tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyebut bahwa banjir di Jakarta disebabkan oleh sejumlah proyek strategis seperti pembangunan LRT dan MRT serta Tol Becakayu. Menurutnya, pembangunan-pembangunan infrastruktur tersebut menyebabkan tersumbatnya aliran air dari ruas jalan ke gorong-gorong.
"Jadi pembangunan itu menyebabkan genangan cukup tinggi. Waktu kami cek, masalahnya itu salurannya terhambat," ungkap Anies usai meninjau lokasi banjir di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).
Menurut dia, kontraktor seharusnya dapat bekerja dengan rapi dan menjaga saluran tetap berjalan. Sebab, jika hal itu terus menerus dibiarkan, akan selalu ada genangan air di jalan-jalan protokol seperti yang terjadi di Jalan Jendral Sudirman, Rasuna Said dan Gatot Subroto beberapa hari lalu.
"Saya sudah instruksikan pada semuanya untuk memastikan tidak terulang," ujarnya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Teguh Hendrawan mengatakan, kejadian banjir di lokasi yang bersinggungan dengan proyek strategis nasional bukan kali ini saja terjadi. Sejak masa pemerintahan gubernur sebelumnya, kata dia, Dinas SDA telah melayangkan surat teguran kepada para kontraktor yang pekerjaannya terbukti menutup pita saluran air.
Padahal, kata dia, seharusnya kontraktor memperhatikan hal-hal tersebut sejak dalam tahap perencanaan proyek. "Saya enggak tahu, itu harusnya kan mereka melakukan kajian AMDAL semuanya selesai dan sudah ada penanggulangannya," kata Sigit.
Bahkan, hal itu tak hanya dilakukan kepada kontraktor proyek-proyek strategis melainkan juga proyek yang dijalankan oleh Pemprov DKI seperti pembangunan trotoar dan perbaikan jalan.
“Yang namanya mereka melakukan kegiatan pengecoran, betonisasi, itu menutup saluran kita. Kan di jalan-jalan kita bisa lihat adanya tali air, lebarnya 60 cm kemudian lebarnya 30-50 cm. Itu ketutup," ujar dia.
Di lokasi pembangunan flyover Pancoran misalnya, ia mengatakan bahwa telah menyurati kontraktor proyek sejak setahun yang lalu.
"Itu menutupi jalan terjadi penyempitan tali air, kita suratin itu dari tahun kemarin. Tapi mungkin mereka tidak mengeksekusi dan menindaklanjuti ya," ujarnya.
Di samping melayangkan surat kepada kontraktor, Teguh mengatakan bahwa Dinas SDA telah menyiagakan Pasukan Biru atau Petugas Harian Lepas (PLH) dari dinasnya. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Salah satunya, kata dia, dalam hal pengerahan pompa air ke lokasi-lokasi yang teredam banjir. "Jadi kita buka penutup gorong-gorongnya. Kita sedot air yang ada di jalan supaya mengalir ke sana," kata Teguh.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yuliana Ratnasari
