JJ Rizal
Sejarawan dan Direktur Penerbit Komunitas Bambu

Anak Betawi Ketemu Bang Ali Sadikin

15 Juli 2020
Dibaca Normal 7 menit
Ketika bertemu dengan Ali Sadikin, saya belum memahami betul manusianya. Lazimnya tokoh besar, sosoknya diselimuti mitos dan legenda yang tebal. Tumbuh di tengah keluarga Betawi, saya sering mendengar kisahnya dituturkan dengan nada heroik oleh sahibul hikayat. Ia hadir, menghentak galak, lalu satu keburukan pun patah.

Bang Ali saban Jumat biasa meninjau kelurahan. Encing (paman) saya menyebutnya Jumat berkah—sebab hari itu orang berkerumun di depan kelurahan seperti menanti berkah. Semua diam ketika bentakan “Monyet, lu!” terdengar dari dalam kelurahan. Itulah bentakan Bang Ali. Lantas orang saling pandang dan pelan-pelan bubar. Perasaan puas terpancar di wajah masing-masing seperti baru mendapat pahala.

Begitulah Bang Ali mendapat julukan “Gubenur Monyet”. Jika kata “monyet” santer terdengar—tanda satu kebobrokan telah dibongkar—masyarakat pun bersyukur. Gayanya yang keras dalam menegakkan prinsip amat berkesan dalam kenangan keluarga saya dan banyak orang lainnya.

“Keras” adalah kata yang sering digunakan untuk menggambarkan pemikirannya yang independen dan tidak mudah goyah. Watak Bang Ali itu sering dikaitkan dengan latarnya sebagai prajurit KKO-AL. Sikap lurus mistar Bang Ali sudah teruji sejak diangkat Sukarno sebagai gubernur Jakarta pada 28 April 1966 sampai diberhentikan pada 11 Juli 1977 oleh Soeharto yang was-was akan pesona dan pamornya.


Demikianlah citra Bang Ali yang saya bawa dalam pertemuan pertama kami pada pagi pertengahan 2001. Pertemuan ini dimungkinkan atas kebaikan Kang Atun alias Ramadhan K.H., penulis biografi Bang Ali Demi Jakarta.

“Kamu anak Betawi harus ketemu Bang Ali untuk berterima kasih, tanpa ia rasanya kebudayaan Betawi sudah jadi mayit,” katanya.

Saya langsung mengiyakan tanpa banyak cakap, meskipun saya ingin protes mengapa cerita soal Betawi tidak jadi satu bab khusus dalam bukunya.

“Jangan bersandal, jangan kaosan, pakai sepatu dan kemejamu yang bersih,” tambahnya.

Sesuai janji, selang dua hari kemudian saya dan Kang Atun berkumpul di rumah penyair Sitor Situmorang di Jalan Besuki, Menteng. Dari sana kami menuju ke rumah Bang Ali di Jalan Borobudur yang jaraknya tidak sampai 10 menit bermobil.

“Nah, matrosna kambuh,” saya dengar Kang Atun bicara untuk mengingatkan kembali latar KKO Bang Ali yang sering dikaitkan dengan sikap kerasnya saat kami baru saja turun dari sedan tua Kang Atun.

Suara bentakan Bang Ali terus terdengar saat kami menyeberangi taman hingga tiba di teras rumahnya untuk menunggu. Sementara saya jadi canggung dan khawatir, Sitor dan Kang Atun yang sudah mafhum tetap tenang saja. Kesunyian yang sejuk di ruang tunggu itu lantas pecah oleh suara keras dari dalam rumah. Sekali ini saya bisa pastikan kata yang terdengar adalah “Monyet, lu!”


Tak selang lama, seorang lelaki berbaju batik datang. “Ini batik Betawi, bukan?” tanya Kang Atun. Lelaki itu menggeleng sambil bilang tidak tahu. Sambil menoleh kepada saya, berkata lagi ia, “Ini anak Betawi pasti tahu, tetapi ia juga perlu tahu Bang Ali yang mulai memperkenalkan diri [sebagai] pejabat berbatik.” Lelaki itu tersenyum dan ia bilang, “Sudah waktunya, sekarang silahkan masuk.”

