Indeks Tulisan
Menjaga Kegiatan Rohis Sekolah dari Radikalisme
Ideologi anti-kebhinekaan telah masuk ke berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat Indonesia termasuk dalam aspek pendidikan.

Otak-atik APBD-P demi Realisasi Janji Anies-Sandi
Anies-Sandiaga ingin 100 hari program pemerintahan mereka berjalan lancar. Mereka berharap banyak agar program-program tersebut bisa disisipkan dalam APBD-Perubahan yang Pergubnya diteken oleh Plt Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
Jubir HTI Sebut Pemerintah Rugi Kalau Bubarkan Organisasinya
Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memperingatkan rencana pembubaran HTI bisa merusak citra pemerintahan Joko Widodo. Alasan dia, pemerintah bisa dianggap bersikap anti-Ormas Islam bila membubarkan HTI.
Maarif Institute Minta Gerakan HTI di Kampus Diwaspadai
Maarif Institute menyayangkan adanya transfer ideologi kekerasan HTI yang dilakukan terhadap lingkungan sekitarnya terutama di lingkungan pendidikan seperti sekolah dan kampus-kampus.

Humas Istiqlal Harap Jokowi Bisa Salat Tarawih Bersama
Abu berharap, Jokowi bisa hadir di minggu pertama bulan Ramadan untuk bisa melakukan ibadah bersama dengan umat Muslim lainnya di Masjid Istiqlal.
Djarot Sebut Mahasiswa Penerima KJMU Diberi Rp18 Juta
Setiap mahasiswa yang menerima KJMU dalam setiap tahunnya akan mendapatkan tunjangan sebesar 18 juta setiap tahun. Program tersebut sudah dimulai sejak tahun 2016 dengan 594 peserta.
Undang-Undang Pemilu Harus Fasilitasi Difabel dan Perempuan
Heppy mengatakan bahwa UU Pemilu sebelumnya sudah secara tegas mengatakan pentingnya alat bantu bagi disabilitas, namun sayangnya, selama ini alat bantu tersebut belum secara menyeluruh diberikan kepada penyandang disabilitas, tetapi baru sekadar disabilitas tunanetra.
Penyelesaian Pembahasan RUU Pemilu 2019 Kembali Molor
Atas keterlambatan itu, DPR mengklaim masih banyak isu krusial yang harus dibahas seperti metode pemberian suara, penambahan jumlah kursi DPR, parliamentary threshold, presidential treshold, dana saksi, dan desain lembaga penyelenggara Pemilu.
Pro-Kontra Penghapusan Pasal Penodaan Agama
Ada aspirasi agar pasal penodaan agama direvisi sehingga jelas batas-batas antara tindakan penodaan agama dan bukan penodaan agama.
Aktivis 98 Tolak Pasal Penistaan Agama
KA KBUI mengecam vonis pidana penistaan agama atas Ahok dan terpidana lainnya, termasuk menolak penggunaan pasal penistaan agama pasal 156 dan 156a KUHP. Menurut mereka, UU pencegahan penodaan agama tersebut merupakan produk hukum yang melanggar HAM, juga nilai-nilai keberagaman Indonesia.
Masuk tirto.id







