Rahma Dwi Safitri

Menag mengaku telah memberikan alasan paling masuk akal agar kuota pendamping haji Indonesia bisa bertambah.

Serah terima jabatan anggota Dewan Pers akan dilakukan pada pertengahan Mei 2025.

Anggota DPR mengusulkan agar pemerintah mengambil alih PT Sri Rejeki Isman (Sritex) melalui Danantara.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengatakan 13 ribu lebih calon jemaah haji tak lolos verifikasi pemvisaan.

Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, menilai solidaritas di masyarakat semakin menghilang karena adanya gawai.

Serikat Pekerja Sritex Group masih menghitung total hak-hak yang belum dibayarkan, estimasi awal mencapai puluhan miliar rupiah.

Mu'ti berasalan, SPMB tidak bisa diterapkan di daerah 3T karena minat siswa untuk belajar maupun keberadaan fasilitas sekolah di 3T tergolong minim.

Suharyanto menambahkan, BNPB akan bekerja sama dengan Pemkab Bogor untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat terdampak banjir di Cisarua, Bogor.

Kandidat siswa berumur kurang dari 7 tahun bisa mendaftar SD bila memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis.

Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura belum dapat melihat hilal awal Ramadhan.

DPR ingin agar para vendor maupun UMKM yang terlibat dengan PT Istaka Karya tidak merugi setelah perusahaan pelat merah itu dibubarkan pemerintah.

DPR akan memanggil PT Pertamina (Persero) untuk membahas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Rabu (12/3/2025).

Unilever mencopot Chief Executive Officer (CEO), Hein Schumacher dari jabatannnya dan menunjuk Chief Financial Officer (CFO), Fernando Fernandez.

Ada perguruan tinggi yang terancam tidak dapat beroperasi di beberapa bulan ke depan karena terdampak efisiensi anggaran.

Raja Juli berharap pencabutan 18 izin PBPH ini menjadi alarm kegiatan pemanfaatan lahan berdasarkan rencana kerja yang lebih baik lagi.

Komisi II DPR RI menyoroti peran Bawaslu dalam menyikapi dugaan keterlibatan Mendes PDT, Yandri Susanto di Pilkada Serang.

Selain keterbatasan waktu, KPU berdalih tak memiliki kewenangan menyatakan ijazah seorang calon kepala daerah palsu tanpa ada keputusan lembaga berwenang.

BPKN menegaskan aksi pengoplosan Pertamax tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mencederai hak-hak konsumen sesuai UU Perlindungan Konsumen.

Kemendikti Saintek memilih untuk fokus memperjuangkan pembayaran tukin dosen ASN untuk periode 2025.

Komisi X DPR RI berharap kepemimpinan baru di Kemendikti Saintek membuat program-program prioritas pemerintah berjalan tanpa terkendala masalah internal.