Saya mengikuti Sitor dan Kang Atun menuju ke tempat suara “Monyet, lu!” berasal. Dari kejauhan melalui pintu ruang kerja yang terbuka, saya melihat Bang Ali berkemeja putih dengan rambut disisir klimis berada di belakang meja besar penuh majalah dan surat kabar. Keterpukauan saya akan majalah dan surat kabar yang berjejer rapi di atas sebuah meja besar dengan cepat berubah jadi perasaan kaget. Ini karena di sana sudah ada Misbach Jusa Biran—seorang tokoh film terkemuka, sastrawan, sekaligus pengarsip film yang gigih.

Belum habis keterkejutan saya, Bang Ali menghardik lagi, “Atun, kamu tahu bagaimana dulu Saudara Misbach ini meminta-minta agar dibantu mendirikan Sinematek, sekarang setelah dibantu malah mau lepas tanggung jawab. Itu ide Saudara! Saudara harus terus perjuangkan!”

Belakangan saya ketahui bahwa ini kali kedua Bang Ali menegur Misbach dengan keras terkait Sinematek Indonesia. Misbach sendiri mengakui lembaga arsip film pertama di Asia Timur yang didirikan pada 1975 itu adalah ide yang dianggapnya mustahil ada yang bersedia mendanai.

Tetapi ternyata Bang Ali mewujudkannya setelah berjuang lebih lima tahun dan hampir putus asa. Bahkan ia bertanya apa dana yang tertera di proposal tidak kekecilan. Padahal ketika dijelaskan apa itu Sinematek, Bang Ali tidak tahu cara menyebutnya yang tepat. “Apa itu simelatek? Apa untungnya buat rakyat DKI?” begitu Misbach mengenang awal dukungan Bang Ali.

Memasuki awal 1980-an—ketika Pemda DKI menghentikan subsidi karena urusan film dirasa tugas Departemen Penerangan, sebaliknya menurut Departemen Penerangan bukan tanggung jawabnya karena bukan mereka yang mendirikan—Misbach pernah menyatakan tidak mampu lagi mempertahankan Sinematek. Perkara ini dimuat di koran-koran.

Bang Ali menelepon Misbach dan dengan nada tinggi langsung menyalahkan sikap Misbach yang memilih mundur. Ia mengingatkan pernyataan Misbach bahwa arsip film penting agar film Indonesia berkarakter. Sebab film bukan sekadar hiburan, tetapi juga media pendidikan publik.


Dari tempat duduk, saya mendapati Bang Ali yang tiba-tiba berubah menjadi tua. Dulu ia terkenal tampan, humoris, dan karismatik. Kini, saya dapat melihat jelas rambutnya menipis dan memutih, meskipun kabarnya rajin dicat. Ia rajin juga ikut gimnastik sehingga perawakannya masih tampak kokoh di usia tua. Sisa-sisa ketampanannya pun masih terpancar dan tentu karismanya tak pudar. Tapi pendegarannya sudah mulai menurun. Ia pun baru saja operasi cangkok ginjal di Cina.

“Ginjal saya umur 28 tahun,” katanya membanggakan.

Hari itu saya bahagia betul sebab duduk di antara dua sastrawan yang saya kagumi dan juga Bang Ali. Ia tokoh istimewa di hati saya juga keluarga, meskipun banyak tanah kami, orang Betawi, lenyap karena larangannya mengubur jenazah sanak keluarga di halaman rumah.

“Apakah lebih penting untuk yang mati, atau untuk yang hidup?” katanya.

Inilah lembar hitam Bang Ali di mata saya. Ia hanya menimbang dari sudut ekonomi ruang dan bahaya kesehatan, tapi melupakan tradisi Betawi tentang orang mati dan kaitannya dengan tanah sebagai ekologi kebudayaan dalam arti luas.

Rumah orang Betawi secara arsitektural mencakup rumah itu sendiri dan halamannya yang luas. Di halaman itulah sanak keluarga yang wafat dikuburkan dan ditandai dengan aneka pohon buah-buahan. Mereka percaya yang meninggal tidak akan menghadap Tuhan sendirian, tetapi akan berbarengan kelak saat kiamat. Bang Ali agaknya kurang mendapat informasi soal kepercayaan ini.

Maka Bang Ali memerintahkan penguburan di Tempat Pemakaman Umum (TPU). Dengan begitu lepaslah rantai pengikat orang Betawi dan tanahnya. Begitu aturan tersebut dijalankan, orang Betawi mulai mendapat kesempatan dan alasan yang memungkinkannya menjual tanah. Pun tanah mereka bisa diambil secara legal maupun ilegal. Kuburan keluarga yang menjadi patok penahan telah ambyar.

Saya membatin, kebudayaan Betawi memang diselamatkan Bang Ali, tapi terutama aspek seninya saja. Padahal kebudayaan Betawi punya segi lebih luas. Mulai dari yang berkait dengan ritus hidup dan dilakukan di lingkungan rumah—seperti sunatan, perkawinan, dan kematian—hingga soal tanah yang berhubungan dengan konsep arsitektural serta alam lingkungan yang jadi topangan hidup.

“Kalau tradisi mengubur di halaman rumah tidak dilarang, mungkin sekarang Jakarta tidak krisis ruang terbuka hijau dan terutama laju orang Betawi kehilangan tanah bisa direm,” begitu saya berkata dalam hati.


Mungkin saya naif. Bukankah Bang Ali sudah pula menandaskan harus mengucap selamat tinggal kepada pertanian buah di tengah kota?

Tapi saya juga ingat Bang Ali pula yang menyelamatkan tanah-tanah orang Betawi dari serobotan militer yang dengan seenaknya pasang plang “tanah ini milik kesatuan anu”. Ia menghentikan tipu-tipu ini sebagaimana ia menghentikan tipu-tipu yang dilakukan suatu yayasan pengembangan pendidikan. Dalam salah satu kasus yang ramai di Kebayoran, Bang Ali bilang, “Emang ini tanah nenek moyang lu?”

Kala saya sedang menimbang-nimbang dosa dan pahala Bang Ali, tiba-tiba saja saya jadi korban kebrangasannya. Kejadiannya tak selang lama setelah Kang Atun memperkenalkan saya kepada Bang Ali.

“Ini Rizal, sengaja saya ajak ke sini supaya kenal dan berterimakasih kepada Bang Ali karena berjasa mengangkat kebudayaan Betawi dari ancaman punah. Dia anak Betawi, studi sejarah di UI. Tulisannya sering muncul di koran-koran,” demikian Kang Atun.

Bang Ali memandang saya sejenak, lalu sejenis perasaan aneh merayap dan firasat berkata akan mendapat teguran. Benar saja, omongan pertama yang meluncur darinya adalah dampratan, “Cukur rambut kamu!”


Saya mengiyakan sambil meminta maaf. Saya ingat, di masa kepemimpinannya Bang Ali pernah mengeluarkan perintah kepada polisi dan militer untuk merazia pemuda-pemuda berambut gondrong di jalan-jalan. Menurutnya, berambut gondrong tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Itu cuma ikut-ikutan pemuda di Barat. Bang Ali baru menghentikan razia itu setelah mendapat masukan dari almarhum cendekiawan Arief Budiman.

Arief Budiman yang saat itu masih mahasiswa di Fakultas Psikologi UI tidak setuju. Ia menulis kritik di Kompas. Bang Ali marah-marah dengan kritik itu. Ia meminta pembantunya membawa Arief menghadapnya.

Saat mereka bertemu, dengan nada tinggi Bang Ali bilang bahwa Arief mau menghalangi usahanya membuat kota Jakarta tertib. Tetapi ketika Arief menjelaskan alasannya, Bang Ali justru bisa menerima sebab dianggap masuk akal.

Apakah penjelasan Arief yang diberikan kepada Bang Ali? Intinya ia mengatakan soal kepribadian Indonesia. Setiap zaman ada ukurannya. Orang di zaman Majapahit dulu juga berambut gondrong. Arief melihat masa remaja adalah masa “pemberontakan”—periode kehidupan ketika seseorang ingin mendapatkan identifikasi dengan cara menjadi lain dari orang-orang tua yang biasanya berpakaian baik dan disisir rapi.

