Fadiyah

Manajemen Apartemen Green Pramuka City membantah pernyataan pihak Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya terkait adanya kriminalisasi penghuni apartemen.

Pengoperasionalan MRT dilakukan secara bertahap mulai 12 Maret hingga 24 Maret 2019. Setelah 24 Maret, masyarakat bisa menggunakannya secara luas.

Penarikan iuran lingkungan oleh pengembang tidak dilakukan transparan, sehingga menciptakan 'hukum rimba' dalam prosesnya.

MRT Jakarta segera beroperasi, saat ini perkembangan proyek sudah mencapai 99,06 persen. Rencananya diluncurkan pada 24 Maret mendatang.

Ombudsman mencatat para penghuni rusun dan apartemen di Jakarta masih menemui beragam masalah. Dari 20 jenis aduan penghuni, 8 terkait konflik dengan pengembang.  

Anies menyatakan hingga hari ini belum menerima surat mengenai keputusan PKS dan Gerindra soal 2 nama Cawagub DKI. Padahal, Pemprov DKI sudah menyiapkan draf surat pengantar ke DPRD. 

Pertemuan Anies dan Sandiaga pada Rabu (27/2/2019) membahas seputar masalah pendidikan.

Pemprov DKI dan UI menandatangni nota kesepahaman atau MoU terkait masalah pendidikan, dan kesehatan.

Seleksi yang tertutup menyebabkan masyarakat tidak mengenal Cawagub DKI yang diajukan PKS.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan sedang melakukan proses ganti rugi terkait kasus penggusuran 473 rumah warga Petamburan pada tahun 1997.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Dwi Wahyu Daryoto, mengatakan bahwa LRT tetap bisa beroperasional untuk publik, sekali pun belum ada kepastian tarif.

Saya berkesempatan menjajal LRT, Selasa (26/2/2019), dari Rawamangun ke Kelapa Gading. Aspek teknis nyaris selesai.

FBR menyatakan menolak calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang berasal dari Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) karena tidak mengenalinya.

Lelang jabatan untuk posisi ketua dinas, eselon II, di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebutkan akan dimulai pada Senin (4/3/2019) depan.

Pemprov DKI menilai gugatan uji materi dari Real Estate Indonesia (REI) atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik masih belum detail.

Pemprov DKI Jakarta mengaku telah mengeluarkan demosi atau Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali kepada sejumlah pejabat eselon II yang jabatannya dirotasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan telah mengirimkan surat ke DPRD DKI untuk pengajuan pembahasan tarif LRT dan MRT.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menjelaskan masalah setiap pejabat di Eselon II yang diturunkan atau dicopot dari jabatannya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan demosi atau penurunan jabatan pejabat di eselon II, salah satunya terkait capaian program dan serapan anggaran.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengevaluasi para pejabat yang baru dirotasi setalah enam bulan masa pelantikan.