M. Ahsan Ridhoi
Indeks Tulisan
Bamsoet Sebut Tambahan Kursi Pimpinan DPR Bukan Balas Budi ke PDIP
Pemerintah menyepakati penambahan 1 kursi pimpinan DPR, 3 kursi pimpinan MPR dan 1 kursi pimpinan DPD, seperti halnya usulan panitia kerja (Panja) RUU MD3.
Langkah Hukum yang Bisa Diambil Mahasiswa Jika Diskors Kampus
Ada beberapa cara yang dapat ditempuh saat diskors oleh kampus.
Pansus Hak Angket Akan Kirim Rekomendasi ke KPK Sebelum Paripurna
Draf rekomendasi diberikan ke KPK sebelum paripurna untuk meminta respons KPK terlebih dahulu sebelum dibacakan di Rapat Paripurna DPR.
Panja RUU KUHP: Semua Fraksi Setuju Pasal Penghinaan Presiden
Anggota Panja RUU KUHP ari Fraksi PPP dan Nasdem menyatakan, semua fraksi di DPR telah sepakat pasal penghinaan Presiden masuk dalam KUHP.
Fahri Hamzah: Zakat PNS Jangan untuk Tambal Kas Negara
Wacana pemotongan gaji PNS yang beragama Islam untuk alokasi zakat mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah
Rencana Gaji PNS Dipotong untuk Zakat, Paksaan atau Sukarela?
Rencana soal potongan zakat bagi gaji para PNS bergulir. Apa dan bagaimana seharusnya gagasan ini?
Kebakaran Hanguskan Satu Ruangan di Kantor BKSAP DPR
Kebakaran dipicu korsleting listrik.
Revisi UU KUHP Bisa Legalkan Judi di Indonesia
Anam menyatakan, perubahan pasal 505 ayat 1 dengan tambahan kalimat "yang tanpa izin" bisa mengarah pada legalisasi perjudian.
Komisi I DPR Beda Pandangan Soal MoU TNI-Polri Tangani Unjuk Rasa
Hanafi menilai MoU tersebut berlebihan dalam menyikapi perihal penanganan unjuk rasa.
MoU TNI-Polri soal Kamtibmas Membikin TNI Seperti di Era Orba
Kewenangan TNI adalah masalah pertahanan. Perkara keamanan seperti demonstrasi ditangani oleh kepolisian.
TNI Bisa Tangani Kamtibmas Hanya Atas Perintah Presiden Bukan MoU
Menurut Komnas HAM, bila polisi merasa kekurangan sumber daya dalam menangani kamtibmas, seharusnya mengusulkan agar ada penambahan personil.
Komisioner Komnas HAM Nilai Rancu Perluasan Pasal Penistaan Agama
Menurut Anam, pasal tersebut harus mengatur hal yang lebih spesifik, seperti setiap orang yang menjelekkan rumah ibadah, tuhan dan keyakinan orang lain.
Demokrat Belum Pastikan AHY Jadi Capres 2019
Partai Demokrat belum menentukan waktu kapan akan mendeklarasikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres atau cawapres 2019.
Fahri Hamzah: Pasal Penghinaan Presiden Tak Perlu Masuk RUU KUHP
"Presiden itu objek kritik. Tapi kalau ada yang hina presiden laporkan saja secara pribadi," kata Fahri.
Ada Duplikasi UU ITE dalam Pasal Penistaan Agama di RUU KUHP
Pasal penistaan agama di RUU KUHP berpeluang multitafsir, sehingga berpotensi digunakan oleh siapa saja yang merasa sakit hati karena sebuah pendapat.
Fahri Hamzah: Pasal Penistaan Agama Jangan Jadi Pasal Karet
Menurut Fahri Hamzah, pasal penistaan agama jangan sampai jadi pasal karet karena hingga saat ini belum ada definisi yang jelas mengenai penistaan agama.
Pansus Angket Usulkan Dewan Pengawas KPK Jadi Lembaga Independen
Pansus Angket mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas KPK yang berstatus sebagai lembaga independen.
Beda Versi di DPR Soal Kemunculan RUU Penyadapan
Kemunculan RUU tentang penyadapan sempat diasosiasikan dengan usulan atau rekomendasi dari Pansus Angket KPK di DPR.
PAN akan Beri Bantuan Hukum pada Zumi Zola
"PAN mendukung sepenuhnya upaya KPK melakukan pemberantasan korupsi," kata Sekjen PAN, Eddy Soeparno.
Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP, Lese Majeste ala Indonesia
Di Thailand ada Lese Majeste, di Indonesia ada pasal penghinaan presiden yang sedang disiapkan masuk di KUHP oleh DPR.