tirto.id - Presiden AS Donald Trump mengumumkan Garda Revolusi Iran (IRGC) sebagai kelompok teroris asing pada Senin (9/4/2019).
Ini pertama kalinya AS secara resmi memberikan label “kelompok teroris” kepada organisasi militer di suatu negara.
“Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dipimpin oleh Departemen Luar Negeri, mengakui kenyataan bahwa Iran bukan hanya negara sponsor terorisme, tetapi bahwa IRGC secara aktif berpartisipasi dalam membiayai dan mempromosikan terorime sebagai alat kenegaraan,” Kata Presiden Trump dilansir AP News.
Trump telah mengonfirmasi laporan AS sedang merencanakan penunjukan yang akan terus meningkatkan tekanan keuangan dan meningkatkan biaya pada Iran.
As juga menerapkan sanksi lanjutan khususnya di bidang sektor bisnis mengingat keterlibatan IRGC sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi sektor ekonomi di Iran.
Mengutip Reuters, langkah AS ini akan mulai berlaku pada 15 April 2019 nanti. Sebelumnya juga pada tahun 2015, AS telah membatalkan kerja sama perjanjian nuklir dengan Iran.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan langkah itu bagian dari upaya AS memberikan tekanan pada Iran untuk mengakhiri dukungannya terhadap teroris dan aktivitas militer yang menggangu stabilitas di Timur Tengah.
Dalam menanggapai hal tersebut, Pemerintah Iran menyatakan bahwa AS adalah penyumbang dana untuk negara teroris.
Pemerintah Iran melalui siaran media nasionalnya mengatakan keputusan AS tersebut sebagai tindakan ilegal yang dipicu dari pengaruh regional Teheran dan keberhasilan AS dalam memerangi negara Islam.
Utusan Khusus AS untuk Iran, Brian Hook dan Koordinator Kontraterorisme Departemen Luar Negeri AS, Nathan Sales mengatakan keputusan AS ini telah berkonsultasi dengan seluruh badan pemerintah.
“Ini tidak akan menghalangi diplomasi kita.” Lanjut Hook.
Pernyataan AS mengkalim bahwa IRGC sebagai organaisasi teroris, hal ini menimbulkan kekhwatiran ratutasan para pengusaha Eropa dan Asia yang memiliki hubungan dengan afiliasi IRGC.
“Ini menimbulkan pertanyaan apakah perusahaan atau individu non-AS dapat dituntut karena terlibat dalam transaksi komersial dengan perusahaan Iran yang dikendalikan oleh IRGC,” kata Anthony Rapa, Pengacara Perdagangan Internasional dan Keamanan Nasional dengan Kirkland dan Ellis dilansir AP News.
Kritikan dari kebijakan IRGC sebagai awal konflik yang akan terjadi.
“Langkah ini menutup pintu potensial lain untuk menyelesaikan ketegangan dengan Iran secara damai. Setelah semua pintu ditutup, dan diplomasi dianggap mustahil, perang pada dasarnya akan menjadi tak terhindarkan.” kata Trita Parsi, pendiri Dewan Nasional Iran-Amerika.
IRGC adalah organisasi militer yang dibentuk setelah revolusi Islam 1979 Iran untuk membela pemerintah. Beroperasi secara independen dari militer regular dan memiliki kepentingan ekonomi di seluruh negeri Iran.
Komandan militer Amerika berencana untuk mengingatkan pasukan AS yang tersisa di Irak, Suriah dan di tempat lain di wilayah itu.
Di Irak, sekitar 5.200 pasukan tentara AS ditempatkan, dan di Suriah sekitar ditempatkan sebanyak 2.000 pasukan bersenjata AS.
Editor: Yantina Debora
