonesia salah satunya. Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, ikut menyerukan pemboikotan semua produk Perancis “hingga presiden Emmanuel Macron meminta maaf kepada Umat Islam sedunia”, tulis MUI di keterangan pers, 30 Oktober 2020.
"MUI menyatakan sikap dan menghimbau kepada umat islam Indonesia dan Dunia untuk memboikot semua produk yang berasal dari negara Perancis serta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tekanan dan peringatan keras kepada Pemerintah Perancis," seru MUI.
Indonesia sejauh ini belum ikut memboikot produk Perancis meskipun Presiden Joko Widodo telah mengecam pernyataan Macron yang dianggapnya "menghina agama Islam" dan "telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia" lewat kanal Youtube Sekretariat Presiden, 31 Oktober 2020.
Menurut Kementerian Perdagangan saat dihubungiMerdeka.com, alasan pemerintah untuk tidak ikut aksi boikot adalah karena kasus ini menyangkut isu "non-trade."
Namun, sejauh mana pemboikotan tersebut akan memengaruhi perdagangan dan hubungan kedua negara jika aksi boikot akan berlangsung selama bertahun-tahun? Dan siapa yang paling akan dirugikan dalam skenario tersebut?
Hubungan dagang Indonesia-Perancis
Jika menilik hubungan bilateral antara kedua negara G20 yang kini berusia 70 tahun, Indonesia berada dalam posisi yang lebih timpang. Data Comtrade menunjukkan bahwa Indonesia lebih sering mengalami defisit perdagangan dengan Perancis sejak 1989. Artinya, Indonesia lebih banyak mengimpor daripada mengekspor.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan kedua negara tersebut kembali defisit sepanjang Januari-Agustus 2020, dengan nilai total impor ke Perancis ke Indonesia mencapai USD809 juta.
Saat berbicara tentang barang impor Perancis di Indonesia, sejumlah merek yang biasanya terbayang adalah merek-merek mewah semacam Yves Saint Laurent dan Dior. Tetapi, produk-produk mewah ini ternyata hanya sebagian kecil dari barang impor negara Perancis di Indonesia.
Jika dilihat dari nilainya, komoditas mesin, produk susu serta pesawat terbang dan suku cadangnya merupakan beberapa komoditas yang memilki porsi impor ke Indonesia yang jauh lebih besar dibanding barang-barang seperti parfum atau pakaian.Data UN Comtrade juga menunjukkan bahwa untuk impor pakaian jadi dengan kode HS 61 dan 62, Indonesia menempati urutan ke-83 dan ke-77 tujuan ekspor Perancis. Untuk barang seperti tas dalam HS 42, Indonesia menempati urutan ke-49 sebagai tujuan ekspor. Barang seperti parfum dengan kode HS 33 berada di urutan ke-51.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal memandang bahwa dampak aksi pemboikotan kepada perdagangan tidak akan signifikan dalam jangka pendek. Justru produsen-produsen Perancis yang ada di Indonesia yang lebih terkena imbasnya.
Faisal menilai bahwa perdagangan Indonesia dengan Perancis juga jauh kecil dibandingkan negara seperti Jerman dan Belanda, apalagi jika dibandingkan dengan mitra dagang raksasa seperti Tiongkok.
"Tapi saya akui juga kalau seandainya berlarut-larut boikotnya, ini akan punya dampak yang cukup signifikan terutama dalam hubungan kita dengan Perancis," ucap Faisal lewat pesan yang diterima Tirto, Rabu(4/11/2020). Ia menjelaskan, boikot yang berlarut-larut akan menekan volume perdagangan kedua negara tersebut, terutama impor produk Perancis ke Indonesia.
Faisal menjelaskan bahwa sektor-sektor yang memproduksi barang-barang end-user seperti produk kosmetik, produk elektronika atau makanan dan minuman dari Perancis di Indonesia akan menjadi pihak yang paling dirugikan jika aksi boikot berlanjut sampai bertahun-tahun.
