tirto.id -
Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif, mengatakan usulan tersebut sebelumnya sempat diragukan lantaran khawatir tidak terserap. Namun, dalam rapat Banggar, para pimpinan Banggar justru mengusulkan agar penambahan anggaran itu diterima.
"Ingin dinaikkan, tapi penyelenggaranya diperkirakan tidak mampu, khawatir tidak bisa diserap," ujarnya kepada Tirto, Senin (10/9/2018).
Dalam rapat Banggar pekan lalu, anggota komisi D Fraksi Nasdem, Bestari Barus, sempat mengkritik anggaran sosialisasi Pemilihan Umum tersebut. Namun, yang ia pertanyakan justru besaran penambahan yang hanya sebesar Rp11 miliar dan sebatas pada 18.000 petugas sosialisasi.
"Jakarta ini punya warga sekitar sepuluh juta orang, dan ada Ketua RT sekitar 31.000-an lebih. Kenapa hanya 18.000 orang? Nanti tidak optimal sosialisasi pemilunya," katanya.
Bestari mengaku telah memberikan usulan bahwa seharusnya sosialisasi Pemilu 2019 bisa dilakukan oleh seluruh Ketua RT se-Jakarta yang berjumlah lebih dari 31.000 orang, mengingat RT adalah satuan aparat pemerintah paling kecil dan dekat dengan rakyat.
"Saya nggak ngerti, pimpinannya tidak akomodatif," keluh Bestari.
Ia tak mempermasalahkan jika anggaran sosialisasi Pemilu 2019 naik dari tahun sebelumnya, asalkan dijalankan dengan optimal. Ia menilai dana Rp11 miliar cukup untuk sosialisasi kepada seluruh RT se-Jakarta.
"RT itu lembaga resmi. 18.000 ribu ini siapa? Kan, tidak jelas," katanya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri
