Fransiskus Adryanto Pratama
Fransiskus Adryanto Pratama menjadi bagian dari redaksi Tirto.id sejak Februari 2023. Saat ini, ia meliput isu politik dan hukum. Sebelumnya, ia sempat bekerja di JPNN.com selama 2,5 tahun sebagai reporter.
Indeks Tulisan
Punya Golden Ticket, PKB Siap Bikin Poros Sendiri Lawan Khofifah
Menurut Syaiful Huda, mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar, masuk radar untuk diusung PKB dalam Pilkada.
Logika Salah Kaprah DPR RI soal Gagasan Politik Uang Dilegalkan
Politik uang itu praktik kompleks, dan memberantasnya butuh komitmen elite politik, pendidikan pemilih dan penegakan hukum yang konsisten dan solid.
Revisi UU Penyiaran Rawan Mengancam Kreativitas Kreator Konten
Draf Revisi UU Penyiaran memuat pasal yang rawan mengekang kebebasan dan kreativitas kreator konten.
Menkes: Tidak Ada Rencana Ubah Iuran BPJS Kesehatan di 2024
Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah belum berencana mengubah iuran BPJS Kesehatan 2024.
Larangan Jurnalisme Investigasi Bakal Hambat Pencegahan Korupsi
Koalisi Masyarakat Sipil menilai larangan media menayangkan konten atau siaran eksklusif jurnalisme investigasi menghambat pencegahan korupsi.
Demokrat Tak Setuju Politik Uang Dilegalkan dalam PKPU
Demokrat khawatir melegalisasikan politik uang akan merusak demokrasi.
Baleg Desak Pimpinan DPR Paripurnakan RUU Kementerian Negara
Semua fraksi di Baleg DPR menyatakan setuju RUU Kementerian Negara menjadi usulan insiatif DPR.
DPR akan Panggil Nadiem Makarim Bahas UKT Perguruan Tinggi Besok
DPR akan memanggil Nadiem Makarim, untuk membahas kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi, Jumat (17/5/2024) besok.
Baleg Sepakat RUU Kementerian Negara jadi Usulan Inisiatif DPR
Supratman mengetuk palu tanda RUU Kementerian Negara disahkan menjadi usulan inisiatif DPR.
Sayap-Sayap Patah Kebebasan Pers Menguar dari Gedung Parlemen
Jika pers dianggap separuh benar separuh salah, maka mediasi lewat Dewan Pers. Tunjukkan fakta yang dianggap keliru. Kalau cuma nuduh, namanya omong kosong.
Dikritik DPR Suka Pakai Jet Pribadi, KPU: Monitoring Logistik
DPR RI ramai-ramai menyoroti gaya hidup mewah KPU, seperti penggunaan jet pribadi saat pelaksanaan Pemilu 2024.
Debat KPU dan DPR soal Rencana Pemakaian Sirekap di Pilkada 2024
KPU berencana akan kembali menggunakan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Mendagri: PJ Kepala Daerah yang Maju Pilkada Wajib Mundur
Tito Karnavian memastikan Penjabat Kepala Daerah yang maju dalam Pilkada 2024 diwajibkan mundur dari jabatannya.
Politikus PDIP Sebut 70 Persen Komisioner KPU Tak Berintegritas
Menurut Junimart Girsang, 70 persen komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa bekerja dengan baik dan tidak memiliki integritas.
Anggota Komisi II DPR RI Usul Penyelenggara Pemilu dari Parpol
Ongku Parmonangan mengusulkan penyelenggara pemilu berasal dari partai politik agar biaya lebih murah dan tak harus independen.
DPR Sebut Bawaslu Macan Ompong karena Gakkumdu Tak Berfungsi
Politikus Demokrat juga mempersoalkan kinerja DKPP yang hanya memberikan teguran keras ke Ketua KPU padahal kerap melanggar etika.
Pimpinan Komisi II DPR Tolak Usulan Soal Melegalkan Politik Uang
Menurut Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mereka anti moral hazard pemilu, anti money politics, sehingga tidak melegalkan politik uang.
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada
Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang belum dilantik harus bersedia mengundurkan diri bila maju Pilkada 2024.
Anggota Komisi II DPR Minta Politik Uang Dilegalkan dalam PKPU
Hugua mengusulkan agar politik uang dilegalkan dalam PKPU dengan batasan tertentu.
DPR: RUU Penyiaran Meminimalkan Dampak Jurnalisme Investigatif
DPR mengklaim larangan media menayangkan konten atau siaran eksklusif jurnalisme investigasi untuk meminimalkan dampak dari produk tersebut.