Reja Hidayat
Reja Hidayat adalah seorang jurnalis yang telah berkarir selama 9 tahun. Ia telah menulis berbagai isu kebijakan publik, hak asasi manusia, lingkungan, ekonomi hukum dan politik di Geotimes. Sejak 2016, ia bekerja untuk tirto.id, sebuah media online berbasis multimedia, dan telah bekerja sebagai Indept Reporting Journalist selama 6 tahun. Ia memiliki keahlian dalam data visualization, OSINT Researcher, dan writing. Sejak Januari 2023, ia menjadi editor news tirto.id. Dengan pengalaman dan keahliannya, Reja mampu menghasilkan konten yang kompleks dan bervariasi.
Indeks Tulisan
Dari Prada Hingga Toyota, Melawan Para Pendompleng Nama
Setiap tahun, ada saja pemilik merek terkenal yang menyeret para pendompleng merek ke pengadilan di Indonesia. Tahun ini, setidaknya ada sembilan pemilik merek yang merasa didompleng dan menuntut hak akan kekayaan intelektualnya ke pengadilan.
"Tidak Ada Landasan Tentang Definisi Merek Terkenal"
Setiap tahunnya, ada sekitar 80 gugatan terkait merek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, entah itu gugatan pembatalan merek ataupun penghapusan merek. Tak jarang, merek-merek terkenal terlibat sebagai salah satu pihak, bisa jadi penggugat atau tergugat.
Darurat Dokter Lulusan Fakultas Kedokteran Akreditasi C
Pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Penidikan Tinggi (Kemenristek dan Dikti) mengizinkan pembukaan delapan Fakultas Kedokteran baru. Banyak yang menentang karena FK yang sudah ada masih minim kualitasnya.
Menanti Pemerintah Meredam Mahalnya Biaya Jadi Dokter
Mahalnya biaya pendidikan kedokteran salah satunya disebabkan karena adanya izin kepada universitas untuk menarik uang pangkal kepada calon mahasiswa. Itulah sebabnya universitas menerapkan uang pangkal dalam jumlah yang seringkali sangat mahal dan tidak terjangkau masyarakat tidak mampu.
Mempertaruhkan Nyawa di JPO Jakarta
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tujuannya sebagai penyelamat publik dari ancaman risiko di jalan saat menyeberang, kenyataannya sebaliknya. Risiko pelecehan seksual, jambret, kesetrum listrik, tertimpa JPO roboh dan sebagainya mengintai warga Jakarta yang menggunakan JPO.
"Pejalan Kaki Seperti Mempertaruhkan Nyawanya di Jalan"
Robohnya jembatan penyeberangan orang (JPO) di Pasar Minggu akibat angin kencang telah membuka mata banyak orang bahwa ada yang tidak pas dalam pengelolaan JPO di ibukota. Terkuak fakta bahwa ada Perda yang melarang memasang reklame di JPO.
Indah dan Amannya JPO Tanpa Papan Reklame
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dibangun untuk menjamin keselamatan para penggunanya saat melintas. Di beberapa kota di dunia, JPO dibangun seindah mungkin. Tak perlu papan reklame yang justru berpotensi menimbulkan bencana.
Dualisme Aturan Reklame yang Membahayakan
Sebanyak 68 reklame di jembatan penyeberangan orang (JPO) Jakarta tak berizin. Ada tumpang tindih aturan terkait keberadaan reklame di JPO. Jangan sampai terulang tragedi robohnya pagar dan papan reklame di JPO Pasar Minggu.
Ketika Sipil Bersenjata
Kasus kepemilikan senjata api ilegal dimiliki Gatot Brajamusti bukan baru kali ini saja terjadi. Ada banyak kasus melibatkan dikalangan sipil termasuk artis dengan senjata api. Padahal dalam Undang-Undang, pekerjaan mereka tak termasuk golongan yang bisa memiliki senjata api secara resmi. Lalu bagaimana pengawasan soal peredaran senjata api ini oleh Kepolisian?
