Fatimatuz Zahra

Fatimatuz Zahra

Indeks Tulisan

Draf RKUHP: Berisik Malam Hari & Bikin Prank Bisa Didenda Rp10 Juta
Polhukam
Minggu, 10 Juli 2022

Draf RKUHP: Berisik Malam Hari & Bikin Prank Bisa Didenda Rp10 Juta

Aturan dalam draf final RKUHP juga berisi tentang pemidanaan terhadap masyarakat yang mengganggu tetangga pada malam hari.
DPR akan Lakukan Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2022
Kesra
Minggu, 10 Juli 2022

DPR akan Lakukan Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2022

DPR akan melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 usai dua tahun terhalang karena pandemi COVID-19.
Pemerintah Dinilai Tidak Siap Kelola Dana Masyarakat
Kesra
Minggu, 10 Juli 2022

Pemerintah Dinilai Tidak Siap Kelola Dana Masyarakat

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai pemerintah tidak siap mengelola dana publik karena tiga alasan.
Baznas Dorong Revisi UU Pengumpulan Uang dan Barang
Kesra
Minggu, 10 Juli 2022

Baznas Dorong Revisi UU Pengumpulan Uang dan Barang

Revisi UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dinilai perlu direvisi agar lebih transparan pengelolaan donasi.
Buntut Kasus ACT, PFI akan Bentuk Majelis Kode Etik Filantropi RI
Polhukam
Minggu, 10 Juli 2022

Buntut Kasus ACT, PFI akan Bentuk Majelis Kode Etik Filantropi RI

Ketua Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Rizal Al Gamar mengatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk majelis kode etik filantropi Indonesia.
Firli Resmi Lantik Brigjen Pol Didik Agung sebagai Deputi KPK
Polhukam
Jumat, 8 Juli 2022

Firli Resmi Lantik Brigjen Pol Didik Agung sebagai Deputi KPK

Firli Bahuri resmi melantik Brigjen Pol Didik Agung Widjanarko dan Wawan Wardiana sebagai deputi KPK.
KPK Telusuri Kepemilikan Aset Richard Louhenapessy Terkait TPPU
Polhukam
Jumat, 8 Juli 2022

KPK Telusuri Kepemilikan Aset Richard Louhenapessy Terkait TPPU

KPK periksa sejumlah saksi menelusuri kepemilikan berbagai aset dari tersangka Wali Kota Ambon nonaktif Richard Louhenapessy.
RKUHP Final: Kritik Presiden Harus Sertakan Solusi
Polhukam
Jumat, 8 Juli 2022

RKUHP Final: Kritik Presiden Harus Sertakan Solusi

Di penjelasan Pasal 218 ayat 2 RKUHP disebutkan kritik bersifat konstruktif dan memberikan alternatif maupun solusi atau dilakukan dengan cara obyektif.
MK Minta Jokowi Buat Aturan Pelaksana Penunjukan Pj Kepala Daerah
Polhukam
Jumat, 8 Juli 2022

MK Minta Jokowi Buat Aturan Pelaksana Penunjukan Pj Kepala Daerah

Penunjukan penjabat kepala daerah harus dibuatkan aturan pelakananya agar kriteria, persyaratan dan mekanismenya terukur.
Draf Final RKUHP Mengatur Marital Rape sebagai Delik Aduan
Polhukam
Jumat, 8 Juli 2022

Draf Final RKUHP Mengatur Marital Rape sebagai Delik Aduan

Dalam draf final RKUHP turut diatur hukuman pidana mengenai pemerkosaan dalam pernikahan (marital rape) sebagai delik aduan.
KPK Dalami Tahapan Teknis Jual Beli LNG di Pertamina
Polhukam
Jumat, 8 Juli 2022

KPK Dalami Tahapan Teknis Jual Beli LNG di Pertamina

Bayu Satria Irawan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina tahun 2011-2021.
MK Tolak Gugatan Yusril & La Nyalla soal Presidential Threshold
Polhukam
Jumat, 8 Juli 2022

MK Tolak Gugatan Yusril & La Nyalla soal Presidential Threshold

Penggugat ketentuan presidential threshold kali ini yakni Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti cs dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra.
PN Surabaya Vonis Mati Pengedar Sabu 43 Kilogram
Polhukam
Jumat, 8 Juli 2022

PN Surabaya Vonis Mati Pengedar Sabu 43 Kilogram

Vonis hakim tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya.
Korupsi Pemprov Jatim, KPK Periksa 7 Eks Anggota DPRD Tulungagung
Polhukam
Kamis, 7 Juli 2022

Korupsi Pemprov Jatim, KPK Periksa 7 Eks Anggota DPRD Tulungagung

Saksi dimintai keterangannya terkait proses pembahasan anggaran APBD 2015-2018 Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
MK Tolak Gugatan Fahri Hamzah Cs soal UU Pemilu
Polhukam
Kamis, 7 Juli 2022

MK Tolak Gugatan Fahri Hamzah Cs soal UU Pemilu

Mahkamah menilai pokok permohonan yang diajukan Partai Gelora tidak memiliki landasan menurut hukum.
Sejumlah Lembaga Filantropi Disebut Danai Terorisme
Polhukam
Kamis, 7 Juli 2022

Sejumlah Lembaga Filantropi Disebut Danai Terorisme

Lembaga filantropi yang berkaitan dengan terorisme terbilang sukses menghimpun dana dalam jumlah besar.
Daftar 14 Isu Krusial di RKUHP Final yang jadi Sorotan Publik
Polhukam
Kamis, 7 Juli 2022

Daftar 14 Isu Krusial di RKUHP Final yang jadi Sorotan Publik

Ada 14 poin krusial dalam RKUHP yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah.
Berkaca Kasus ACT, BNPT Ingatkan Warga Hati-Hati Berdonasi
Polhukam
Kamis, 7 Juli 2022

Berkaca Kasus ACT, BNPT Ingatkan Warga Hati-Hati Berdonasi

BNPT ingin masyarakat menyalurkan donasi kepada lembaga resmi atau yang direkomendasikan oleh pemerintah.
PPATK Ungkap Alasan Baru Blokir Rekening ACT
Polhukam
Kamis, 7 Juli 2022

PPATK Ungkap Alasan Baru Blokir Rekening ACT

PPATK menyatakan telah memblokir 60 rekening keuangan milik ACT yang berada di 33 bank.
Draf RKUHP: Aborsi Dipenjara 4 Tahun, Kecuali Korban Pemerkosaan
Polhukam
Kamis, 7 Juli 2022

Draf RKUHP: Aborsi Dipenjara 4 Tahun, Kecuali Korban Pemerkosaan

Jika pelaksanaan aborsi dilakukan oleh dokter, bidan, paramedis atau apoteker dapat dikenakan pidana dengan tambahan 1/3.