Dwi Aditya Putra
Dwi Aditya Putra, adalah reporter (ekonomi dan bisnis) bekerja sejak Maret 2022 di TirtoID. Adit mengawali karier di salah satu kanal berita online di bawah perusahaan KLY Group (merdeka.com) selama hampir 4 tahun. Ia juga sudah mendapatkan sertifikasi jenjang Wartawan Muda dari Dewan Pers pada 30 Desember 2020.
Indeks Tulisan
Mengukur Ketahanan Fiskal RI di Tengah Tren Pelemahan Rupiah
Pemerintah perlu mewaspadai dampak pelemahan kurs rupiah ke harga energi, baik subsidi dan nonsubsidi.
Biaya Food Estate dari Investasi, Apakah Ada Investor yang Mau?
Ekonom menilai bahwa investor pasti akan pikir panjang jika ditawari investasi di proyek food estate yang rawan gagal.
Saat Angka Kemiskinan di Wilayah Penghasil Tambang Masih Tinggi
Fenomena tingkat kemiskinan di daerah tambang ini merupakan isu kompleks yang perlu diselesaikan secara holistik.
Utak-Atik Kebijakan Impor demi Selamatkan Industri Tekstil
Sejak Januari sampai awal Juni 2024, sebanyak 13.800 pekerja di industri tekstil kena PHK. Pemerintah mencoba mengutak-atik kebijakan untuk membendungnya.
Tantangan Berat APBN saat Anggaran Makan Siang Gratis Ketat
Aviliani mengatakan, dengan beratnya beban APBN 2205, maka tidak heran kebutuhan anggaran program Makan Bergizi Gratis dialokasikan bertahap Rp71 triliun.
Ironi SYL: Mengaku Miskin, tapi Royal ke Biduan & Kolega
Klaim SYL sebagai menteri miskin hanyalah upaya playing victim dan usaha sia-sia mengais simpati. Tak perlu digubris.
Jokowi Curhat soal Semrawut Izin Event, 10 Tahun ke Mana Saja?
Agus melihat masalah perizinan yang rumit ini sudah menjadi isu lama yang tidak pernah dilirik dan diatasi oleh pemerintah.
Kans MK Kabulkan Uji Materi UU Tapera: Tabungan Bukan Kewajiban
Charles mengatakan frasa "wajib iuran Tapera" bertentangan dengan konsep tabungan yang ranahnya adalah hak warga negara.
Gemerlap Malam Jaya Raya Jadi Hiburan Warga Jakarta
Perayaan HUT Kota Jakarta bak magnet bagi ribuan warga yang memadati kawasan Tugu Monas.
Bijak Kelola Keuangan & Investasi di Tengah Pelemahan Rupiah
Di luar dari investasi saham dan emas, instrumen lain yang bisa dipertimbangkan masyarakat adalah Surat Berharga Negara (SBN).
Ironi Peringkat Daya Saing RI: Investor Sepi, Pengangguran Naik
Bhima menuturkan faktanya sampai hari ini tidak ada kenaikan investasi yang lebih berkualitas di Indonesia meski peningkatan daya saing RI naik.
Acakadul Data Bansos & Ikhtiar Pemerintah Lewat Sistem Regsosek
Setelah berlarut-larut, data penerima bansos yang berantakan mulai dibenahi pemerintah lewat Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi. Kita tunggu hasilnya.
Menanti Kebijakan Serius Pemerintah Atasi Pelemahan Rupiah
Josua sebut jika tidak ada intervensi serius dari pemerintah, maka pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi pengaruhi sektor ekonomi yang impor bahan baku.
Jakarta Tetap Magnet Wisata, Kendati Tak Lagi Ibu Kota
Jakarta masih tetap menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Menurut data BPS, tingkat penghunian kamar hotel bintang Jakarta naik 0,95 persen.
Jerit Warga Kecil di Tengah Rencana Zulhas Naikkan HET Minyakita
Rencana Mendag Zulhas menaikkan HET Minyakita diprotes warga. Apalagi saat ini harga di pasaran sudah di atas HET.
Pengangguran Tinggi di Indonesia Buka Jalan untuk Kejahatan
Pengangguran yang disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor utama memicu meningkatnya angka kriminalitas.
Mendag Juga Harus Cari Solusi Atasi Badai PHK Pekerja Tekstil
Kemenko Perekonomian sebaiknya menengahi silang pendapat antara Kemendag & Kemenperin soal merosotnya produksi tekstil nasional.
Dipromosikan Sana Sini, IKN Belum Mampu Tarik Investor Asing
Proyek besar seperti IKN membutuhkan kepastian dan jaminan dari pemerintah. Jika itu luput, maka investasi akan seret, terutama pihak asing.
AI Bagai Pisau Bermata Dua: Memudahkan Pekerja dan Ancaman PHK
Bhima menilai kecerdasan buatan digunakan untuk software engineering juga mengancam praktik kerja jurnalis atau media massa.
Kominfo Endus Indikasi Perdagangan Orang di Kasus Judi Online
Kemenkominfo menemukan ada indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kasus judi online di Asia Tenggara.