tirto.id - Calon presiden Prabowo Subianto mengkritik Jokowi pada debat ke-4 Capres, Sabtu (30/3/2019). Ia mengatakan anggaran pertahanan Indonesia masih terlalu kecil dibandingkan dengan negara tetangga.
Prabowo membandingkan anggaran pertahanan dan keamanan tersebut dengan Singapura. “Jadi Rp107 triliun itu ya 5% dari APBN kita, 0,8% dari GDP kita, padahal Singapura itu anggaran pertahanannya 30% dari APBN, 3% dari GDP mereka," kata Prabowo dalam segmen ketiga debat capres.
Ucapan Prabowo tersebut merupakan tanggapan terhadap pernyataan Jokowi, bahwa anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mencapai Rp107 triliun. Anggaran tersebut yang terbesar ke-2 setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Anggaran Pertahanan termasuk dalam Belanja Pemerintah Pusat dalam pos Belanja Negara pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Belanja Pemerintah Pusat dibagi berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, anggaran menggambarkan pada fokus pemerintah dalam melaksanakan berbagai prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan antara lain bidang ekonomi, kesejahteraan sosial hingga pertahanan. Pemerintah mengalokasikan Rp107,6 Triliun untuk fungsi Pertahanan pada APBN 2018 dan Rp108,4 Triliun pada APBN 2019.
Selain itu, anggaran pemerintah pusat dibagi berdasarkan alokasi untuk kementerian atau lembaga (K/L). Pada anggaran kementerian pertahanan 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp99,8 triliun dan Rp108,4 triliun.
Bila dilihat porsinya, fungsi pertahanan bukanlah prioritas pada anggaran 2019. Meski mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pos ini hanya menyumbang 6,63 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.634,3 Triliun.
Sementara itu, tahun ini pemerintah ingin berfokus pada Fungsi Pelayanan Umum dengan meningkatkan anggaran sektor ini sebesar Rp87,4 Triliun. Peningkatan yang signifikan dilakukan guna mendukung kegiatan operasional pemerintah dan pelaksanaan Pemilu 2019. Fungsi Ekonomi juga mendapat porsi terbesar kedua, yakni 23,84 persen atau Rp389,6 Triliun.
Fokus pemerintah pada bidang ini untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, dan kedaulatan pangan, serta pengembangan UMKM dan koperasi. Sedangkan fungsi Pertahanan mendapat porsi sebesar 6,63 persen dari APBN 2019, meningkat sebesar 1,1 Triliun dibanding tahun sebelumnya. Porsi ini lebih besar dari apa yang pernah diucapkan Prabowo yang menyebut hanya 5 persen.
Fungsi pertahanan terdiri atas Pengadaan Barang dan Jasa Militer, Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pihak Industri Pertahanan, Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat, Laut dan Udara.
Di sisi lain, klaim Jokowi soal anggaran Kementerian Pertahanan yang terbesar ke-2 setelah Kementeruan PU PERA memang benar. Namun, anggaran Kementerian Pertahanan yang dialokasikan sebesar Rp108,4 Triliun (2019), sedikit meleset dari angka Rp107 Triliun yang disampaikan oleh Jokowi, bisa jadi Jokowi merujuk data periode 2018.
Pada 2018, Anggaran Kemenhan digunakan untuk penyelenggaraan pertahanan negara dan rencana strategis pertahanan negara. Rencana strategis ini seperti anggaran belanja pegawai, pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF), peningkatan kesejahteraan prajurit dan pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan dan TNI, koordinasi dan sinkronisasi anggaran untuk pertahanan nirmiliter dengan Kementerian dan Lembaga terkait, serta penanganan kondisi tertentu yang bersifat darurat untuk bantuan kemanusiaan.
Alokasi anggaran Kemenhan pada APBN 2019 pada prinsipnya melanjutkan anggaran tahun 2018, terutama untuk peningkatan kesejahteraan anggota TNI. Porsi anggaran 2019 paling banyak dialokasikan untuk TNI Angkatan Darat, yakni Rp47,54 Triliun. Paling besar kedua dialokasikan untuk Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat, yakni Rp37,62 Triliun.
Apakah anggaran pertahanan Indonesia lebih kecil dari negara lain?
Pada acara debat Prabowo sempat menyinggung soal anggaran pertahanan Negeri Jiran Singapura. Anggaran Kementerian Pertahanan (Ministry of Defence/MINDEF) Singapura memang lebih besar dibanding Indonesia. Singapura mengalokasikan US$14,17 miliar, sekitar Rp200 triliun atau sekitar 33,83 persen dari APBN mereka untuk MINDEF.
Namun, meski merupakan negara tetangga, kurang tepat membandingkan anggaran pertahanan Indonesia dengan Indonesia. Singapura merupakan negara kecil dengan 5,63 juta penduduk pada 2018. Pada 2017, negara ini memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar US$85.53 ribu ketika disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP). Indonesia memiliki 265 juta penduduk pada 2018 dan PDB yang disesuaikan dengan PPP sebesar US$12,28 ribu pada 2017 berdasarkan PPP. Selain itu, pembangunan infrastruktur Singapura tidak begitu masif, sehingga mereka bisa mengalokasikan anggaran lebih besar di bidang pertahanan.
Jika ingin membandingkan Indonesia dengan negara tetangga, lebih cocok dengan Filipina keduanya sama-sama negara kepulauan dan punya letak geografis berdekatan. Filipina terletak di Lingkar Pasifik Barat dan terdiri dari 7.641 pulau. Berdasarkan alokasi pemerintah pada 2019, Filipina menganggarkan 4,3 persen untuk anggaran pertahanan dari APBN-nya, atau sekitar 163,3 Miliar Peso Filipina.
Sementara itu, Brazil, negara yang terletak di Amerika Selatan, memiliki jumlah penduduk yang hampir mirip dengan Indonesia, yaitu 207,9 juta jiwa. Negara ini menganggarkan pertahanan sebesar 4,496 miliar real Brazil atau sekitar 3,3 persen dari total APBN-nya pada Desember 2018.
Membandingkan anggaran pertahanan sebuah negara memang harus melihat banyak faktor seperti luas wilayah, penduduk, dan sebagainya. Selain itu, setiap negara punya prioritas dalam urusan kepentingan nasionalnya masing-masing.
Editor: Suhendra
