M. Ahsan Ridhoi

Kalimat takdir dinilai sudah banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Kuasa hukum Ahok, Josefina Agatha Syukur mengatakan sudah mengantongi sejumlah alasan yang jelas untuk memperkuat pengajuan PK.

Bamsoet menyatakan Golkar tetap menyerahkan kepada Jokowi untuk memilih sosok cawapres di Pilpres 2019.

Kuasa hukum Ahokmenilai ada kekhilafan hukum atau kekeliruan yang nyata pada putusan Ahok.

Sejumlah parpol baru telah menyiapkan strategi untuk lolos syarat ambang batas parlemen pada Pemilu 2019.

Donal menyangsikan integritas Hakim MK, Arief Hidayat dalam mengambil keputusan gugatan uji materi terhadap UU MD3 baru.

Masuknya pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 dinilai sebagai kesalahan fatal Yasonna yang menjadi wakil pemerintah selama pembahasan undang-undang.

Miryam Haryani masih masuk dalam struktur baru kepengurusan fraksi Hanura di DPR karena surat keputusan PAW Miryam dari Sekretaris Negara hingga kini belum sampai ke DPR.

Nasdem tak khawatir bersaing dengan empat partai baru yang sekarang sedang naik popularitasnya (Perindo, Garuda, PSI, Berkarya).

Wiranto diusung karena telah dianggap sebagai simbol Partai Hanura sejak awal berdiri pada 21 Desember 2006.

Sikap Jokowi yang tidak mau menandatangani draf UU MD3 dinilai Lucius sebagai sikap pribadi.

Keterlibatan peneliti dalam proyek-proyek intelijen AS meningkat selama Perang Dingin. Tujuannya: memerangi komunisme secara global.

Menurut FORMAPPI, DPR semestinya melibatkan elemen masyarakat sipil melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam pembahasan sebuah undang-undang.

Novel Baswedan pulang ke Indonesia setelah menjalani pengobatan di Singapura selama lebih kurang 10 bulan.

Salah satu isi dalam pasal UU MD3 adalah mengatur kewenangan DPR memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara paksa melalui kepolisian.

Menurut peneliti, akan blunder jika Megawati memilih "orang PDIP" sebagai cawapres Jokowi.

Eksepsi dari Fredrich Yunadi ditolak jaksa KPK dengan alasan dakwaan merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP sudah memenuhi syarat.

Fahri menyatakan apabila Jokowi tidak menandatangani UU MD3 itu maka seluruh kabinet itu gagal memahami falsafah demokrasi.

Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh keempat partai baru untuk meraup suara, kata Ray, dengan reaktif terhadap isu-isu terkini.

Petinggi PPP dan Partai Nasdem menyarankan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk membatalkan sejumlah pasal bermasalah di hasil revisi UU MD3 yang sudah disahkan oleh DPR.