Namun, Faisal percaya bahwa importir akan tetap membeli produk-produk dari Perancis untuk kebutuhan industri seperti mesin dan bahan baku untuk industri farmasi di tengah aksi boikot.
Salah satu perusahaan Perancis di Indonesia, Danone Indonesia lewat keterangan resmi Corporate Communications Director Arif Mujahidin yang diterima Tirto, Rabu, (4/11/2020) menyatakan bahwa perusahaan akan terus memproduksi produknya di Indonesia dan "melanjutkan misi perusahaan" di tengah ramainya aksi boikot.
"Perusahaan kami tidak memiliki afiliasi politik serta hal-hal lain diluar misi bisnis kami," jelas Arif.
"Kami menyambut baik pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dimana pemerintah menyatakan untuk tidak ikut serta memboikot produk-produk Perancis karena hal tersebut di luar dari konteks perdagangan."
Catatan singkat, beberapa produk Danone Indonesia antara lain ada susu anak-anak SGM yang sudah hadir sejak 1965 di Tanah Air dan air minum AQUA yang juga sudah hadir sejak 1973 di Indonesia. Arif menjelaskan bahwa produk-produk tersebut "dilahirkan, dikembangkan dan diproduksi di Indonesia oleh tenaga kerja Indonesia untuk konsumen Indonesia".
Walau Arif tidak menjelaskan dampak boikot terhadap Danone, ia mengatakan bahwa pedagang kecil dan para penjual eceran yang akan lebih dulu terkena dampak dan kehilangan pendapatan jika terjadi boikot yang berlarut-larut, utamanya setelah mereka terkena dampak ekonomi COVID-19.
Merespons klaim Danone, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menjelaskan bahwa penjual-penjual UMKM di level ritel masih bisa berjualan dengan produk substitusi lainnya. Selain itu, merek-merek kelas atas seperti L’Oreal dan Dior juga tidak dijual di kalangan UMKM.
Kendati demikian, Ikhsan mendorong pemerintah Perancis untuk meminta maaf kepada negara-negara Muslim guna meredam amarah mereka. "Memang harus hati-hati. Artinya kan di dunia ini sudah tidak lagi perang pakai senjata tapi perang itu dari sisi ekonomi, apalagi yang menyinggung SARA," jelas Ikhsan.
Boikot lagi, boikot lagi?
Perancis bukanlah target pertama seruan boikot dari Indonesia. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan pernah mengancam akan memboikot produk-produk Uni Eropa di Indonesia menyusul adanya aturan RED II yang dianggap diskriminatif terhadap komoditas sawit.
Aksi pemboikotan tersebut turut didukung oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
Perusahaan di dalam negeri pun tidak luput dari aksi pemboikotan. Warganet tahun lalu juga memboikot dan menyebarluaskan #uninstalbukalapak setelah CEO Bukalapak Achmad Zaky mengkritik dana research and development (R&D) dari pemerintah yang kecil menggunakan data lama.
Aksi boikot bernuansa politik juga pernah menyerang Sari Roti dan aplikasi Traveloka.
Menurut soisiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Budidarmawan Prasodjo, aksi boikot bukanlah semata-mata terkait masalah ekonomi untuk tidak memakai produk tertentu, melainkan juga sebuah alat untuk memobilisasi protes yang meluas.
"Kalau protes hanya sekedar verbal itu seringkali kurang menggigit makanya digalanglah protes yang mengambil simbol, menusuk kepentingan ekonomi secara riil," tutur Imam.
Khusus untuk kasus boikot terhadap Perancis, Imam menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan adanya benturan antara nilai-nilai kebebasan berekspresi yang melekat di sejarah Perancis dengan cara pandang dunia Islam yang merasa tertindas akibat ketidakadilan yang dialaminya.
Ia menyarankan kedua belah pihak untuk berdialog untuk memahami cara pandang masing-masing dan menghindari adanya konflik yang meluas dan berkepanjangan. "Para pemimpin komunitas agama maupun para pemimpin negara harus bisa merajut dengan melakukan upaya-upaya diplomatis," tutur Imam.
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