Kontroversi Kepemilikan Senjata Api
Sebanyak 50 persen kepemilikan senjata api di Indonesia disinyalir ilegal. Penyebabnya adalah izin kepemilikan yang tak lagi diperpanjang. Kepolisian harus menginventarisir peredaran senjata ini, kalau perlu mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) bagi mereka yang memiliki senjata ilegal.
Jejak Gelap Peredaran Senjata di Indonesia
Kasus kepemilikan senjata Gatot Brajamusti membuka mata tentang peredaran senjata api di kalangan sipil. Tapi jauh sebelum kasus ini terjadi, penyelundupan dan peredaran senjata telah terjadi di Indonesia. Daerah-daerah pusat terjadinya konflik mendapatkan pasokan senjata dari kelompok pemberontak lintas negara.
"Harus Ada Operasi Sapu Jagat Senjata Api Ilegal"
Kasus kepemilikan senjata ilegal Gatot Brajamusti menambah daftar panjang daftar peredaran senjata api ilegal di Indonesia dimiliki sipil. Kasus ini juga seharusnya mendorong Pihak Kepolisian untuk membuka data jumlah senjata api ilegal beredar di kalangan sipil termasuk juga soal pengawasan perizinan.
Berkaca dari Reklamasi Dubai dan Singapura
Uni Emirat Arab dan Singapura harus melakukan reklamasi karena terdesak kebutuhan lahan untuk pengembangan ekonominya. Pilihan itu ternyata memunculkan beragam masalah. Pengalaman kedua negara itu harus dijadikan pelajaran berharga bagi Indonesia yang sedang giat melakukan reklamasi meski sudah diberkahi ribuan pulau.
Keputusan Reklamasi dari Luhut yang Bikin Ribut
Pemerintah kembali menyatakan reklamasi bisa dilanjutkan, dengan berpatokan pada peraturan yang sudah dibuat di era Orde Baru. Di balik itu, reklamasi menyimpan keruwetan aturan dan juga permasalahan yang harus diurai satu per satu sebelum dilanjutkan.
Di Balik Murkanya Jokowi di Pelabuhan
Presiden Joko Widodo kembali murka ketika mengetahui proses keluar masuk barang di Pelabuhan Belawan memerlukan tujuh hingga delapan hari. Inilah yang menyebabkan daya saing Indonesia kalah jika dibandingkan negara-negara tetangga.
Agar Tak Asal-asalan Memilih Komisaris
Presiden Jokowi memberi arahan agar dilakukan penyatuan BUMN menjadi tujuh agar perusahaan pelat merah profesional dan andal. Diperlukan pula revisi UU BUMN agar proses pengangkatan seorang komisaris akuntabel dan transparan.
Menyebar Timses di BUMN, Mengamankan Jokowi 2 Periode
Para relawan tim sukses Presiden Jokowi saat Pilpres 2014 dipasang sebagai komisaris di berbagai BUMN, khususnya di bidang konstruksi guna mendukung program utama pembangunan infrastruktur. Mereka bertugas mengawal target Nawacita, sekaligus memastikan langkah Jokowi menghadapi Pilpres 2019.
"Kita Paham Betul yang Diinginkan Presiden"
Sejumlah anggota timses Jokowi - JK kini menjadi komisaris BUMN. Mereka ditempatkan di BUMN-BUMN yang cukup strategis untuk bisa mendukung visi Presiden Jokowi. Bagaimana prosesnya?
Identitas dalam Pakaian Bekas
Baju bekas ikut membentuk gaya subkultur anak muda yang khusus dan unik. Pakaian juga merefleksikan keuangan anak-anak muda yang terbatas. Dia juga menggambarkan gairah akan gaya-gaya pakaian retro yang otentik dan yang tidak ada kembarannya.
Peminat Baju Bekas, Dari Kere Hingga Parlente
Bisnis pakaian bekas di Indonesia sudah berlangsung sejak bertahun-tahun yang lalu. Ada permintaan, ada penawaran. Bisnis ini tak hanya menyasar kelas menengah ke bawah, tapi juga kalangan atas.