Putri Az Zahra

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
Senin, 29 Jun

Pramono Minta PPK di Pemprov DKI Pahami Risiko Proses Pengadaan

Pramono ingin PPK di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menjalankan proses pengadaan secara akuntabel.
Hukum
Jumat, 26 Jun

Komnas HAM Terima 151 Aduan Penyiksaan dari 2024 hingga Mei 2026

Komnas HAM menilai praktik penyiksaan juga belum benar-benar hilang dari sistem penegakan hukum sehingga diperlukan langkah pencegahan yang lebih kuat.
Hukum
Kamis, 25 Jun

Koalisi Sipil Minta Pembahasan RUU HAM Ditunda

Revisi UU Ham dinilai berpotensi menghilangkan independensi lembaga seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam mengawasi pelaksanaan HAM.
Politik
Rabu, 24 Jun

Desain Pemilu Dinilai Belum Jamin Hak Politik Masyarakat Adat

Menurut AMAN, desain pemilu seharusnya mampu beradaptasi dengan kompleksitas yang dimiliki masyarakat adat.
Hukum
Rabu, 24 Jun

Sertifikasi Aset DKI Rp22,2 T, Tapi Sengketa Masih Mengintai

Meski Pemprov DKI baru terima sertifikat aset bernilai Rp22,2 triliun, Gubernur Pramono Anung akui sengketa dan gugatan tanah masih terus mengintai.
Sosial Budaya
Selasa, 23 Jun

Pramono Minta Perayaan HUT Jakarta Tak Berlebihan

Gubernur DKI Pramono Anung meminta perayaan HUT Jakarta digelar meriah namun tak berlebihan di tengah situasi politik yang perlu dicermati.
Sosial Budaya
Senin, 22 Jun

HUT ke-499 Jakarta, Pramono Tak Ingin Masalah Sampah Diwariskan

Pramono menilai persoalan sampah menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan bersama dan tidak diwariskan kepada generasi selanjutnya.
Politik
Jumat, 19 Jun

Lalu Lintas Bundaran HI Siang Ini Lancar Jelang Demo PP ISMEI

Pantauan terkini kondisi lalu lintas di Bundaran HI siang ini terpantau lancar. Massa aksi demo dari PP ISMEI belum terlihat di lokasi.
Politik
Kamis, 18 Jun

Koalisi Lintas Agama Desak DPR Sahkan RUU Masyarakat Adat

IRI Indonesia bersama PP Muhammadiyah dorong Badan Legislasi DPR percepat pengesahan RUU Masyarakat Adat demi cegah konflik lahan.
Politik
Rabu, 17 Jun

DPR Desak Anggaran Desa Wisata 2027 Ditambah, Ini Alasannya

Komisi VII DPR RI mendesak penambahan anggaran Kementerian Pariwisata tahun 2027 karena alokasi untuk desa wisata dinilai terlalu minim.