tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau masyarakat Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 mendatang dapat bersikap tertib dan bertanggung jawab atas fasilitas yang dibangun negara. Dengan begitu, kerusakan Stadion GBK usai final Piala Presiden tidak terulang lagi.
Partai final Piala Presiden 2018 yang mempertandingkan Persija Jakarta versus Bali United memang menyisakan kerusakan di beberapa bagian stadion. Salah satunya, pagar pembatas antara penonton dan lapangan yang hancur setelah suporter memaksa masuk.
"Peringatan dan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga. Besok kita akan adakan event lebih besar, maka kita harus jagalah fasilitas yang sudah dibangun," ujar Jusuf Kalla (JK) di Gedung INASGOC Jakarta, Senin (19/2/2018).
Ajang olahraga regional Asia tahun ini berlangsung pada 18 Agustus – 2 September 2018 di Jakarta dan Palembang. JK juga memastikan seluruh pekerjaan untuk persiapan Asian Games 2018 ini dapat rampung dua bulan sebelum perhelatan dimulai.
"Enggak seperti di Brazil, beberapa minggu sebelum pembukaan mereka masih kerja. Kami paling sedikit dua bulan sebelum acara sudah selesai. Target sangat penting. Semoga dapat dipenuhi," imbuh JK yang juga menjabat Ketua Pengarah Asian Games 2018.
Ada empat poin penting yang menjadi catatan Panitia Pelaksana Asian Games (INASGOC) 2018, dalam rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Asian Games Invitation Tournament yang dihadiri JK hari ini.
Empat poin pembahasan itu antara lain transportasi, koneksi jaringan data, koordinasi internal, dan koordinasi eksternal. Terkait transportasi, INASGOC sudah memiliki alternatif solusi, yakni penggunaan bahu jalan dan jalur Transjakarta.
"Bahkan, pilihan meliburkan sekolah serta mengatur jam kantor juga menjadi pilihan. Koneksi jaringan itu juga penting karena memegang peran penting dalam kontrol operasional di MCC [main operation center]," ujar Ketua Pelaksana Asian Games 2018 Erick Thohir.
Koneksi jaringan data ini, menurut Erick, perlu ditemukan solusi cepat karena ketidakstabilan yang terjadi dapat mengganggu proses sistem entry data, akreditasi, dan games management system.
Tak hanya itu, koordinasi internal pun diperlukan terobosan agar sinergi antardepartemen dan dengan pengurus cabang olahraga terkait operasional pertandingan, berjalan jauh lebih lancar.
Sementara secara eksternal, Erick menambahkan, harus lebih diintensifkan pertemuan dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait. Dengan begitu, dapat dihasilkan keputusan yang langsung diterapkan.
"Ambil contoh, dengan Kemen-PUPR perlu pembenahan di beberapa competition venue di kawasan Gelora Bung Karno. Lalu dengan Bea dan Cukai, serta kepolisian terkait kelancaran masuknya peralatan pertandingan," jelasnya.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
