M. Ahsan Ridhoi

Indeks Tulisan

Politik
Senin, 9 Apr 2018

Tanggapan Waketum Gerindra Soal Jokowi Respons 2019 Ganti Presiden

Waketum Gerindra mengatakan, Jokowi takut kalah dan meminta relawannya bekerja lebih ekstra untuk Pilpres 2019.
Politik
Kamis, 29 Mar 2018

Belum Ada Kepastian Prabowo akan Maju Lagi di Pilpres 2019

Di internal Partai Gerindra dan para calon mitra koalisinya masih belum bulat soal kepastian apakah Prabowo jadi calon di Pilpres 2019.
Politik
Kamis, 29 Mar 2018

PKS Ingin Capres-Cawapres Ditentukan Musyawarah dengan Gerindra

Sampai saat ini Gerindra belum mengajukan satu nama pun sebagai kandidat capres atau cawapres kepada PKS.
Politik
Kamis, 29 Mar 2018

Fraksi Golkar Rombak Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan di DPR

Melchias Markus Mekeng beralasan, perombakan ini untuk penyegaran dan memberi kesempatan pada setiap anggota belajar menjadi pemimpin.
Hukum
Rabu, 28 Mar 2018

Kritik Jokowi ke DPR: Jokowi Juga Punya Andil Bikin RUU yang Ruwet

Pemerintahan Jokowi juga punya andil menambah RUU di DPR. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengimbau DPR tak banyak buat UU.
Politik
Rabu, 28 Mar 2018

Wasekjen Gerindra Sebut Prabowo Belum Tentu Maju Capres 2019

Aryo Djoyohadikusumo kepastian capres dari Gerindra akan ditentukan pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Agustus mendatang.
Hukum
Rabu, 28 Mar 2018

Melchias Mekeng Ancam Laporkan Setya Novanto ke Polisi

Melchias Marcus Mekeng mengklaim keterangan Setya Novanto mengenai keterlibatan Ketua Fraksi Golkar itu di kasus korupsi e-KTP hanya bualan dan tanpa bukti.
Hukum
Rabu, 28 Mar 2018

Mekeng Laporkan Anggota GMPG ke Polisi Karena Pencemaran Nama Baik

Melchias Markus Mekeng menuding kritik anggota GMPG terhadap penunjukannya sebagai ketua Fraksi Golkar telah mencemarkan nama baiknya.
Hukum
Rabu, 28 Mar 2018

Pemerintah Sempat Temukan Bukti Baru di Kasus Zaini Misri

Pemerintah Indonesia sempat menemukan bukti baru dalam kasus Muhammad Zaini, yaitu penerjemah menolak menandatangani BAP karena tidak sesuai fakta. 
Politik
Rabu, 28 Mar 2018

Jaksa Agung Nilai Penundaan Kasus Calon Kada untuk Hargai Demokrasi

Pada UU Pilkada, calon kada yang sudah ditetapkan tidak boleh mundur.