Mawa Kresna

Perilaku korup di negeri ini tercermin dari pemeriksaan BPK terhadap Komnas HAM. Ditemukan banyak nota fiktif bernilai belasan ribu. Meski hanya bernilai ribuan, tetapi saat diakumulasi mencapai Rp800 juta.

Dianto, Wakil Ketua Komnas HAM non aktif, menyewa rumah dinas fiktif untuk mencairkan anggaran uang sewa sebesar Rp330 juta atau Rp11 juta per bulan. Ketua Komnas HAM menganggap persoalan selesai setelah Dianto mengembalikan uang negara, sesuai rekomendasi BPK. Bagaimana pidananya?

BPK menemukan sejumlah kejanggalan penggunaan uang di Komnas HAM yang nilainya mencapai Rp1,19 miliar. Juga ada laporan tanpa bukti pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp1,01 miliar. Komnas HAM sudah mengembalikan Rp250 juta.

Kasus pembunuhan akibat racun yang diracik di dalam minuman tak hanya menimpa aktivis HAM Munir Said Thalib, tapi juga dialami Wayan Mirna Salihin. Namun, perlakuan aparat penegak hukum berbeda untuk kedua kasus tersebut.

Di usianya yang sudah menginjak tepat 260 tahun, Kota Yogyakarta berkembang sebagai kota yang marak dengan gedung-gedung tinggi. Sudah ada 55 bangunan bertingkat di atas enam hingga 18 lantai yang ada di Yogyakarta. Padahal, kota ini sangat rentan bencana gempa.

Setelah lahirnya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta pada tahun 2012, muncul gejolak di bidang pertanahan. Sejumlah warga di Yogyakarta resah karena khawatir kehilangan tanahnya. Sebab, pasca UU Keistimewaan, dilakukan reinvetarisasi tanah milik Keraton Yogyakarta.

Seorang warga keturunan Tionghoa di Yogyakarta menyomasi Sri Sultan Hamengkubuwono X terkait larangan warga keturunan memiliki tanah dengan sertifikat hak milik, setelah gugatan ke MA dan PTUN kandas.

Alasan bahwa seluruh tanah di Yogyakarta milik keraton dan ketakutan tanah bakal dikuasai WNI nonpribumi yang secara ekonomi lebih kuat, menjadi dasar keluarnya instruksi wagub tahun 1975. Siapa orang terkaya di Yogyakarta?

Warga keturunan Tionghoa di DI Yogyakarta tidak bakal bisa memiliki tanah dengan status sertifikat hak milik sesuai surat instruksi wakil gubernur. Aturan BPN DIY bertentangan dengan BPN Pusat.

Jika Presiden Jokowi berkomitmen merealisasikan Nawacita, dia harus membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Namun, beberapa pihak pesimistis sebab di sekeliling Presiden banyak terduga pelaku pelanggar HAM masa lalu yang berpotensi diadili.