Apa Jaminan Badan Independen Wasit Bisa Atasi Pengaturan Skor?

tirto.id - Liga 1 2019 akan bergulir Rabu (15/5/2019) hari ini, ditandai dengan pertandingan pembuka yang mempertemukan PSS vs Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi, Dirk Soplanit sempat melontarkan pernyataan kelewat berani saat acara peluncuran kompetisi dua hari lalu.

Pria yang juga rangkap jabatan sebagai anggota Exco PSSI itu menggaransi tak bakal ada isu pengaturan skor lagi di Liga 1 musim ini. Dirk mengklaim PT LIB sudah membuat langkah antisipatif bersama PSSI dengan membentuk Badan Independen Wasit.

"Kalau selama ini wasit diatur dan ditugaskan PSSI, kali ini PSSI dan liga tidak ikut campur, semua dikelola badan independen. Ini yang kami harapkan, upaya yang dilakukan minimal ada pertanggungjawaban kami terhadap berbagai sorotan," ujar Dirk kepada reporter Tirto, Senin (13/5/2019).

Dirk melanjutkan, selain penugasan dan pengaturan jadwal wasit, Badan Independen Wasit juga akan mengevaluasi kinerja pengadil lapangan. Kendati demikian, penilaian dan sanksi masih akan sepenuhnya jadi tanggung jawab Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

"Badan Independen ini akan 100 persen nilai wasit, mana yang mau ditugaskan, mana yang istirahat, dan mana yang tidak layak," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Ratu Tisha Destria memaparkan Badan Independen Wasit nantinya terdiri dari dua lapisan.

"Pertama komisioner dan kedua layer operasional atau eksekutif," ungkap Tisha.

Posisi eksekutif rencananya diisi sosok dari unsur direktur teknik wasit yang didatangkan langsung dari Football Association (FA), federasi sepakbola Inggris. Jabatan ini akan membawahi tiga bidang: pengawasan kinerja, logistik, serta pendidikan wasit.

Sorotan terhadap PSSI dan kompetisi sepakbola Indonesia memang sedang besar-besarnya, terutama sejak terbongkarnya sejumlah kasus pengaturan skor sepanjang musim kompetisi 2018.

Di Liga 2 misalnya, salah satu kejadian paling menyita perhatian adalah kasus pengaturan skor yang melibatkan PSS Sleman dan Madura FC pada perempat final. Kasus ini kemudian bikin anggota Exco PSSI, Hidayat ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Antimafia Bola.

Ada pula kasus yang menyeret PS Mojokerto Putra dalam pertandingan kontra Kalteng Putra. Akibat kejadian itu, PS Mojokerto Putra bahkan dijatuhi sanksi tidak boleh tampil di Liga 2 2019.

Kemudian, kasus yang paling banyak menyeret tersangka dari PSSI adalah pengaturan skor yang melibatkan Persibara Banjarnegara di Liga 3. Akibat kasus terakhir ini, sejumlah orang penting federasi seperti Djohar Lin Eng (anggota Exco PSSI), Mansyur Lestaluhu (staf Departemen Wasit PSSI), Nasrul Koto (Komite Wasit PSSI) sampai Dwi Irianto (anggota Komdis PSSI) bahkan sampai ditetapkan sebagai tersangka.

Pertanyaan yang kemudian muncul, akankah langkah PT LIB membentuk Badan Independen Wasit bisa mencegah terjadinya kasus serupa?

Upaya Setengah-setengah

Saat diwawancara wartawan usai managers meeting klub Liga 1 di Hotel Sultan, Senin, 6 Mei 2019, Dirk Soplanit mengatakan Badan Independen Wasit kemungkinan baru bisa diberdayakan pada pertengahan musim. Soalnya, PT LIB masih mencari orang-orang yang dinilai layak menjabat di organisasi tersebut kendati struktur sudah disepakati.

"Masih kami matangkan. Mungkin pertengahan musim nanti, semoga badan independen ini bisa bekerja," ujarnya.

Tenggat waktu yang diberikan Dirk disoroti pengamat sepakbola sekaligus jurnalis olahraga, Budiarto Shambazy. Ia menilai tenggat tersebut kelewat lama.

