tirto.id - Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan bahwa penanganan pandemi tidak hanya upaya antisipatif di bagian hilir melainkan antisipasi di bagian hulunya.
Hal itu dia utarakan dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (12/1/2021), dikutip dari covid19.go.id, saat menyoroti penambahan kasus positif COVID-19 yang belakangan ini per harinya melebihi 10 ribu kasus.
"Ingat, berapapun tempat tidur yang tersedia, tidak akan cukup apabila masyarakat tidak disiplin terhadap protokol kesehatan," kata Prof. Wiku.
Prof. Wiku mengatakan bahwa ada 10 provinsi dengan persentase tertinggi dengan keterisian tempat tidur ICU dan ruang isolasi di atas 60 persen. DKI Jakarta tertinggi dengan angka 82 persen dan dikhawatirkan tidak lama lagi bisa penuh mencapai 100 persen. Dikhawatirkan rumah sakit tidak dapat menangani pasien baru COVID-19.
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta pimpinan daerah untuk melakukan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan 3M dan juga pengawasan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Pemerintah daerah juga diminta segera koordinasikan dengan satgas di pusat, apabila fasilitas kesehatan di daerah sudah mendekat penuh, sehingga dapat diambil langkah-langkah antisipasi. Pemerintah daerah harus lebih serius mengawasi masyarakatnya yang tidak patuh protokol kesehatan.
Selain itu, pemerintah melalui Kemenkes telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi lonjakan tempat tidur, di antaranya meminta pihak rumah sakit mengalihfungsikan sementara waktu terhadap fasilitas yang tersedia untuk pasien COVID-19.
Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers, Senin (11/1/2021), dikutip dari laman Setkab, mengatakan bahwa menambah jumlah kamar dilakukan untuk mengantisipasi puluhan ribu pasien baru yang akan masuk.
"Saya minta tolong semua dirut rumah sakit, semua pemilik rumah sakit tolong konversikan tempat tidurnya yang tadinya bukan untuk COVID-19 menjadi [untuk penanganan pasien] COVID-19, yang tadinya cuma 10 persen jadi 30 persen atau 40 persen," imbuhnya.
Lalu, pemerintah juga melakukan perluasan jumlah tenaga kesehatan melalui pemangkasan prasyarat kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) demi menyokong ketersediaan fasilitas, dengan mencukupi SDM juga pemenuhan kebutuhan obat dan terapi COVID-19 termasuk plasma konvalesen.
"Agar perawat-perawat yang belum memiliki surat tanda registrasi atau STR resmi boleh langsung masuk bekerja. Itu ada sekitar 10 ribu," kata Menkes.
Editor: Agung DH
