Mochammad Fajar Nur
Mochammad Fajar Nur, seorang wartawan berita untuk Tirto.ID yang bergabung sejak Februari 2023. Mulai belajar menulis sejak di bangku perkuliahan pada 2016. Saya bertanggung jawab untuk melaporkan berita terbaru dengan informatif dan menarik bagi pembaca. Sehari-hari menghasilkan tulisan panjang disertai analisis, namun tetap mudah dipahami oleh pembaca. Gemar membaca buku-buku sastra dan esai sosial-kebudayaan. Menulis pada ranah isu kemanusiaan, kesehatan, kebudayaan, kebencanaan serta hukum.
Indeks Tulisan
28 Tahun Kudatuli: Intervensi Penguasa yang Melahirkan Tragedi
Rezim Orba ikut campur dalam konflik internal PDI demi menggembosi oposisi, maka lahirlah kerusuhan berdarah. Sikap lancung ini tak boleh terulang lagi.
Penanganan Stunting dan Perkawinan Anak Perlu Perhatian Serius
Perkawinan anak berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka stunting, karena risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah meningkat.
Urgensi RUU Penghapusan Diskriminasi untuk Penanganan HIV/AIDS
Sebetulnya sudah ada beberapa undang-undang yang mengatur penghapusan diskriminasi namun belum komprehensif.
Pembongkaran Gate 13 Kanjuruhan & Upaya Hapus Pelanggaran HAM
Pembongkaran Gate 13 Kanjuruhan membuktikan impunitas terhadap pelanggar HAM terus dilanggengkan pemerintah.
Duduk Perkara Isu Kandungan Berbahaya di Produk Roti Tahan Lama
Natrium dehidroasetat tidak termasuk dalam daftar BTP yang diizinkan oleh Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019.
Autopsi Ulang Jenazah AM, Uji Transparansi & Kredibilitas Polisi
Ekshumasi dan autopsi ulang terhadap jenazah AM akan menyibak fakta ada penyiksaan atau tidak terhadap korban.
Adu Kuat PDIP Melawan Trah Jokowi di Gelanggang Pilwalkot Solo
Langkah PSI mencalonkan Bhre sebagai Balon Walkot Solo dianggap provokasi agar PDIP bersikap. Nyatanya PDIP kalem, mungkin baru bersikap di injury time.
Anak Korban Kekerasan Seksual Jangan Sampai Alami Nestapa Ganda
APH perlu difasilitasi pelatihan untuk memahami UU TPKS agar penanganan tidak lagi berujung mengecewakan dan menambah nestapa korban anak.
Polisi Bunuh Diri: Pembinaan Kesehatan Mental Harus Dipenuhi
Polri harus paham bahwa personel polisi yang melakukan pelanggaran – baik etik maupun pidana – boleh jadi merupakan manifestasi masalah kejiwaan.
Sudaryono Jadi Wamentan, Kaesang Mulus di Pilkada Jateng?
Analis politik memprediksi Koalisi Indonesia Maju akan bersatu di Jawa Tengah setelah berpisah di Banten dan mungkin di Jakarta.
Aroma Bagi-bagi Kue Kekuasaan di Balik Pelantikan 3 Wamen Baru
Penunjukan ini sarat politik akomodasi kekuasaan dan tanpa meritokrasi yang jelas. Dua dari tiga Wamen yang dilantik adalah sosok yang dekat dengan Prabowo.
Potensi Masalah Usai Kebijakan Pemerintah Hapus Penjurusan SMA
P2G menilai Kurikulum Merdeka sebetulnya memiliki konsep yang bagus namun sayang dalam implementasi belum terealisasi secara maksimal.
Restu Jokowi ke Kaesang di Pilgub, Upaya Cawe-Cawe Jilid II?
Sikap Jokowi yang terang-terangan merestui daerah yang cocok untuk Kaesang dinilai bakal menciptakan ketidakseimbangan dalam pilkada.
Penipuan Online Kian Beragam: Loker Palsu hingga Polisi Gadungan
Untuk meyakinkan korban bahwa pelaku benar-benar polisi, perbincangan berubah menjadi semacam interogasi secara daring.
Bara Api Antikorupsi IM57+: Masa Depan KPK hingga Harun Masiku
IM57+ memandang pembenahan di KPK tidak bisa dilakukan biasa-biasa saja.
Agenda Reformasi TNI Makin Jauh Bila Prajurit Boleh Berbisnis
Wacana agar TNI terlibat dalam sektor bisnis dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi dan dunia bisnis itu sendiri.
Pemprov DKI Pastikan Pilkada Jakarta Inklusif untuk Disabilitas
Pemprov DKI Jakarta kini terus memfasilitasi dan berkoordinasi dengan penyelenggara Pilkada, agar komunitas penyandang disabilitas dapat terlibat aktif.
Obral HGU di IKN 190 Tahun, Kado Getir Jelang HUT Kemerdekaan
Alih-alih memperhatikan ruang hidup masyarakat lokal yang terdampak pembangunan kawasan IKN, pemerintah malah mengobral HGU lahan hingga hampir dua abad.
Belajar dari Kasus PDNS, Waspada Serangan Siber Jelang Pilkada
Belajar dari penggunaan teknologi sejak Pemilu 2004, sistem teknologi informasi kepemiluan adalah salah satu yang paling rentan mengalami serangan siber.
Revisi UU Polri: Kewenangan Meluas, SOP Masih Sering Diterabas
Revisi UU Polri seharusnya menyasar pembenahan internal ketimbang memperluas kewenangan.