tirto.id - Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, merespons syarat rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi yang diucapkan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yakni, pembagian kekuasaan dengan porsi 55:45.
Andre menyatakan tak paham apakah wacana Amien Rais terkait bagi-bagi kursi 55:45 sudah disetujui oleh Prabowo atau belum. Ia mengatakan percakapan itu hanya diketahui oleh Prabowo dan Amien saja.
Terlebih, kata Andre, hal tersebut merupakan wewenang Joko Widodo sebagai Presiden terpilih untuk menentukan kabinetnya.
"Apalagi perkara komposisi 55:45 yang dikatakan Pak Amien, saya enggan berkomentar karena itu wewenangnya Pak Jokowi dalam menyusun kabinet, ya kan? Jadi itu hak prerogatif beliau. Saya enggak bisa komentar lebih lanjut," katanya saat dihubungi wartawan Tirto, Minggu (21/7/2019) pagi.
Namun, ia menilai harusnya rekonsiliasi bukan menjadi ajang bagi-bagi kursi kekuasaan, melainkan untuk membikin Indonesia makin guyub.
"Akan tetapi menurut saya, menurut saya ya, rekonsiliasi itu tetap dibutuhkan untuk masa depan Indonesia yang guyub. Rekonsiliasi penting dilakukan oleh Gerindra mau di dalam atau di luar pemerintahan," katanya.
"Untuk Indonesia guyub, bukan untuk bagi-bagi jabatan," lanjutnya.
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengeluarkan syarat rekonsiliasi antara kubu Prabowo-Sandiaga dengan kubu Jokowi.
Ia meminta untuk gagasan dan konsep Prabowo dan Sandiaga diakomidir dalam pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf. Seperti kedaulatan pangan, air, tanah, dan lain halnya yang kerap digaungkan selama Pilpres 2019. Kedua, adalah bagi-bagi kursi kekuasaan dengan persentase 55:45.
Jika tidak, kata Amien, partai pendukung Prabowo-Sandiaga akan berada di luar pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
"Misalnya disepakati, ayo bagi 55:45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati, berarti rezim [Jokowi] ini balik kanan, sudah jalan akalnya. Akan tetapi ini kan enggak mungkin," ujar Amien di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Sabtu (20/7/2019).
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Dipna Videlia Putsanra
