tirto.id - Amnesty Internasional mengatakan para raksasa penyedia layanan perjalanan dan wisata mendukung terjadinya pelanggaran HAM (HAM) terhadap warga Palestina dengan cara mempromosikan ratusan kamar dan kegiatan wisata di wilayah pendudukan Israel di Palestina.
Dikutip dari AP News, sebuah laporan terbaru bertajuk “Destination: Occupation”, Amnesty International mendokumentasikan bagaimana Airbnb, Booking.com, Expedia dan TripAdvisor mendorong pariwisata ke wilayah kependudukan ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Airbnb yang berbasis di AS saat ini memiliki lebih dari 300 daftar properti di wilayah pemukiman di OPT. Booking.com sebagai situs web pemesanan akomodasi paling populer di dunia juga memiliki daftar 45 hotel dan persewaan di permukiman ilegal, termasuk di Yerusalem Timur.
Perusahaan yang terdaftar di AS, Expedia, yang juga web pemesanan akomodasi Expedia dan Hotels.com mencantumkan sembilan penyediaan akomodasi, termasuk empat hotel besar, di Yerusalem Timur.
Amnesty International menemukan TripAdvisor mendaftarkan lebih dari 70 objek wisata, tur, restoran, kafe, hotel, dan apartemen sewaan yang berbeda di permukiman di wilayah pendudukan Israel, termasuk di Yerusalem Timur.
Terkait temuan ini, baik Expedia maupun Booking.com dalam tanggapan singkatnya, mereka mengatakan tidak memiliki kewajiban hukum untuk menghentikan kegiatan bisnis sehubungan dengan pemukiman Israel. Sedangkan TripAdvisor belum menanggapi laporan Amnesty ini.
Sebaliknya pihak Airbnb pernah mengumumkan pada November lalu bahwa mereka akan menghapus 200 daftar pemukiman di Tepi Barat tetapi belum menerapkan keputusannya.
Perusahaan yang berdiri tahun 2008 itu mengatakan sedang bekerja untuk mengidentifikasi "batas-batas yang tepat" atau area legal bagi daftar propertinya.
Oleh sebab itu Amnesty meminta Airbnb segera menerapkan keputusannya untuk menghapus daftar pemukimannya termasuk di Yerusalem timur.
Di Twitter, Menteri Kabinet Israel Gilad Erdan menyebut pernyataan Amnesty sebagai "upaya untuk mengubah fakta, menyangkal warisan Yahudi dan mendelegitimasi Israel."
World Jewish Congress atau Kongres Yahudi Dunia (WJC) mengatakan pihaknya kecewa dengan laporan Amnesty dan menyerukannya untuk mengalihkan fokusnya kembali ke hak asasi manusia.
"Amnesty International adalah organisasi hak asasi manusia yang serius dan dihormati, yang pekerjaannya untuk menghentikan pelanggaran di seluruh dunia dan tidak boleh diremehkan, tetapi fokusnya yang tunggal pada entitas perusahaan yang melakukan bisnis di permukiman Israel sangat salah kaprah," kata CEO dan Executive Vice President WJC Robert Singer.
"Jika Amnesty ingin melibatkan diri dalam konflik Israel-Palestina, ia harus memusatkan perhatiannya pada pelanggaran HAM nyata yang sedang berlangsung di wilayah Palestina, dan tidak menyerang bisnis perusahaan yang berusaha menjembatani perbedaan dan membangun perdamaian melalui pariwisata dan interaksi global."
Editor: Maya Saputri
