Dimeitry Marilyn

Indeks Tulisan

Hukum
Selasa, 9 Mei 2017

Penahanan Ahok Tak Pengaruhi Birokrasi Pemprov DKI

Sebelumnya sudah ada banyak nama seperti mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, hingga mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho di Sumatera Utara. Kedua Gubernur itu langsung dipecat tidak hormat oleh Kementerian Dalam Negeri saat menjadi terpidana.
Hukum
Selasa, 9 Mei 2017

Pengamat: Meski Banding, Ahok Tidak Akan Bebas

Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, kans menang pada proses banding yang dilakukan Ahok sangt tipis.
Hukum
Senin, 8 Mei 2017

Pakar Hukum: Tidak Ada Sanksi Pembubaran Ormas di UU Ormas

Ronald Rofiandri menilai bahwa di dalam Undang-Undang Ormas tidak ada sanksi pembubaran terhadap ormas.
Hukum
Senin, 8 Mei 2017

Sidang e-KTP, Hotma Dicecar Soal Pertemuannya dengan Setnov

Pengacara Hotma Sitompul menyebut dicecar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Basir terkait pertemuannya dengan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto 2009-2014 dalam pembahasan proyek e-KTP.
Hukum
Senin, 8 Mei 2017

Hotma Kembalikan Uang 400 Dolar AS Terkait Kasus e-KTP

Hotma mengaku telah mengembalikan honor sebesar 400 ribu dan Rp 150 juta  ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sosial Budaya
Jumat, 5 Mei 2017

Setelah Ahok & Polri, Giliran KPK Dibanjiri Karangan Bunga

Anggota Pekat IB DPP DKI Jakarta, Hidayat mengatakan alasan pihaknya mengirimkan 13 karangan bunga itu adalah sebagai bentuk dukungan kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Hukum
Kamis, 4 Mei 2017

Eks Dirut PNRI Sebut Harga Satuan Kepingan e-KTP Rp16 ribu

Awalnya Isnu mengaku tidak mengetahui kronologi penetapan harga itu. Namun, setelah dipancing JPU KPK terkait dengan adanya dugaan mark up harga Rp7 ribu rupiah setiap kepingnya. Isnu pun menjawab.
Hukum
Kamis, 4 Mei 2017

Dirut PNRI Sebut Ada Rekening Bersama Konsorsium e-KTP

Isnu saat itu yakin pihak konsorsium tidak akan dibohongi oleh panitia e-KTP. Sebab, ada rekening bersama antara anggota perusahaan yang tergabung pada konsorsium PNRI.
Hukum
Kamis, 4 Mei 2017

Mantan Dirut PNRI Sebut 9 Kali Ubah Perjanjian Proyek e-KTP

Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya menyebut ada penambahan atau perubahan isi dalam perjanjian proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) sebanyak 9 kali.
Hukum
Kamis, 4 Mei 2017

Tak Capai Target, PNRI Diragukan Bisa Kerjakan Proyek e-KTP

Pemenang tender proyek e-KTP Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) diragukan kompetensinya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tak bisa menggarap proyek e-KTP.