Fatimatuz Zahra

Sejumlah pasal yang dinilai mengancam kerja jurnalistik antara lain adalah Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 4 UU PDP.

Ganjarist yakin Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

Surat palsu ini diketahui beredar di wilayah Papua, dan tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dengan modus-modus lainnya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut OTT di MA terkait dugaan suap dan pungutan tidak sah.

OTT di lingkungan MA dilakukan pada Rabu (21/9/2022) malam. Saat ini sejumlah orang yang ditangkap tengah diperiksa intensif di Gedung KPK.

Relawan Ganjar menyebut Dewan Kolonel Puan Maharani hanya diisi para elite. Sedangkan Dewan Kopral relawan Ganjar diisi oleh rakyat.

KPK berharap Gubernur Papua Lukas Enembe kooperatif menghadiri panggila pemeriksaan di Jakarta.

Penetapan terdakwa tunggal dalam kasus Paniai dalam dakwaan Kejagung dinilai telah mengaburkan konstruksi hukum kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hasto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkejut dengan adanya berita Dewan Kolonel, yang bertugas memoles citra Puan Maharani.

Posisi Ganjar akan makin sulit dengan keberadaan Dewan Kolonel yang mendorong Puan Maharani menjadi capres, apalagi Ganjar sudah dipinggirkan DPP PDIP.

KPK bakal mengunjungi Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura guna berkoordinasi pencarian buronan.

KPK akan memverifikasi ulang bila ada temuan atau informasi baru terkait dugaan suap yang dilakukan Ferdy Sambo.

Selain Marten Sawy, KPK juga menetapkan 2 tersangka lain yaitu Eltinus Omaleng selaku Bupati Mimika dan Teguh Anggara selaku Direktur PT Waringin Megah.

Para pelaku sengaja memilih pembunuhan disertai mutilasi demi menghilangkan jejak.

Ade mencontohkan, mengungkap data calon pejabat publik yang bermasalah di masa lalu bisa dikriminalisasi melalui Pasal 65 dan 67 Ayat 2 UU PDP.

Aloysius menyebut PPATK tak berhak mengungkap transaksi perjudian di kasino Singapura itu lantaran menggunakan uang pribadi milik Lukas Enembe.

Aloysius klaim aksi massa yang digelar hari ini merupakan penyampaian aspirasi warga yang minta Lukas Enembe tidak dikriminalisasi.

KPK meminta agar Lukas Enembe menenangkan masyarakat Papua lebih dulu bila ingin menjalani pemeriksaan di Jayapura.

LBH Pers, ICW dan AJI menemukan sejumlah pasal dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang mengancam kerja jurnalistik serta hak atas informasi publik.

Boyamin menyatakan KPK perlu memberdayakan masyarakat lokal supaya dapat mengawasi alokasi dana otsus Papua.