tirto.id - Pemerintah Amerika Serikat mendesak Cina menutup konsulatnya di Houston. Bahkan, AS memberikan waktu 72 jam kepada Pemerintah Cina untuk segera menutup konsulatnya tersebut.
Hal itu dilakukan karena AS menuduh Pemerintah Cina telah menjalankan spionase ilegal secara masif selama bertahun-tahun. Untuk itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Morgan Ortagus mengklaim, negaranya perlu "melindungi kekayaan intelektual Amerika Serikat dan informasi privat warga Amerika,” demikian seperti dilansir CNN.
Ortagus juga menuding, skala dan cakupan dari aktivitas spionase tersebut telah meningkat drastis dalam kurun beberapa tahun terakhir. Kendati demikian, ia tidak memberikan keterangan secara spesifik tentang spionase tersebut, ia hanya menuduh Cina telah melukai kedaulatan AS.
Seperti dilansir Foreign Policy, langkah tersebut juga berkaitan dengan dakwaan Pengadilan Federal Amerika Serikat di Washington yang menuding bahwa Pemerintah Cina telah mengarahkan peretasan dan pencurian kekayaan intelektual.
Pada Selasa lalu (21/07/2020), Jaksa As telah menangkap dua orang yang diduga hacker dari Cina. Keduanya dituding telah berusaha mencuri data penelitian vaksin virus corona, serta kekayaan intelektual lainnya dari ratusan perusahaan negeri Paman Sam dan sejumlah negara lain.
Tudingan itu juga dilancarkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo. Ia menuduh Cina telah mencuri kekayaan intelektual Eropa yang mengorbankan “ratusan ribu pekerjaan”. Atas hal itu pula Pompeo meminta Cina menutup Konsulatnya di Houston.
Sementara itu, Ketua Senat Komite Intelijen, Marco Rubio dalam twit di akun Twitternya mengatakan: “Konsulat Cina di Houston bukanlah fasilitas diplomatik. Itu adalah simpul pusat daripada jaringan spionase Partai Komunis (Cina) dan mempengaruhi operasi di Amerika Serikat. Sekarang bangunan tersebut harus segara ditutup dan mata-mata punya waktu 72 jam untuk pergi atau akan ditangkap.”
David Stilwell, diplomat senior AS di Asia Timur, juga mengatakan bahwa konsulat di Houston telah menjadi episentrum daripada upaya militer Cina untuk memajukan kekuatannya dengan mengirimkan mahasiswanya ke universitas-universitas di Amerika Serikat.
Di sisi lain, Deputi Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun menyatakan kepada Komite Senat Hubungan Luar Negeri bahwa keputusan tersebut merupakan respons dari persoalan yang sudah lama ada.
Ia menuding, kasus tersebut di antaranya, pencurian kekayaan intelektual dan spionase komersial serta perlakuan yang tidak seimbang dengan menutup diri pada diplomat, eksporter, investor dan media AS di Cina. Menurutnya, spionase tersebut merupakan penyalahgunaan atas keterbukaan AS terhadap peneliti dan mahasiswa dari Cina.
Berdasarkan video berita dari CBS, terdapat asap membumbung dari langit-langit Konsulat Cina di Houston. Belum diketahui pasti penyebabnya. Diduga, staff di konsulat tersebut membakar dokumen penting setelah pemerintah AS memaksa Cina untuk menutup Konsulat tersebut.
Bantahan Pemerintah Cina
Seperti dikutip Financial Post dari Reuters, Diplomat Cina dalam anonimitas membantah itu. Ia mengatakan bahwa Konsulat Cina di Houston beroperasi layaknya Konsulat Cina lain di Amerika Serikat seperti mengurus visa dan mempromosikan kunjungan dan bisnis.
Wang Wenbin, Juru Bicara Menteri Luar Negeri Cina menentang penutupan konsulat tertua Cina di AS sejak 1979 tersebut. Menurutnya, penutupan itu “merupakan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya atas tindakan mereka baru-baru ini melawan Cina," demikian dilansir SCMP.
Ia menambahkan, bahwa pemerintah Cina mendesak AS untuk segera menarik keputusan tersebut atau pemerintah Cina akan mengambil tindakan.
Wenbin juga membantah pernyataan Deputi Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun. Ia juga berbicara tentang ketidakseimbangan antara hubungan diplomatik AS-Cina. Menurutnya, hal tersebut hanya alasan AS. Sebab, jika dilihat dari jumlah: “diplomat dan lembaga diplomatik yang didelegasikan AS jauh lebih besar daripada Cina."
Terlebih Wang menuduh bahwa “Kedutaan Cina dan beberapa Konsulatnya di AS menerima ancaman bom baru baru ini.”
Huang Jing, pakar urusan AS di Beijing Language and Culture University, memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia menjelaskan, sejak hari pertama hubungan AS-Cina, AS telah bersikeras menetapkan misi diplomatik di Cina berdasarkan prinsip timbal balik. Namun, selama bertahun-tahun, Beijing telah menolak permintaan AS untuk membuka konsulat di Carat Cina.
Selama beberapa dekade politisi AS mendesak pemerintah Cina untuk membangun Konsulat di Lhasa dan menetapkan prasyarat untuk mengabulkan permintaan Cina untuk membuka misi baru di Atlanta dan Boston.
Namun, menurut Cina, hal itu harus melihat prinsip hubungan timbal balik dari jumlah representasi diplomatis di masing masing negara, tetapi maksud AS tidak hanya berdasarkan angka representasi tetapi juga berdasarkan lokasi.
Pakar lain dari Universitas Nanjing Zhu Feng mengatakan, meskipun AS memerintahkan penutupan salah satu Konsulat Cina tersebut, hubungan antara kedua negara tidak akan runtuh sepenuhnya.
Penulis: Mochammad Ade Pamungkas
Editor: Alexander Haryanto
