tirto.id - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Syaifullah Tamliha tak setuju Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melibatkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) untuk mendapat tambahan tenaga sebagai guru di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).
Ketimbang melibatkan TNI sebagai tenaga pengajar, kata dia, lebih baik merekrut guru honorer. “Saya sih enggak setuju, terima aja orang banyak yang antre tuh, yang honorer,” ujarnya saat di Kompleks DPR RI, Senayan Jakarta Selatan, Jumat (1/3/2019).
Bahkan, ketika melakukan reses di daerah pilihannya, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengaku sering ditanya oleh para guru honorer terkait kapan mereka akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Namun, Syaifullah mengaku tak bisa memutuskan hal tersebut. Sebab, yang bisa memutuskan tenaga pengajar honorer menjadi guru tetap adalah Kemendikbud.
Akan tetapi, ia tetap menyarankan agar guru honorer yang bersedia mengajar di daerah-daerah terpencil segera direkrut menjadi PNS.
“Kan sudah ada pakta integritas ketika menjadi PNS. Dia bersedia di mana pun dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia, termasuk daerah terluar, tertinggal, dan terdepan kan,” ungkap dia.
Sekali lagi, dirinya tidak sepakat TNI dilibatkan untuk menjadi tenaga pengajar di daerah 3 T. Lebih baik, kata Syaifullah, TNI fokus mempertahankan negara.
“Saya tidak sepakat, TNI itu tugas pokoknya pertahanan negara,’’ pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Alexander Haryanto
