Alfian Putra Abdi

Data pribadi berupa nomor induk kependudukan, nomor rekening, dan nama ibu kandung.

Beberapa pihak menilai penghargaan Jokowi untuk para hakim MK adalah intervensi. Hakim pun diminta mengembalikan itu.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menegaskan pelaporan dugaan korupsi dilindungi konstitusi, yakni UU Tindak Pidana Korupsi.

KPK melakukan pemeriksaan terhadap politisi PPP Nizar Dahlan terkait dugaan gratifikasi Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa.

Kedatangan Rizieq di Indonesia disambut sejumlah tokoh politik dan pimpinan partai.

PKBM Negeri 24 di Jakarta Barat kondisi bangunan memprihatinkan, fasilitas minim dan gaji pengajarnya juga tak layak.

Suharno, bekerja sebagai badut sejak hampir 30 tahun lalu, hancur dihantam pandemi. Tapi toh ia berusaha tetap hidup dengan mencari uang dari tempat lain.

Dewas KPK menilai tak ada pelanggaran kode etik Ketua Firli Bahuri dan Deputi Penindakan Karyoto dalam OTT Universitas Negeri Jakarta.

Satu lagi pegawai KPK mundur karena tak sepakat dengan revisi UU KPK tahun lalu.

KPK belum memperoleh dokumen perkara Djoko Tjandra meski sudah dua kali meminta kepada Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai kualitas komunikasi Ketua KPK Firli Bahuri buruk lantaran sesumbar akan ada penangkapan dua kepala daerah.

Menteri yang merangkap jabatan sebagai fungsionaris partai akan selalu rawan terlibat konflik kepentingan. Presiden diminta mempertimbagkan itu.

Menurut Firli penangkapan sebagai metode memberantas korupsi yang selama ini dilakukan KPK dinilai tidak efektif.

Firli berencana penahanan dua kepala daerah tanpa bilang menyebut kasus.

Para saksi digali pengetahuannya terkait dengan tahapan perencanaan anggaran proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 TA 2015 di Kabupaten Mimika.

Keroncong Tugu bertahan di saat pandemi Corona, sebagaimana mereka bertahan melintasi zaman sejak dulu kala.

Persepsi tersebut dipengaruhi penanganan COVID-19 yang terkait bantuan ekonomi langsung.

UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja yang diteken Presiden Jokowi memiliki daftar kejanggalan dalam isi pasal-pasalnya, termasuk kesalahan redaksional.

Djoko Tjandra didakwa menyuap dan bermufakat jahat agar bebas tanpa menjalani penjara.

Djoko Tjandra menyuap Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte agar namanya dihapus dari daftar pencarian orang.