"Kan, ada badan seperti ini karena wasit, organisasinya rusak ya, dalam keadaan kurang berfungsi dengan baik, ya bagus-bagus saja. Cuma, jangan terlalu lama lah," ujar Budiarto kepada reporter Tirto, Rabu (15/5/2019) pagi.

Tidak cuma soal waktu, Budiarto juga menyoroti signifikansi badan independen ini. Menurutnya, wewenang yang diberikan kepada Badan Independen Wasit terlalu 'nanggung', terutama karena tugasnya yang cuma mengevaluasi dan mengatur jadwal. Selain itu, tidak ada dampak berarti terhadap upaya penindakan wasit "yang masuk angin" karena itu masih kewenangan Komdis PSSI.

"Mendingan Komdisnya diberdayakan lagi, kalau perlu ya diganti orang-orangnya. Badan seperti ini bisa membantu, cuma secara tugas terbatas, kewenangannya nanti akhirnya enggak ada gunanya, ujungnya bisa ribut lagi," imbuhnya.

Kesan setengah-setengah ini juga muncul karena PT LIB membentuk organisasi ini atas sorotan terhadap Liga 1, padahal kasus pengaturan skor yang sudah terbukti lebih banyak melibatkan klub di Liga 2 dan Liga 3.

"Ini menurut saya cuma tambal sulam. Ada pengaturan skor, wasit-wasit tidak dipercaya, komisinya juga tidak bisa bertugas sebagaimana mestinya, terus [federasi] bikin Badan Independen yang terkesan mengada-ada," kata Budiarto.

Sulit Cari Referensi

Terkait Badan Independen Wasit, Sekjen PSSI Ratu Tisha berkali-kali juga menyebut federasi dan LIB akan belajar dari FA dalam meningkatkan kualitas wasit sekaligus menghindari pengaturan skor. Tisha bahkan mengatakan kerja sama dengan FA sudah diteken.

Namun, referensi ini jelas patut dipertanyakan pengaruhnya. Soalnya di Inggris, FA menugasi wasit tanpa menggunakan badan independen sebagaimana rencana LIB dan PSSI.

"Di negara-negara lain, kan, relatif belum ada, ya, badan independen seperti ini. Kebanyakan menunjuk wasit ya langsung dari pengelola kompetisi, susah juga [berpatokan] dari mana," tutur Budiarto Shambazy.

Jika yang dimaksud PSSI meningkatkan kualitas wasit adalah untuk menghindari pengaturan skor, belajar sepenuhnya dari FA juga tidak bisa dipandang sebagai pilihan bijak.

Declan Hill, seorang jurnalis investigasi olahraga dalam sebuah kolom di BBC Sport, menyebutkan pola pengaturan skor di Asia (dalam hal ini Indonesia) dan Eropa (dalam hal ini Inggris) punya perbedaan signifikan.

Hill juga menyebut Inggris tak patut dijadikan patokan menangkal pengaturan skor, lantaran sejauh ini negara tersebut belum terbukti bisa mengatasi skandal besar. Hill meyakini di Inggris pun banyak indikasi praktik pengaturan skor, termasuk yang melibatkan wasit.

"Paradigma orang Inggris, menganggap yang korup cuma sepakbola di negara lain, adalah hal naif. Justru ini pandangan yang berbahaya. Kompetisi yang tidak korup adalah mitos, tidak akan pernah ada," tulisnya.

Dalam sebuah wawancara di The National, penulis buku The Fix: Soccer and Organized Crime dan The Insider Guide to Match-Fixing in Football itu juga menegaskan yang lebih genting dalam pemberantasan pengaturan skor bukan lagi pencegahan, tapi lebih ke penghukuman.

Menurut Hill, praktik pengaturan skor sudah terlalu marak, berpura-pura tidak tahu dan mencegah adalah tindakan yang kurang tepat.

"Peringatan dini membuat kita berpikir seolah para pengatur skor bodoh, padahal mereka tidak. Mereka menghabiskan waktu banyak untuk mempelajari bagaimana menguasai pasar judi, bagaimana agar gerakan mereka tidak terdeteksi," ungkapnya.

Atas teori Hill itu, langkah PSSI dan PT LIB yang lebih menggembar-gemborkan pencegahan daripada menghukum klub, perangkat pertandingan maupun pemain yang terlibat, patut dipertanyakan. Ini karena sudah bukan rahasia lagi kalau federasi punya lembaga bernama komite disiplin.