Riyan Setiawan
Riyan Setiawan adalah reporter untuk laporan-laporan mendalam (indepth). Riyan menggeluti isu lingkungan, kesehatan, pendidikan, gender, olahraga, keberagaman, sosial, politik, hingga megapolitan. Riyan juga mengikuti berbagai macam pelatihan dan workshop jurnalistik yang berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, hingga keberagaman.
Dari pelatihan tersebut, Ryan mendapatkan fellowship/grants dari Earth Journalism Network (EJN) dan Society of Indonesian Enviromental Journalist (SIEJ).
Indeks Tulisan
Iwan Bule Harap KLB PSSI Tertib dan Hasilkan Ketum yang Amanah
KLB PSSI digelar dalam rangka pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI periode 2023-2027.
Biaya Haji, BPKH Sepakat Bipih Lebih Besar dari Nilai Manfaat
Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung oleh calon jemaah haji ditetapkan senilai Rp49.812.700,26 (55,3 persen).
Resmi Naik, Menag-DPR Tetapkan Biaya Haji 2023 Rp49,8 Juta
Biaya haji 2023 yang ditanggung oleh jemaah disepakati sebesar Rp49,8 juta. Biaya tersebut meliputi biaya penerbangan, biaya hidup & paket layanan masyair.
Lantik Sekda Baru DKI, Heru Ingatkan Persiapan Perpindahan IKN
Heru Budi Hartono melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta gantikan Marullah Matali.
Kemenag-DPR Sepakati Biaya Haji 2023 Rp49,8 Juta
Kemenag dan DPR juga menyepakati bahwa jemaah haji lunas tunda tahun 2020 tidak lagi dibebankan tambahan biaya.
Kemenag Tetap Usulkan Jemaah Haji Bayar Rp49,8 Juta
Dalam usulan terbaru tersebut, hanya nilai manfaat yang alami penurunan sebesar Rp40.237.937 (44,7%) dari usulan sebelumnya Rp40.211.298.
RDP Biaya Haji Molor, DPR: Kemenag Masih Hitung Efisiensi
Pembahasan biaya haji sempat molor karena Kemenag masih melakukan perhitungan efisiensi.
Kemenag-DPR Kembali Bahas Penetapan Biaya Haji 2023 Hari Ini
Kemenag RI mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2023 yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp49 juta.
Saat Teknologi RDF jadi Solusi Semu Penanganan Sampah Perkotaan
Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mengkritik mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar seperti RDF.
Banjir Kritik dari DPR, Penentuan Biaya Haji Ditunda
Kemenag dan DPR belum temui kata sepakat soal biaya haji. Rapat penentuan biaya haji tersebut pun ditunda hingga esok (15/2/2023).
Kemenag Usul Biaya Haji 2023 Jadi Rp49,8 Juta
Proporsi Bipih diusulkan menjadi 55,3 persen dengan besaran Rp49.812.700 dan nilai manfaat Rp40.211.298 atau 44,7%.
DPR Kritisi Alokasi Dana Haji untuk Pemeliharaan Barang di Saudi
DPR menilai dana haji seharusnya digunakan murni untuk jemaah bukan untuk mengelola aset negara seperti pemeliharaan kendaraan hingga gedung.
Komisi VIII DPR Sebut Biaya Haji 2023 Mengerucut ke Rp49 Juta
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq mengatakan biaya yang ditanggung oleh calon jemaah haji diperkirakan sebesar Rp49 juta.
Kemenag dan DPR akan Tetapkan Biaya Haji 2023 Hari Ini
Kemenag akan menggelar rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI soal penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 pada pukul 13.00 WIB.
Ginjal Akut Muncul Lagi, Ahli: Lemahnya Penyelesaian Pemerintah
Status KLB dinilai dapat menyelesaikan kasus ginjal akut secara komprehensif hingga ke akarnya.
Dinkes DKI: Pasien Negatif Ginjal Akut Mengarah ke Long COVID-19
Pasien berusia 7 tahun itu dinyatakan negatif gangguan ginjal akut oleh tim ahli Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan Kemenkes RI.
Landfill Mining & RDF Plant di Bantargebang Beroperasi Bulan Ini
DLH DKI Jakarta menargetkan fasilitas pengolahan sampah Landfill Mining dan RDF Plant di TPST Bantargebang beroperasi pada bulan ini, Februari 2023.
Bahan Bakar Sampah Plastik: Bahaya untuk Kesehatan & Lingkungan
AZWI mengkritik keras penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar pembuatan tahu.
Alasan Partai Buruh Tidak akan Berkoalisi dalam Pemilu 2024
Partai Buruh menegaskan tidak akan berkoalisi dengan partai politik lain dalam Pemilu 2024, terutama dengan sembilan partai di DPR RI.
Menkes Tiru Penanganan Stunting Berbasis Elektronik ala Sumedang
Menkes Budi Gunadi Sadikin akan menerapkan penanganan stunting dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh Indonesia.