Rahma Dwi Safitri

Indeks Tulisan

Hukum
Selasa, 18 Nov 2025

Kejari Jakpus Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Kredit Fiktif Rp122 M

Seorang manajer salah satu bank BUMN diduga menerima aliran dana sekitar Rp800 juta dari kredit fiktif yang telah dicairkan sejumlah Rp122 miliar.
Hukum
Senin, 17 Nov 2025

3 Terdakwa Korupsi Pemberian Kredit LPEI Dituntut 6-11 Tahun Bui

Dua terdakwa yaitu Susy Mira dan Jimmy Marsin dianggap tidak kooperatif karena tidak mengakui perbuatan serta memberikan keterangan berbelit.
Hukum
Senin, 17 Nov 2025

Respons Kubu Kementan dan Tempo soal PN Jaksel Kabulkan Eksepsi

Pihak Tempo mengapresiasi putusan sela PN Jakarta Selatan soal gugatan Amran Sulaiman, sementara Kementan akan mengajukan gugatan ke pengadilan lain.
Hukum
Senin, 17 Nov 2025

PN Jaksel Kabulkan Eksepsi Tempo terkait Gugatan Mentan Amran

Majelis hakim juga menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini.
Hukum
Jumat, 14 Nov 2025

DPR Bantah Hapus Polri sebagai Penyidik Utama di RUU KUHAP

Habiburokhman menjelaskan memang sempat ada usulan untuk hapus Pasal 6 RUU KUHAP, namun tak jadi usai melewati proses diskusi.
Politik
Jumat, 14 Nov 2025

Habiburokhman Akui Tak Bisa Akomodir Semua Masukan di RUU KUHAP

Meski begitu, Habiburokhman menyebut banyak poin penting yang sudah disepakati dan sudah dimaksimalkan di RUU KUHAP.
Politik
Jumat, 14 Nov 2025

DPR akan Bentuk Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan

Habiburokhman mengatakan panja ini akan menjadi wadah untuk mengawal berbagai persoalan di tiga institusi penegak hukum tersebut.
Sosial Budaya
Jumat, 14 Nov 2025

DPR Minta Juknis Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan Segera Dibuat

Menurut Nihayatul, penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan untuk peserta PBPU penting demi memperluas perlindungan bagi masyarakat rentan.
Politik
Jumat, 14 Nov 2025

Istana Sebut Pekerja Ojol dkk Bakal Dilindungi Lewat Perpres

Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk membuat atau merevisi undang-undang demi melindungi ojol, konten kreator, atau pekerjaan gig lainnya.
Hukum
Jumat, 14 Nov 2025

Pengamatan Hakim Bisa Jadi Alat Bukti dalam Revisi KUHAP

Alasan pengamatan hakim bisa menjadi alat bukti lantaran adanya kesulitan dalam menemukan alat bukti yang cukup di beberapa kasus pidana.