M. Ahsan Ridhoi

Prasetyo meminta agar penindakan tindak pidana bisa ditangani selama pelanggaran ditemukan tanpa ada batas waktu seperti yang tertera di KUHP.

Pasal 264 RUU KUHP akan diperjelas yang dimaksud menghina presiden agar tidak menjadikan ketidakpastian hukum.

Taufik setuju dengan Wapres Jusuf Kalla agar dana Otsus di Papua dan Aceh dievaluasi agar mengetahui dimana letak kebocorannya.

Persoalan di Papua, termasuk kasus gizi buruk di Asmat, tidak bisa diselesaikan hanya semata dengan uang.

Menurut Taufik Kurniawan setiap orang di negara ini juga berhak untuk melaporkan ke kepolisian apabila merasa nama baiknya dicemarkan oleh individu atau kelompok tertentu.

Ace juga meminta kepada Gerindra untuk membuktikan kepada publik bahwa Prabowo memiliki konsep dan gagasan yang lebih baik dari Jokowi.

"Ketika mereka melakukan politik uang secara massif, mereka pun akan mudah melakukan politisasi agama, menjadikan agama sebagai komoditi politik," kata Dahnil.

"Seks bebas bagi kita masuk bukan bagian dari nilai kita dan itu yang terus dikampanyekan sebagai bagian perlawanan kebudayaan," kata Dahnil.

Menurut Menag Lukman Hakim, penggunaan agama sebagai alat politik praktis dapat memecah belah umat beragama yang majemuk di Indonesia.

Salah satu hal yang dibahas adalah pencegahan penggalangan dukungan oleh Organisasi Papua Merdeka ke dunia internasional.

"Kami ingin, ketika rapat dengan Pansus (RUU Terorisme), sikap pemerintah itu sudah tunggal," kata Hanafi Rais.

Ryamizard Ryacudu mendukung usulan Marsekal Hadi Tjahjanto soal pelibatan TNI secara lebih luas dalam penanganan terorisme.

Wacana pembebasan sandera kembali muncul setelah tersebarnya sebuah video yang menampilkan tiga WNI disandera diduga oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina Selatan.

Penunjukan perwira aktif sebagai pejabat gubernur berpotensi mengganggu netralitas aparat negara.

Yasonna berkata, pembahasan RUU Terorisme sudah masuk ke tahap akhir, maka tidak mungkin untuk mengubah nama seperti yang diusulkan Panglima TNI.

Menurut Isnur, kebijakan mengangkat Pj Gubernur dari perwira tinggi aktif menggunakan nalar ala Orde Baru.

Fahri merupakan peraih suara terbanyak di DPP PKS dan NTB pada Pemilu 2014.

Kubu Daryatmo menuding pihak Oesman Sapta Odang tidak serius mendorong rekonsiliasi untuk mendamaikan konflik internal di Partai Hanura.

Dugaan adanya aliran dana korupsi proyek di Bakamla ke Munas Golkar 2016 mengingatkan kasus korupsi Hambalang yang melibatkan Anas Urbaningrum saat mencalonkan diri sebagai Ketum Demokrat pada 2010.

Fahri menyarankan kepada Jokowi agar membuat peraturan khusus terkait PJ kepala daerah.