Alfian Putra Abdi

Indeks Tulisan

Hukum
Rabu, 28 Juli 2021

Vonis Djoko Tjandra Dipangkas 1 Tahun di Kasus Red Notice

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis Djoko Tjandra 1 tahun menjadi 3 tahun dan 6 bulan dari 4 tahun dan 6 bulan.
Hukum
Rabu, 28 Juli 2021

Eks Mensos Juliari Dituntut 11 Tahun Penjara & Hak Politik Dicabut

Eks Mensos Juliari dituntut hukuman penjara 11 tahun dan membayar uang ganti sebesar Rp14,5 miliar serta hak politiknya dicabut.
Hukum
Rabu, 28 Juli 2021

Eks Mensos Juliari Jalani Sidang Tuntutan Korupsi Bansos Hari Ini

Eks Mensos Juliari akan menjalani sidang tuntutan kasus korupsi bansos COVID-19 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/7/2021).
Kesehatan
Rabu, 28 Juli 2021

Sertifikat Vaksin jadi Syarat Masuk Mal saat Vaksinasi Belum Merata

Sertifikat vaksin akan jadi syarat masuk mal atau pusat perbelanjaan. Bagaimana dengan mereka yang punya komorbid?
Hukum
Rabu, 28 Juli 2021

Formasi Hakim Berubah, MA Jadwal Ulang Sidang PK Setya Novanto

Mahkamah Agung belum menentukan jadwal sidang PK yang diajukan terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto.
Kesehatan
Selasa, 27 Juli 2021

Anggota DPR Positif COVID-19 dapat Fasilitas Isoman di Hotel

Anggota DPR & pegawai DPR yang positif COVID-19 akan mendapatkan paket isoman tujuh malam di hotel berbintang dengan fasilitas istimewa.
Hukum
Selasa, 27 Juli 2021

Guru Besar Desak KPK Patuhi Rekomendasi Ombudsman soal TWK Pegawai

KPK dinilai sudah sepatutnya melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI soal TWK pegawai sesuai amanat UU Ombudsman.
Pendidikan
Senin, 26 Juli 2021

Statuta UI yang Bolehkan Rektor Rangkap Jabatan Dinilai Cacat Hukum

Dewan Guru Besar UI menilai Statuta UI yang membolehkan rektor rangkat jabatan telah cacat  cacat formil dan materiil.
Hukum
Senin, 26 Juli 2021

KPK Pastikan Segera Periksa Anies di Korupsi Rumah DP 0 Rupiah

Pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan oleh KPK masih menunggu perkembangan penyidikan dugaan korupsi rumah DP 0 Rupiah.
Politik
Senin, 26 Juli 2021

Statuta Baru UI Rawan Politisasi, Political Review: Perlu Direvisi

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin, revisi statuta UI harus dikembalikan ke PP 68/2013.