Auliya Umayna Andani

Indeks Tulisan

Hukum
Senin, 24 Nov 2025

KPK Nilai Akuntansi Forensiknya Berwenang Hitung Kerugian Negara

Budi menuturkan, AF KPK telah melakukan banyak penghitungan kerugian negara pada kasus lainnya dan hasilnya diterima oleh majelis hakim di persidangan.
Hukum
Senin, 24 Nov 2025

KPK Minta Direksi BUMN Tak Ragu Ambil Keputusan Bisnis

KPK menegaskan aksi korporasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip business judgement rule.
Hukum
Senin, 24 Nov 2025

KPK Tegaskan Ira Puspa dkk Rugikan Negara Rp1,25 T di Kasus ASDP

KPK menepis banyaknya narasi yang menyebut salah satu terdakwa yaitu Ira Puspadewi tak bersalah dalam perkara ASDP karena tidak menerima keuntungan.
Hukum
Senin, 24 Nov 2025

Rudy Tanoe Ajukan Lagi Praperadilan atas Penetapan Tersangka

Rudy Tanoe pernah mengajukan praperadilan untuk menguji sah tidaknya KPK menetapkan tersangka dugaan korupsi penyaluran bansos, namun ditolak hakim.
Hukum
Sabtu, 22 Nov 2025

Maam Taplo KKB Pembunuh Nakes di Kiwirok Ditangkap, 4 Tahun DPO

Maam juga melakukan pembakaran fasilitas umum di Kiwirok, seperti Bank Papua, puskesmas, pasar, perumahan puskesmas, dan kantor distrik.
Hukum
Sabtu, 22 Nov 2025

Komnas HAM Periksa Muchdi Purwoprandjono Terkait Kasus Munir

Muchdi Pr pernah jadi tersangka dan diadili di PN Jaksel dengan dakwaan pembunuhan berencana atau turut serta melakukan pembunuhan terhadap Munir.
Politik
Sabtu, 22 Nov 2025

Temu Virtual Prabowo-Starmer Bahas Keamanan Laut hingga Beasiswa

Prabowo dan Starmer juga menyinggung soal perkembangan situasi di Gaza, Palestina.
Hukum
Sabtu, 22 Nov 2025

Polisi Tangkap 5 Penganiaya Remaja di Jatiasih, 1 Masih DPO

Kelima pelaku yang tertangkap terdiri dari 2 perempuan berinisial VK dan DPK, serta 3 laki-laki berinisial R, ANO, dan MZF.
Politik
Sabtu, 22 Nov 2025

KPK Umumkan 33 Calon Pejabat JPT Lolos Tahap Selanjutnya

Tahapan seleksi selanjutnya adalah asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural, serta tes kesehatan fisik dan kesehatan jiwa.
Hukum
Sabtu, 22 Nov 2025

Komnas HAM Temukan 5 Ketentuan KUHAP Berpotensi Langgar HAM

Mekanisme praperadilan yang diatur dalam KUHAP belum mencerminkan keresahan publik.