Khizbulloh Huda

Khizbulloh Huda merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro yang sedang menjalankan magang di tirto.id hingga Februari 2027.

Indeks Tulisan

Hukum
Jumat, 18 Sept

Febrie Adriansyah Singgung Database Kejagung-Nama di Kasus Besar

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah bantah tuduhan miliki konsesi tambang dan sawit, singgung pihak lain dalam perkara-perkara besar.
Hukum
Jumat, 18 Sept

Tim 9 Kejagung Limpahkan Febrie Adriansyah ke Kejari Jaksel

Selain Febrie Adriansyah, penyidik Tim 9 juga melimpahkan tersangka lainnya, yaitu Don Ritto dan Nurman Herin ke Kejari Jakarta Selatan.
Sosial Budaya
Jumat, 18 Sept

Atasi Kekeringan, Modifikasi Cuaca Dilakukan di DKI & Jawa Barat

Tujuan utama Operasi Modifikasi Cuaca untuk mengatasi krisis air baku di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Hukum
Kamis, 17 Sept

BUMD Cilacap Ubah Judul Kajian Kelayakan Pengadaan Lahan Caruy

Eks Direktur BUMD Cilacap membantah perubahan itu untuk menghindari aturan pengadaan tanah bagi kepentingan umum.
Hukum
Kamis, 17 Sept

Pemkab-BUMD Cilacap Diduga Abaikan Surat Keberatan Kodam IV

Surat keberatan tersebut juga melarang penggunaan nama institusi TNI AD dalam transaksi jual beli.
Hukum
Kamis, 17 Sept

Eks Sekda Cilacap Ungkap Awal Mula Penawaran Lahan di Caruy

Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan lahan seluas sekitar 700 hektare di Desa Caruy, Cilacap.
Hukum
Kamis, 17 Sept

Eks Kabag Ekonomi Cilacap Akui Aliran Dana Rp8 M dari Bos PT RSA

Iskandar membantah uang itu berkaitan dengan pembelian lahan oleh PT CSA, melainkan pinjaman pribadi untuk usaha dan uang sudah dikembalikan.
Sosial Budaya
Kamis, 17 Sept

Respons BPBD soal Kekeringan yang Melanda DKI Jakarta

BPBD DKI klaim Ibu Kota belum berstatus kekeringan meski belasan laporan warga mulai masuk lewat Jakarta Siaga 112.
News Plus
Kamis, 17 Sept

Bahaya di Balik Impor Ilegal 49,85 Ton Kacang Tanah dari India

Selain kerugian negara, komoditas pangan yang tidak melewati mekanisme karantina berpotensi membawa racun aflatoksin yang membahayakan tubuh manusia.
Hukum
Rabu, 16 Sept

MK Perintahkan Pemerintah & DPR Tata Ulang Kelembagaan Bakamla

Mahkamah menilai kewenangan Bakamla tumpang tindih dalam UU Kelautan dan memerintahkan agar diperbaiki maksimal dua tahun setelah putusan.