FBR Tolak Cawagub DKI dari PKS: Akibat Seleksi yang Tertutup

tirto.id - Spanduk berwarna hijau dengan tulisan berwarna putih sempat terpampang di depan Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019). Spanduk itu bertuliskan "Kite Menolak Wagub DKI Jakarta Dari PKS".

Pada bagian bawah spanduk itu terdapat tulisan dan logo Forum Betawi Rempug (FBR).

Ketua Umum FBR Luthfi Hakim mengkonfirmasi pemasangan spanduk dan ponolakan terhadap Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari PKS.

"Betul," jawab Luthfi singkat kepada reporter Tirto, Selasa (26/2/2019).

Luthfi hanya menyampaikan alasan penolakan Cawagub DKI dari PKS melalui pantun. "Beras kencur dicampur es. Dibelinya dekat terminal. Nyok tolak wagub Pekaes [PKS]. Sebab warga tidak kenal."

Cawagub DKI yang dimaksud FBR merujuk pada dua kader PKS yang lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Partai Gerindra dan PKS, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Selang sehari setelah pemasangan spanduk oleh FBR, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo langsung memberikan pernyataan. “Alhamdulillah, kami sudah berkomunikasi dengan saudara kami di FBR,” ujar Syakir saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (27/2/2019).

Syakir juga sangat yakin FBR mencintai PKS. “Insya Allah, nanti silaturahmi dengan FBR, dan juga ormas atau elemen lainnya, akan PKS lakukan."

Syakir mengatakan PKS saat ini fokus menyelesaikan urusan pemberkasan cawagub terlebih dahulu.

Seleksi Tak Pentingkan Warga

Penolakan terhadap cawagub yang diusung PKS dan Gerindra dinilai sebagai hal wajar. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin mengatakan salah satu permasalahannya adalah para cawagub tersebut tidak dikenal masyarakat.

“Harusnya disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat. Agar tidak terjadi penolakan seperti sekarang," kata Ujang kepada reporter Tirto, Rabu (27/2/2019).

Warga DKI memang tak dilibatkan dalam proses seleksi ini lantaran fit and proper test dan focus group discussion berlangsung tertutup.

Tertutupnya proses ini membuat publik tidak tahu apakah keputusan yang diambil dalam proses cawagub berdasarkan pada kapabilitas para calon atau permufakatan politik antarpartai semata.

"Kalau kita mau membangun demokrasi yang kuat, yang memiliki akuntabilitas terhadap publik, fit and proper test seharusnya terbuka,” tegas Ujang.

“Dengan itu, proses politik ini tidak akan berlarut-larut jika para elite di DKI memang berniat untuk membangun DKI," tambahnya.

Sedari awal, proses pemilihan pengganti Sandiaga ini diwarnai tarik ulur antara PKS dan Gerindra, selaku dua partai pengusung Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017.

Gerindra sebelumnya sempat mengusung M. Taufik buat menjadi pendamping Anies. Namun, rencana itu ditolak PKS dengan alasan kursi cawagub merupakan hak mereka. Polemik mencari pengganti Sandiaga ini berakhir dengan kesepakatan antara Gerindra-PKS yang memberikan jatah kursi wagub kepada PKS.

Kesepakatan itu diiringi syarat fit and proper test. Namun lagi-lagi, proses seleksi itu dilakukan berlarut-larut. PKS dan Gerindra beda pandangan soal konsep uji kelayakan dan kepatutan.

Akhirnya, uji kelayakan dan kepatutan baru bisa digelar akhir Januari lalu dan ditindaklanjuti dengan FGD. Kemudian dua kader PKS yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu dinyatakan lolos tes. Selanjutnya dua nama tersebut akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun Syakir Purnomo membantah PKS dan Gerindra tertutup dalam proes seleksi cawagub DKI. Ia mengatakan keterbukaan itu terlihat dari rilis yang disampaikan kepada awak media.

"Enggak tertutup, kok. Kan selesai kegiatan yang menjadi bagian dari fit and proper test biasanya kami menyampaikan rilis kepada rekan-rekan media," kata Syakir saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (7/2/2019).