Fadiyah

Proses pemilihan pengganti Syafri Adnan sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan masih menunggu penerbitan SK Presiden. 

Syafri Adnan Baharuddin berdalih memiliki hubungan khusus dengan RA. Namun, RA membantah klaim mantan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Dewas BPJS-TK tidak berusaha melindungi Syafri Adnan Baharuddin yang saat ini berstatus sebagai terduga pelaku pencabulan.

Dewan Pengawas BPJS TK mendukung agar kasus pelecehan seksual ini dapat segera selesai melalui proses hukum.

DPRD DKI menyetujui anggaran revitalisasi taman tanpa tahu detail konsepnya. Fitra menyebut ini 'penyakit' legislatif sejak lama.

Bawaslu akan mengeluarkan putusan terkait kasus salam dua jari Anies Baswedan di acara Gerindra pada Jumat besok.

Pemerintah dikritik oleh Walhi terkait dengan konflik agraria yang tidak juga dicari solusinya.

Anies Baswedan memastikan kontraktor atau pihak yang membuang pasir diduga mengandung limbah B3 ini bakal diproses hukum.

DKI kemarin ditanya, apakah DKI siap untuk memegang kendali pengelolaan transportasi di DKI. Secara prinsip DKI siap.

Anies menyatakan draf peraturan tentang pembatasan kantong plastik belum disahkan karena sejumlah isinya masih direvisi.  

Pemprov DKI Jakarta mengaku menerima banyak keluhan dari warga untuk binatang-binatang yang tidak dirawat di lingkungannya.

Pemprov DKI Jakarta akan menggandeng KLHK untuk memproses kasus pembuangan limbah B3 di Marunda secara hukum. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta Walhi untuk memperhatikan jalannya pemberian izin pengelolaan sawit kepada PT Sebuku Inti Plantation, di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain razia oleh dinas, pengendalian kucing juga dilakukan oleh komunitas.

Meski rajin bagi-bagi sertifikat tanah pemerintah dianggap belum melakukan reforma agraria. Konflik agraria yang terjadi pada 2018 mencapai 300 kasus di 16 provinsi.

Pemerintah telah menetapkan penundaan perizinan sawit pada 19 September 2018 melalui Moratorium Sawit, tapi KLHK justru melepaskan pelepasan lahan untuk sawit.

Lembaga pemulihan di Indonesia tidak bekerja. Dalam banyak kasus, ketiga lembaga ini justru semakin melanggar hak rakyat yang sudah dilanggar.

Menurut Ratna, sejumlah syarat yang terdapat dalam undang-undang membuat kasus kekerasan seksual sulit dibuktikan.

"Butuh hukum perlindungan [kekerasan seksual] yang kuat. UU ini akan jadi prioritas kami jika terpilih," kata Dara

"Ini tawaran dari kami ya Mbak RA. Kami PSI menawarkan bisa kerja di PSI mungkin," kata Dara Adinda