Reja Hidayat
Reja Hidayat adalah seorang jurnalis yang telah berkarir selama 9 tahun. Ia telah menulis berbagai isu kebijakan publik, hak asasi manusia, lingkungan, ekonomi hukum dan politik di Geotimes. Sejak 2016, ia bekerja untuk tirto.id, sebuah media online berbasis multimedia, dan telah bekerja sebagai Indept Reporting Journalist selama 6 tahun. Ia memiliki keahlian dalam data visualization, OSINT Researcher, dan writing. Sejak Januari 2023, ia menjadi editor news tirto.id. Dengan pengalaman dan keahliannya, Reja mampu menghasilkan konten yang kompleks dan bervariasi.
Indeks Tulisan
Maju Terus Pantang Mundur Bisnis Pakaian Bekas
Pada Februari 2015, negara pernah geger soal impor pakaian bekas. Pakaian itu diketahui mengandung bakteri yang bisa membahayakan kesehatan. Satu setengah tahun berlalu setelah keluar larangan impor pakaian bekas, bisnis ini masih merajalela. Pakaian bekas ini masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil dan paling banyak berasal dari Negeri Jiran.
Denda Rp200 Juta untuk yang Abai pada Penyandang Disabilitas
Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah di Jakarta. Di balik kemegahannya, gedung-gedung itu banyak yang menyimpan diskriminasi. Tidak ada fasilitas untuk penyandang disabilitas. Salah satunya, gedung tempat para wakil rakyat berkantor.
Menghentikan Diskriminasi Penyandang Disabilitas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas akhirnya disahkan. Kehadiran UU tersebut diharapkan bisa meredam diskriminasi yang selama ini dialami para penyandang disabilitas.
"Penyandang Disabilitas Masih Dilihat Sebagai Beban"
Para penyandang disabilitas bakal semakin mendapatkan hak-haknya ke depan. DPR telah mensahkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas agar setara dengan warga negara lainnya.
Menunggu Eksekusi di Kursi Roda
Seorang warga negara Pakistan diduga korban dari jaringan narkotika. Kondisi kesehatannya menurun, hidupnya tak bakal lama. Toh, ia masuk dalam daftar eksekusi mati.
"Hukuman Mati Pekerjaaan yang Tidak Menyenangkan"
Proses eksekusi mati gelombang III menuai kontrovesi. Banyak kalangan menilai, pelaksanaanya melanggar ketentuan perundang-undangan. Mulai dari proses peradilan para terpidana yang dinilai cacat hukum, hingga dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.
Maladministrasi Eksekusi Freddy Budiman
Selama 19 bulan sejak menjabat sebagai presiden, Joko Widodo telah mengeksekusi mati 17 narapidana narkotika.
Lahan Sengketa untuk Kepentingan Publik
Pemprov DKI Jakarta ingin mengambil alih sementara lahan-lahan yang sedang dalam sengketa. Lahan itu akan digunakan sebagai fasilitas publik, hingga muncul ketetapan hukum.
Agar Jemaah Haji Tak Dipermainkan Sindikat
Warga muslim Indonesia yang berangkat haji menggunakan kuota resmi negara lain ternyata sudah marak sekitar tahun 2008. Berbekal paspor Indonesia, mereka berangkat haji menggunakan kuota Australia.
"Regulator dan Operator Dipisah, Beban Kemenag Tak Berat"
Menyelenggarakan haji bukan hal yang mudah di Indonesia. Kuota yang sedikit, peminat yang membludak, membuat Kementerian Agama harus memutar otak setiap tahun. Inilah saatnya pemerintah tak lagi ikut ruwet mengurusnya. Harus ada operator penyelenggara haji, sehingga pemerintah sebagai regulator tidak berperan ganda.
Mereka Pernah Diculik Tim Mawar
Mugiyanto, salah satu korban penculikan, tak kaget jika beberapa penculiknya kini menjadi jenderal. Sebab menurutnya, pengadilan militer yang mengadili anggota Tim Mawar tidak bisa diharapkan fair dan terbuka.
Dulu Tim Mawar Kopassus, Kini Jenderal
Empat perwira anggota Tim Mawar Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD sukses menjadi jenderal di tahun 2016. Tiga di antaranya pernah dipecat dari TNI pada persidangan di Mahmilti tahun 1999 dalam kasus penculikan aktivis di penghujung rezim Orde Baru.
"Mereka yang Pernah Dihukum, Tak Sepantasnya Dapat Promosi"
Promosi menjadi jenderal yang diterima empat perwira anggota Tim Mawar bisa terjadi karena UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer membuka peluang untuk itu. Oleh sebab itu, revisi terhadap UU Peradilan militer sudah sangat mendesak.
"Pemerintah Gagal dalam Program Rusun"
Penyelenggaraan rusun atau apartemen masih menyisakan berbagai masalah. Konflik kenaikan tarif hingga sertifikat kepemilikan yang tak jelas mewarnai kehidupan di apartemen. Penghuni dan pengembang saling berhadapan. Pemerintah dianggap gagal dalam membina program rusun.
Ikhtiar FPI dan FBR Mencarikan Lawan untuk Ahok
Kalangan ulama, habib dan tokoh masyarakat di Jakarta menggalang kekuatan buat melawan petahana Basuki Tjahaja Purnama. Mereka mencari sosok figur muslim sebagai calon gubernur untuk melawan Ahok dalam Pilkada 2017. Siapa andalan mereka?
"Kita Bukan Spekulan Tanah"
Para pengembang properti banyak mengusai stok tanah. Mereka juga dianggap sebagai pihak yang berperan terhadap kenaikan harga rumah setiap tahun. Benarkah? Apa alasan mereka?
Mencederai Keadilan dengan Hukuman Ringan Koruptor
Pemerintah melempar wacana bakal mengesampingkan hukuman pidana penjara bagi koruptor. Kemenkumham sedang mengkaji revisi PP Nomor 99 tahun 2012 yang dinilai memberatkan pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Syarat pemberian remisi bagi koruptor bakal sangat mudah.
"Apa Ketakutan Negara Jika Justice Collaborator Ada Dalam PP?
Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tampaknya memang bakal memberi keringanan bagi para narapidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi. Yakni hilangnya syarat harus menjadi justice collaborator jika ingin mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman.
Kemelut Pilot Versus Manajemen Lion Air
Pilot Lion Air dan manajemen berseteru. Kontrak kerja yang sedemikian merugikan dianggap sebagai pemicunya. Lion berdalih, kontrak itu sudah disetujui oleh pilot yang bersangkutan.
Rezim Seni di Istana, Beda Soekarno Beda Soeharto
Sebagai pecinta keindahan, Presiden Soekarno menjejali istana dengan berbagai karya seni untuk menunjukkan citra diri sebagai bangsa yang agung. Tercatat sebanyak 2000-an lukisan menjadi koleksi negara di masa Soekarno. Sayangnya, banyak lukisan koleksi negara itu yang kini hanya teronggok di gudang.