Masuk tirto.id
Faesal Mubarok
Faesal Mubarok adalah seorang jurnalis yang telah bekerja di Tirto.ID sejak September 2023. Ia aktif membahas isu-isu yang menarik perhatian seperti ekonomi, sosial dan kebijakan publik. Selain itu, ia berpengalaman sebagai jurnalis di detik.com. Ia memiliki ketertarikan dalam membaca dan menulis, yang mana dalam setiap tulisannya, ia akan memakai bahasa yang mudah dipahami.
Indeks Tulisan
Kemenkeu Akui Peretasan PDNS Mengganggu Data Layanan Pajak
Secara spesifik, gangguan PDNS membuat layanan registrasi NPWP secara daring PT Penanaman Modal Asing (PMA), termasuk wajib pajak orang asing, terdampak.
Menkeu: Rupiah Alami Tekanan hingga Melemah 6,58 Persen
Menurut Sri Mulyani, pergerakan nilai tukar rupiah menembus Rp16.431 per dolar AS pada Mei 2024.
Penarikan Utang Tembus Rp132,2 Triliun hingga Mei 2024
Sri Mulyani Indrawati mencatat pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp132,2 triliun hingga Mei 2024.
Sri Mulyani: Pembangunan IKN Habiskan Rp5,5 Triliun per Mei 2024
Total anggaran yang disalurkan untuk pembangunan IKN dari 2022 hingga 2024 mencapai Rp72,5 triliun.
Sri Mulyani Ungkap Penyebab APBN Mei 2024 Defisit Rp21,8 T
Sri Mulyani menjelaskan angka keseimbangan primer masih membukukan kinerja positif atau surplus Rp184,2 triliun.
Enam BUMN Terancam Dibubarkan, Berikut Daftarnya
Danareksa menyebut 4 perusahaan memiliki peluang kembali bangkit dan 6 perusahaan kemungkinan akan dihentikan.
MKD Akan Panggil PPATK Bahas Data Anggota DPR Pemain Judi Online
MKD akan memanggil PPATK untuk membahas temuan data 1.000 anggota DPR hingga DPRD yang diduga melakukan judi online.
Pemerintah Diminta Awasi Operasional Pabrik Tekstil dari Cina
Waketum Kadin menekankan agar pabrik tekstil asal Cina menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal.
Bappenas Akui Kemiskinan Belum Membaik di Daerah Sektor Tambang
Provinsi dengan sektor pertambangan yang masih memiliki masalah kemiskinan seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.
PPATK Catat Perputaran Uang Pemilu Mencapai Rp80 Triliun
Transaksi perputaran uang dari partai politik hingga pejabat aktif mencapai Rp80,1 triliun.
