Mochammad Fajar Nur
Mochammad Fajar Nur, seorang wartawan berita untuk Tirto.ID yang bergabung sejak Februari 2023. Mulai belajar menulis sejak di bangku perkuliahan pada 2016. Saya bertanggung jawab untuk melaporkan berita terbaru dengan informatif dan menarik bagi pembaca. Sehari-hari menghasilkan tulisan panjang disertai analisis, namun tetap mudah dipahami oleh pembaca. Gemar membaca buku-buku sastra dan esai sosial-kebudayaan. Menulis pada ranah isu kemanusiaan, kesehatan, kebudayaan, kebencanaan serta hukum.
Indeks Tulisan
Memperkokoh Ketahanan Pangan Jakarta Lewat Urban Farming
Program urban farming yang diinisiasi Pemprov DKI Jakarta diharapkan bisa mewujudkan kemandirian terhadap kebutuhan pangan warga.
Garuda Biru: Titik Didih Amarah Rakyat atas Pembegalan Demokrasi
Para elite jauh dari sikap negarawan dengan mempertontonkan secara vulgar akal-akalan politik mereka yang lancung.
Papan Nama Golkar DKI Dirusak Orang Tak Dikenal
DPD Golkar DKI belum berencana melaporkan peristiwa ini ke aparat kepolisian.
Anak Korban KDRT Berhak Pulih dan Meniti Masa Depan
Anak korban KDRT berhak mendapatkan pemulihan dan perhatian maksimal dari orang dewasa, juga pemangku kebijakan.
Kebut Revisi UU Pilkada, DPR Beri Contoh Buruk dalam Berhukum
Manuver DPR akali Putusan MK Nomor 60/2024 dengan kebut revisi UU Pilkada berpotensi timbulkan ketidakpastian hukum.
Badan Gizi Nasional Seyogianya Jangan Cuma Urus Janji Kampanye
Harapan besar yang melampaui sekadar janji kampanye untuk Badan Gizi Nasional termaktub dalam tugas utama pembentukan lembaga ini: pemenuhan gizi nasional.
PKS & Gelora Satu Kolam di Jakarta: Pragmatis atau Rekonsiliasi?
Sifat alamiah politisi adalah pragmatis, artinya yang menyatukan atau memisahkan politik adalah kepentingan, termasuk PKS dan Partai Gelora.
Hentikan Kasus Perundungan PPDS, Pasien Dapat Kena Getahnya
Kementerian Kesehatan menegaskan terus berupaya menyelesaikan laporan perundungan yang masuk.
Puan Suarakan Perempuan Hebat, tapi RUU PPRT kok Jalan di Tempat
RUU PPRT sudah hampir 20 tahun mondar-mandir di Senayan, tapi prosesnya masih saja jalan ditempat.
Gerbong Besar KIM Plus Buat Banteng PDIP Mati Kutu di Pilkada
Kunto memandang ada andil Jokowi dalam upaya penjegalan PDIP di Pilkada 2024 meski tak tampak dengan gamblang.
Pencatutan KTP untuk Dharma-Kun Masalah Serius & Langgar Hukum
Pencatutan KTP untuk mendukung paslon independen mengindikasikan ada praktik penggelapan dan ketidakjujuran dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
4 Kali Minta Maaf saat Pidato, Jokowi Akui Belum Sesuai Harapan
Sebanyak empat kali Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengucapkan permohonan maaf dalam pidatonya.
Jokowi Banggakan KUHP Baru: Upaya Modernisasi Hukum Indonesia
Presiden Jokowi mengatakan KUHP baru merupakan upaya memodernisasi hukum di Indonesia.
Puan Kritik Pemilu 2024: Semua Dilakukan untuk Dapat Suara
Puan Maharani menilai Pemilu 2024 harus menjadi kritik dan otokritik bagi seluruh pihak.
Ketua MPR Desak Bentuk Matra Keempat TNI untuk Keamanan Siber
Bamsoet mendesak pembentukan matra keempat TNI bidang siber untuk memperkuat ketahanan siber Indonesia dalam sidang tahunan MPR RI.
Kolonialisme Bukan Soal Bangunan, tapi Mentalitas & Tindakan
Presiden Jokowi menegaskan pembangunan istana baru di IKN akan menjadi pencapaian tersendiri bagi bangsa Indonesia.
Duduk Perkara Aturan Diskriminatif BPIP soal Hijab Paskibraka
BPIP akhirnya meminta maaf dan mengizinkan Paskibraka perempuan mengenakan hijab saat upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih.
10 Tahun Jokowi: Penuntasan Kasus HAM Berat Hanya Omong Kosong
Janji Jokowi menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat cuma omong kosong.
Politik Sandera: Ketika Hukum Jadi Alat Gebuk, Demokrasi Ambruk
Yang semestinya dijunjung adalah prinsip politiae legius non leges politii adoptandae—politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.
Kebebasan Sipil Semakin Kedodoran selama 10 Tahun Era Jokowi
Isnur menyatakan Jokowi merupakan pemimpin yang membuat ruang kebebasan sipil menuju kembali ke dalam ruang yang tertutup.