tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa korban kerusuhan 21 hingga 22 Mei 2019 tidak perlu membayar biaya rumah sakit.
Ketentuan tersebut dikhususkan bagi warga DKI Jakarta yang mendapat perawatan medis di rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemprov DKI.
"Kalau mayoritas warga Jakarta yang punya BPJS, jadi hampir semua korban ternyata punya BPJS juga," kata Anies saat ditemui di Jakarta Pusat, pada Jumat (31/5/2019).
Bagi warga yang tidak memiliki BPJS, kata Anies, tetap tidak perlu membayar, karena sudah ada anggaran terkait pelayanaan kesehatan.
"Kalau pun tidak ada BPJS, itu sudah ada anggaran pos biaya pelayanan kesehatan yang di luar BPJS. Jadi pakai dana itu. Detailnya tanya Dinkes," kata Anies.
"Karena kalau di pemerintahan itu semuanya sudah ada protapnya. Jadi saat kemarin menyusun, bukan berarti mencari anggaran baru, sudah ada posnya. Jumlahnya juga enggak gede kok," tambahnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti menyatakan fasilitas kesehatan memang disiapkan untuk hadapi potensi pengumpulan massa di Jakarta saat pengumuman hasil Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tersebut.
"Untuk kegiatan tanggal 22 sendiri, kami mengajak 42 puskesmas kecamatan, 32 RSUS, termasuk transportasi unit UPT kami, ambulans gawat darurat, juga beberapa RS swasta," kata Widyastuti saat ditemui di Gedung Dinkes DKI, Jakarta pada Senin (20/5/2019).
Widyastuti menambahkan rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan Dinkes DKI Jakarta untuk menyiapkan layanan kesehatan pada 22 Mei ialah RS AGO, RS Jantung Harapan Kita, RSU Bunda, YPK Mandiri dan Budi Kemuliaan, Pelni, dan RS Jakarta.
Setelah kericuhan berlangsung, Anies memaparkan tercatat delapan orang yang meninggal akibat kerusuhan tersebut. Sedangkan yang mengalami luka-luka, baik berat maupun ringan, mencapai 541 orang. Total, kata Anies, 737 orang ditangani di beberapa rumah sakit di Jakarta.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
