M. Ahsan Ridhoi

Biaya survei pilkada tingkat kabupaten/kota bisa mencapai 100-150 juta rupiah. Ini menjadi salah satu pembiayaan yang mendorong calonkada melakukan korupsi.

Mark down Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu metode yang digunakan calonkada petahana dalam melakukan manipulasi APBD.

Meski tidak ditandatangani oleh presiden, UU MD3 tetap berlaku 30 hari setelah disahkan.

Zulkifli berharap dapat bertemu dengan Megawati dalam waktu dekat, mengingat proses tahapan pemilu 2019 yang akan dimulai pada Agustus 2018.

Zulkifli menyatakan pertemuan di Bogor itu bukan berarti PAN akan segera mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi.

Usai Nazaruddin menuduhnya terlibat kasus korupsi, Fahri Hamzah balik menuding mantan bendahara Demokrat itu bersekongkol dengan KPK. Fahri meminta Jokowi mengusut dugaan persekongkolan itu.

Fahri menduga Nazaruddin bersekongkol dengan KPK.

Menurut Hasto, Rakernas PDIP tidak akan mengumumkan rekomendasi capres dan cawapres 2019.

Golkar ancang-ancang untuk menentukan Capres pendamping Jokowi pada Pilpres 2019. Harus memenuhi empat kriteria, kata Nusron.

Fahri Hamzah dituding Nazaruddin terlibat dalam kasus korupsi selama menjadi wakil ketua komisi III di DPR.

KPK mempersilakan Nazaruddin melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Fahri Hamzah. KPK menyatakan akan mengkaji laporan tersebut sebagaimana pengaduan publik lainnya ke lembaga itu.

Golkar tak akan menganggap remeh Partai Berkarya meskipun baru kali ini mengikuti Pemilu.

Kata Airlangga Hartarto, hadirnya Pimpinan KPK agar kader dan kepala daerah Golkar turut serta melakukan pemberantasan korupsi.

Zulkifli Hasan menyatakan PAN berharap bisa segera membahas rencana pembentukan koalisi di Pilpres 2019 bersama Golkar dan PDIP.

Hasrul Azwar menyatakan dirinya tidak menerima uang dari proyek e-KTP seperti yang disampaikan Nazaruddin dalam persidangan hari ini Senin (19/2/2018).

Fadli Zon meyakini Prabowo akan memenangkan Pilpres 2019.

"Bahwa benar pada 2 Februari 2018, kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI," kata Abullah.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengklaim pasal 122 huruf K UU MD3 tidak akan membuat para pihak yang mengkritik DPR menerima hukuman pidana.

Partai Demokrat mempertanyakan kelanjutan penanganan kepolisian terhadap laporan SBY tentang dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan advokat Firman Wijaya.

Golkar membantah artis Roro Fitria, yang baru-baru ini terjerat kasus narkoba, merupakan kadernya meski pernah kedapatan memakai jas partai tersebut.