Rahma Dwi Safitri

Indeks Tulisan

Hukum
Minggu, 1 Feb

Interpol Terbitkan Red Notice Mohammad Riza Chalid

Red Notice terhadap Riza Chalid telah terbit sejak Jumat (23/2) atau sekitar sepekan lalu.
Sosial Budaya
Minggu, 1 Feb

Kemenkes Sambut Positif Putusan MK Perkuat KKI dan Kolegium

Kemenkes nilai putusan MK kian menegaskan peran strategis KKI dan Kolegium Kedokteran.
Politik
Minggu, 1 Feb

Komdigi Kembali Buka Akses Grok di Indonesia

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengatakan bahwa pembukaan akses ini dilakukan secara bersyarat.
Hukum
Minggu, 1 Feb

Polres Karawang Usut Anggota Polisi Diduga Lakukan Tabrak Lari

Pengemudi mobil kini diamankan di oleh personel piket patroli Polsek Rengasdengklok untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Sosial Budaya
Minggu, 1 Feb

Kemenkes Minta Masyarakat Tak Sebarkan Hoaks soal Virus Nipah

Kemenkes juga menginstruksikan dinas kesehatan di seluruh daerah untuk memperkuat surveilans.
Ekonomi
Minggu, 1 Feb

Purbaya Optimistis IHSG Tetap Naik Senin Besok

Purbaya menuturkan bahwa pasar juga akan mencermati faktor fundamental ekonomi nasional. Pemerintah optimistis hal itu akan menunjukkan tren perbaikan.
Hukum
Jumat, 30 Jan

KPK Ungkap Ridwan Kamil Tukar Uang Asing, Nilai Miliaran Rupiah

KPK kini juga tengah mendalami bagaimana komunikasi yang dilakukan Ridwan Kamil saat menjabat dengan pihak BJB, termasuk aktivitas di luar negeri.
Hukum
Jumat, 30 Jan

Alasan KPK Belum Tahan Eks Menag Yaqut di Kasus Korupsi Haji

Budi menuturkan, penahanan baru dapat dilakukan setelah penghitungan kerugian keuangan negara rampung dan laporan resmi dari BPK diterima penyidik.
Hukum
Jumat, 30 Jan

Diperiksa KPK, Yaqut Bantah Ada Jatah Kuota Haji ke Bos Maktour

Yaqut mengaku tidak bisa menyampaikan materi penyidikan setelah diperiksa selama 4,5 jam dan meminta menanyakan kepada penyidik.
Politik
Jumat, 30 Jan

NasDem Usul Ambang Batas Parlemen Jadi 5-7 Persen di RUU Pemilu

Menurut NasDem, ambang batas yang saat ini berlaku sebesar 4 persen masih belum cukup mendorong penyederhanaan partai politik.