Mochammad Fajar Nur
Mochammad Fajar Nur, seorang wartawan berita untuk Tirto.ID yang bergabung sejak Februari 2023. Mulai belajar menulis sejak di bangku perkuliahan pada 2016. Saya bertanggung jawab untuk melaporkan berita terbaru dengan informatif dan menarik bagi pembaca. Sehari-hari menghasilkan tulisan panjang disertai analisis, namun tetap mudah dipahami oleh pembaca. Gemar membaca buku-buku sastra dan esai sosial-kebudayaan. Menulis pada ranah isu kemanusiaan, kesehatan, kebudayaan, kebencanaan serta hukum.
Indeks Tulisan
Kejanggalan Sikap Airlangga Mundur Mendadak dari Ketum Golkar
Ada gelagat aneh dari bahasa tubuh Airlangga dalam video pengunduran diri tersebut, menurut ahli komunikasi politik.
10 Tahun Jokowi: Nawacita Tinggal Cerita, 2 Periode Penuh Drama
Zaenur menilai Nawacita gagal diwujudkan sebab penegakan hukum yang semakin lemah serta integritas lembaga antirasuah kian hancur.
Pilkada Didominasi Konsensus Elite, Rakyat Cuma dapat Ampas
Elite parpol cenderung memilih calon kepala daerah yang bisa melindungi atau memperkuat posisi mereka.
Mencegah Kekerasan Berulang di Tempat Penitipan Anak
Kekerasan terhadap anak di tempat penitipan menjadi bentuk keteledoran pemerintah karena lemah dalam pengawasan.
Mudarat Raibnya Sanksi Diskualifikasi Soal Laporan Dana Kampanye
Menghapus sanksi diskualifikasi bagi calon kepala daerah sama saja jalan mundur untuk penyelenggaraan pilkada yang bersih dari dana kotor.
Boros Biaya HUT Kemerdekaan RI di IKN Bukan Perkara Sepele
Moeldoko menegaskan ongkos yang mahal tak jadi soal demi merayakan peringatan hari kemerdekaan.
Menagih Janji Pemerintah Mempermudah Pendirian Rumah Ibadah
Pendirian rumah ibadah di Indonesia kerap memantik polemik bahkan konflik. Persoalan mayoritas-minoritas harus ditengahi sungguh-sungguh oleh pemerintah.
Kesalahan 10 Tahun Jokowi Tak Akan Pudar Hanya dengan Minta Maaf
Presiden adalah jabatan publik, tidak bisa menyelesaikan masalah hanya dengan permohonan maaf secara lisan. Tapi harus dipertanggungjawabkan secara jabatan.
Kritik Beruntun ke Pemerintahan Jokowi, Bu Mega Ke Mana Aja?
PDIP tidak segan menyampaikan kritik jika gelagat kekuasaan keluar dari spektrum yang telah ditentukan.
Kemenkes: Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Remaja yang Menikah
Siti Nadia Tarmizi, menuturkan aturan lebih lanjut soal penyediaan alat kontrasepsi akan diatur lewat peraturan Menteri Kesehatan mendatang.
Kontroversi Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Siswa dan Remaja
Kemenkes menepis anggapan bahwa pemerintah akan membagikan alat kontrasepsi secara serampangan kepada siswa sekolah.
Mimpi Khofifah, Ingin Jatim Jadi Referensi Rekonsiliasi Nasional
Pada pertaruhan yang kesekian kalinya di Pilgub Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa percaya bahwa provinsi ini bisa jadi referensi rekonsiliasi nasional.
Nilai Pemberantasan Korupsi Jeblok, Masih Adakah Harapan Itu?
Momen rekrutmen Calon Pimpinan dan Dewas KPK bisa jadi secercah harapan bagi masyarakat. Mereka menginginkan pimpinan KPK yang berintegritas dan independen.
Menanti Komitmen Pemerintah Menggratiskan Sekolah Swasta
Pemerintah harus taat pada mandat konstitusi yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar bagi warga.
Program Makan Bergizi Gratis Populer, tapi Dianggap Tak Urgen
Survei Kawula17 menyebut program makan bergizi gratis populer, tapi masyarakat belum sepenuhnya mendukung karena dianggap tidak urgen.
Kampanye Pilkada di Kampus Tak Masalah, Asal Jangan Partisan!
Menghapus larangan kampanye Pilkada di kampus justru lebih banyak memberikan hal positif bagi edukasi politik dan partisipasi kaum muda.
Pejabat Asal Njeplak Cuma Bikin Gaduh dan Tak Benahi Masalah
Kalau penyanyi harus terus-menerus berlatih vokal, maka pejabat publik harus terus berlatih komunikasi publik yang efektif, jangan asal ngomong.
Menyoal Influencer ke IKN: Demi Transparansi atau Bangun Opini?
Penggunaan jasa pesohor untuk diseminasi program pemerintah rawan pemborosan anggaran dan tidak netral.
Golden Visa hingga HGU IKN, Ramah Konglomerat Abai Nasib Rakyat
Khawatir tak dapat investor, pemerintah akhirnya mengobral tanah kepada WNA dan konglomerat. Nasib rakyat kecil kian terabaikan.
Buruk Rupa Penanganan Kasus TPKS: Bela Korban, Jadi Tersangka
Polda DIY dinilai serampangan menganulir hak impunitas advokat sebagaimana diatur dalam UU 18/2003 tentang Advokat.