tirto.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Komisi D Bestari Barus mengkritik anggaran sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang baru saja disahkan.
Bestari mempertanyakan mengapa anggaran yang disahkan sebanyak Rp11 miliar hanya sebatas pada 18.000 warga yang diberi tugas mensosialisasikan.
"Jakarta ini punya warga sekitar sepuluh juta orang, dan ada Ketua RT sekitar 31.000-an lebih. Kenapa hanya 18.000 orang? Nanti tidak optimal sosialisasi pemilunya," katanya kepada Tirto merespons hal tersebut, Jumat (7/9/18).
"Apa 18.000 orang tersebut bisa merepresentasikan seluruh warga Jakarta? Kan tidak," lanjutnya.
Bestari mengaku telah memberikan usulan bahwa seharusnya sosialisasi Pemilu 2019 bisa dilakukan oleh seluruh Ketua RT se-Jakarta yang berjumlah lebih dari 31.000 orang, mengingat RT adalah satuan aparat pemerintah paling kecil dan dekat dengan rakyat.
"Dari Ketua RT itu bisa dirapatkan ke warga-warga," katanya.
Ia mengaku telah memberikan usulan dan aspirasi tersebut saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018, namun, menurutnya usulan mesti didiskusikan terlebih dahulu sebelum diputuskan.
"Lah, ini malah diputuskan sepihak oleh ketua rapat. Harusnya mendengar aspirasi terlebih dahulu. Katanya mau berkeadilan? Mana buktinya?," katanya.
"Saya nggak ngerti, pimpinannya tidak akomodatif," keluh Bestari.
Ia tak mempermasalahkan jika anggaran sosialisasi Pemilu 2019 naik dari tahun sebelumnya, asalkan dijalankan dengan optimal. Ia menilai dana Rp11 miliar cukup untuk sosialisasi kepada seluruh RT se-Jakarta.
"RT itu lembaga resmi. 18.000 ribu ini siapa? Kan, tidak jelas," katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Yandri Daniel Damaledo
