Fatimatuz Zahra

KPK berharap Gubernur Papua Lukas Enembe bersikap kooperatif terhadap penyidikan yang dilakukan pihaknya.

Ali Fikri memastikan pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut murni kasus hukum dan pihaknya telah memiliki alat bukti yang kuat.

Pelaku peretasan anonim, Bjorka, bisa terancam pidana 8 tahun penjara serta denda Rp800 juta, menurut peneliti hukum The Indonesian Institute.

Arist mendesak kepolisian segera menangkap terduga pelaku dan menjeratnya dengan hukuman seumur hidup.

Menjadikan MAH sebagai tersangka kasus peretasan justru kurang efektifnya kerja kepolisian & Tim Khusus Keamanan Data dalam menangani kasus peretasan.

Iqbal menyebut hingga saat ini telah dilaporkan 1 orang korban meninggal dan 14 orang korban luka ringan.

Hasto menyebut SBY hendaknya menyampaikan temuannya tersebut kepada KPU, bukan dalam forum rapimnas.

Kuasa hukum keluarga Brigadir J menilai Komnas HAM melampaui batas kewenangannya dan justru bertindak bak jubir.

Kuasa hukum keluarga Brigadir J pertanyakan soal bukti primer yang masih belum jelas seperti HP dan baju Yosua.

Mardani mempertanyakan alokasi anggaran Kominfo dan BSSN yang besar, tapi tampak kewalahan menghadapi Bjorka.

Salah satu penyebab maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik adalah karena biaya politik yang tinggi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pernyataan kesiapan Anies Baswedan menjadi capres 2024 jauh lebih sehat ketimbang isu Jokowi jadi cawapres.

Kali ini Terbit Rencana Perangin Angin disangkakan melanggar Pasal 12B dan Pasal 12i UU Tindak Pidana Korupsi.

Seharusnya presiden yang sudah dua periode menjabat tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai cawapres.

Faizal mengatakan Erick Thohir telah memobilisasi opini tentang dirinya di salah satu media.

KPK sempat memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi, Namun, dia tak memenuhi panggilan dengan alasan sedang sakit.

KPK mengakui berkurangnya satu personel di jajaran pimpinan mengganggu tugas pemberantasan korupsi.

Effendi menyesalkan adanya intimidasi serta doxing yang terjadi ke dirinya. Namun, ia tak akan bawa ke jalur hukum.

MKD menilai pernyataan Effendi Simbolon menyebut TNI seperti gerombolan secara substansi adalah sebuah ktitikan & disampaikan dalam rapat kerja.

MKD belum berhasil memanggil KSAD Jenderal Dudung Abdurachman guna meminta keterangannya terkait pernyataan Effendi Simbolon.