Menggondrongkan rambut adalah salah satu cara memberontak. Pemberontakan ini tidak berbahaya dan hanya merupakan proses menjadi dewasa dengan menemukan identitas diri yang pas. Tidak perlu dicegah, apalagi sampai menurunkan polisi dan militer untuk menghadapi "pemberontakan" damai tersebut. Jika ini tetap dilarang, bukan mustahil para pemuda akan mencari cara berontak yang lain.

Bang Ali lalu dengan tenang bilang: “Mari kita membuat sebuah tim untuk membicarakan kebijakan ini.” Tim ini dibentuk. Anggotanya antara lain Dr. Saparinah Sadli. Ia setuju dengan ide Arief dan kemudian merekomendasikan untuk menghentikan razia rambut gondrong. Sementara digalakkan pendidikan umum yang menganjurkan pemuda tampil rapi dan sopan.

Teguran Bang Ali soal rambut gondrong saya itu rupanya hanya awalan untuk teguran lainnya.

“Kamu pernah menulis di Kompas?” tanya Bang Ali sejurus kemudian.

Setelah saya mengiyakannya, Bang Ali memanggil stafnya dan bicara sejenak. Staf itu keluar ruangan dan Bang Ali mulai bicara dengan Kang Atun, Sitor, dan Misbach. Sekitar setengah jam kemudian, staf itu kembali dengan membawa sebundel kliping koran. Bang Ali membuka halaman yang sudah diberi pembatas oleh stafnya itu. Alangkah kaget saya ketika ia memperlihatkan sebuah tulisan bertajuk “Ketika Kembang Kelapa Kehilangan Makna”. Itu tak lain adalah artikel saya untuk kolom Kota Kita di harian Kompas.

“Apa ini kamu yang menulis?” tanya Bang Ali.

Saya mengiyakan. Matanya lurus tajam ketika Bang Ali membuka omongan dengan nada tinggi.

“Kamu ini masih muda, tetapi sudah pandai berbohong. Saya tidak seperti yang kamu tulis di sini, lampu hias itu bukan perbuatan saya.”


Artikel saya itu memang membicarakan lampu-lampu hias berbentuk kembang kelapa yang terpancang di jalan utama ibukota, terutama Jalan M.H. Thamrin. Saya sebutkan bahwa lampu-lampu hias itu diperkenalkan Bang Ali bukan sebagai penghias jalan belaka. Kembang kelapa adalah ragam hias khas Betawi. Ia punya nilai ajaran agar orang Betawi hidup bermanfaat seumpama pohon kelapa.

“Itu bukan perbuatan saya, kamu pembohong dan itu tidak baik!” Bang Ali mengulang omelannya lagi. Semua mata seketika tertuju kepada saya.

“Apa boleh saya meminjam buku Bang Ali Demi Jakarta agar bisa membuktikan?” saya meminta dengan perasaan masih dirundung gugup. Sambil menunggu stafnya mengambil buku itu, saya berusaha menyusun pikiran agar bisa menjelaskan dengan singkat dan jelas. Jika meliuk-liuk bisa diamuk.

Ketika bukunya tiba saya langsung mencari bagian ke-17 yang bertajuk “Mereka yang Menangis di Bawah Hujan”. Di halaman 146 itu saya menemukan kalimat: “Saya sedang menghidupkan suasana Betawi”.

Saya perlihatkan kalimat itu kepada Bang Ali berikut penjelasan betapa seriusnya Bang Ali pada persoalan Betawi sejak 1968 sampai puncaknya pada 1976 saat digelarnya Pralokakarya Kebudayaan Betawi. Itulah periode saat masyarakat dan kebudayaan Betawi mengalami perubahan dan perkembangan. Gairah besar untuk menemukan dan mengangkat kembali serbaneka kebudayaan Betawi menyala lagi. Taman Ismail Marzuki (TIM) menjadi pusat syiarnya. Bukan saja untuk riset, tapi juga untuk pertunjukan seni tradisi Betawi maupun kreasi turunannya.

