tirto.id - Calon Gubernur DKI Jakarta pemenang Pilkada, Anies Baswedan mengaku optimistis program rumah murah dengan uang muka atau DP 0 persen akan menarik minat kalangan sektor bisnis properti begitu dijalankan.
"Nanti kalau pemerintah mengambil langkah seperti itu, private sector (sektor swasta) akan langsung kick in (terlibat)," kata Anies di Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (25/4/2017).
Anies berkeyakinan realisasi program rumah DP 0 persen tidak mustahil. Menurut dia, banyak mekanisme tersedia untuk mewujudkan janji kampanyenya tersebut dan kalangan swasta telah memahami hal ini.
"Kami yakin private sector punya banyak skemanya yang bisa dipakai. Ini bukan hanya di Indonesia. Di tempat lain sudah bisa, apa lagi di sini yang jelas mengatakan perekonomian di Indonesia itu dibangun dengan azas menyejahterakan semuanya," kata dia.
Sebaliknya, Anies melanjutkan, perkara satu-satunya yang membuat program semacam itu belum pernah terlaksana adalah karena selama ini belum ada keberpihakan ke kelompok ekonomi lemah di ibu kota.
"Itulah yang selalu kami katakan, ini soal keberpihakan. Begitu ada keberpihakan pada warga kebanyakan, disiapkan mekanismenya lalu berbondong akan mulai. Pertanyaan kami selama ini, kenapa tidak berpihak?" Kata Anies.
Untuk itu, Anies berharap banyak pelaku bisnis properti terlibat menyokong realisasi program tersebut. Sebabnya, program ini sangat memungkinkan dilaksanakan dengan kolaborasi antara BUMD DKI Jakarta dengan sektor swasta.
"Makin cepat BUMD dan private sector bekerjasama, makin cepat warga DKI Jakarta punya rumah," kata Anies.
Program rumah murah DP 0 Persen selama ini dikritik banyak pihak sulit direalisasikan di DKI Jakarta karena tingginya standar harga properti saat ini.
Namun, ada juga kalangan pebisnis yang menilai program ini realistis. Misalnya, salah satu petinggi Grup Lippo, John Riady, pernah menyatakan program ini mungkin direalisasikan dan berpotensi mengerek daya beli masyarakat.
“Kalau ada program yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat, itu buat kami baik sekali dan kami akan mendukung,” ujar John di Hotel Shangri-La, (20/4).
Jhon menyarankan Anies merealisasikan janjinya soal rumah murah itu dengan membentuk kerja sama antara pemerintah dengan pengembang yang berfokus menyelesaikan hambatan utama berupa tingginya harga tanah di ibu kota.
Bahkan, John menyatakan bila program tersebut menggunakan tanah pemerintah akan lebih menarik minat pengembang sebab biaya pembangunan rumah murah akan semakin kecil.
“Kalau untuk membangun ongkosnya berkisar pada Rp 4-5 juta, dikalikan dengan 40 meter persegi, itu diperoleh angka Rp 160 juta. Kalau dijual Rp 300 juta pun sudah double,” kata John.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Addi M Idhom
