Indeks Tulisan
Penahanan Ahok Tak Pengaruhi Birokrasi Pemprov DKI
Sebelumnya sudah ada banyak nama seperti mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, hingga mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho di Sumatera Utara. Kedua Gubernur itu langsung dipecat tidak hormat oleh Kementerian Dalam Negeri saat menjadi terpidana.
Pengamat: Meski Banding, Ahok Tidak Akan Bebas
Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, kans menang pada proses banding yang dilakukan Ahok sangt tipis.
Pakar Hukum: Tidak Ada Sanksi Pembubaran Ormas di UU Ormas
Ronald Rofiandri menilai bahwa di dalam Undang-Undang Ormas tidak ada sanksi pembubaran terhadap ormas.
Sidang e-KTP, Hotma Dicecar Soal Pertemuannya dengan Setnov
Pengacara Hotma Sitompul menyebut dicecar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Basir terkait pertemuannya dengan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto 2009-2014 dalam pembahasan proyek e-KTP.
Hotma Kembalikan Uang 400 Dolar AS Terkait Kasus e-KTP
Hotma mengaku telah mengembalikan honor sebesar 400 ribu dan Rp 150 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setelah Ahok & Polri, Giliran KPK Dibanjiri Karangan Bunga
Anggota Pekat IB DPP DKI Jakarta, Hidayat mengatakan alasan pihaknya mengirimkan 13 karangan bunga itu adalah sebagai bentuk dukungan kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Eks Dirut PNRI Sebut Harga Satuan Kepingan e-KTP Rp16 ribu
Awalnya Isnu mengaku tidak mengetahui kronologi penetapan harga itu. Namun, setelah dipancing JPU KPK terkait dengan adanya dugaan mark up harga Rp7 ribu rupiah setiap kepingnya. Isnu pun menjawab.
Dirut PNRI Sebut Ada Rekening Bersama Konsorsium e-KTP
Isnu saat itu yakin pihak konsorsium tidak akan dibohongi oleh panitia e-KTP. Sebab, ada rekening bersama antara anggota perusahaan yang tergabung pada konsorsium PNRI.
Mantan Dirut PNRI Sebut 9 Kali Ubah Perjanjian Proyek e-KTP
Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya menyebut ada penambahan atau perubahan isi dalam perjanjian proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) sebanyak 9 kali.
Tak Capai Target, PNRI Diragukan Bisa Kerjakan Proyek e-KTP
Pemenang tender proyek e-KTP Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) diragukan kompetensinya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tak bisa menggarap proyek e-KTP.
Masuk tirto.id