Pernyataan Bang Ali itu memicu upaya masyarakat luas mentransformasi aneka macam manifestasi budaya Betawi ke bentuk-bentuk baru. Salah satu bentuknya adalah lampu kembang kelapa itu. Penjelasan itu saya tutup dengan menyatakan, “Apakah tanpa semangat Bang Ali menghidupkan kebetawian semua kreasi itu bisa terjadi?”

Bang Ali memandang saya dalam diam sebelum akhirnya berkata, “Ayo makan, sudah siang belum sarapan kita”.

Saya lega sekali. Misbach tersenyum sambil memberikan jempolnya. Kang Atun tertawa. Hanya Sitor yang saya lihat sibuk dengan piringnya karena baru makan sepotong pisang goreng sebelum beranjak.

Saat makan kami membicarakan soal wacana pindah ibu kota. Menurut Bang Ali, Sukarno tidak pernah menginginkan hal itu. Ia mengulangi pernyataan Sukarno saat melantiknya, “Jakarta ini sebagai ibu kota Republik menduduki tempat yang istimewa di kalbu saya.” Sebab itu, katanya, Sukarno amat kikrik atau cermat dalam urusan Jakarta.


Pada 1966 Sukarno mengeluarkan Penetapan Presiden RI tentang megapolitan. Bagi Bang Ali, inilah salah satu pesan terpenting Sukarno yang belum ditunaikannya. Pada masanya ia menilai pesan itu belum memungkinkan untuk dilakukan. Ia baru melihat itu jadi memungkinkan setelah reformasi bergulir.

Karena alasan itulah ia mendekati Sutiyoso dan mendorongnya membentuk “Megapolitan Jabodetabekpunjur”. Ia sendiri ikut mendampingi Sutiyoso ketika memaparkan konsep itu di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sang Presiden lantas menyetujuinya dengan nama “Greater Jakarta”.

Selang setahun kemudian, saya mendapat undangan dari Dinas Arsip DKI Jakarta untuk mengisi diskusi Pameran Koleksi Arsip Foto Pembangunan DKI Jakarta. Saya tidak menduga di acara tersebut akan duduk bersama dengan Bang Ali sebagai salah satu narasumber. Ada pula sejarawan sekaligus arsiparis Mona Lohanda.

Kala itu kursi saya tepat bersebelahan dengan Bang Ali. Ketika saya hendak menyalaminya, ia memandang dengan tajam sambil berkata, “Saya sudah ingatkan potong rambut kamu!”

Ada yang bilang old soldier never die, only fade away. Ungkapan ini kurang cocok dialamatkan pada Bang Ali yang citranya tak pernah pudar. Tak seperti kebanyakan tentara sezamannya—apalagi setelahnya—ia betul-betul membuat karya, bukan perkara. Bahkan boleh jadi belum ada pemimpin Jakarta dalam hampir setengah abad belakangan yang punya persona dan capaian yang sepadan dengannya. Sebagaimana dikatakan Ajip Rosidi, jasa-jasa Bang Ali dulu justru kian menjulang di alam kekinian dibanding sederet penggantinya.

Ikatannya dengan Jakarta membuat Bang Ali jadi simbol cinta, harapan, dan keresahan atas salah urus dan kebijakan yang diambil gubernur setelahnya. Setiap Jakarta ada masalah, nama dan kebijakannya hampir selalu disebut sebagai standar pembanding yang menghantui. Selaiknya Sukarno, Bang Ali telah menjadi konsep dan obsesi tentang apa yang ideal untuk Jakarta.

Maka mafhumlah saya mengapa ia senang disapa Bang Ali dan paling pantas menerima itu. Saya yang orang Betawi tahu betul gelar “abang” paling gampang didapat di Jakarta. Ada abang becak, abang bakso, abang supir, abang minyak, dan lainnya. Tapi, percayalah, justru yang paling sulit adalah gelar abang untuk gubernur. Ia harus lebih dulu membuktikan tak sekadar kerja keras, tetapi juga kerja cerdas berorientasi kerakyatan.

Sudah tentu ia bukannya tidak pernah bikin kesalahan, tapi amal jasanya jauh lebih besar. Amal bakti itulah yang membuat namanya kukuh bersemayam di jantung hati banyak orang.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.
DarkLight